Mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, TM Zulfikar. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, TM Zulfikar, mengatakan bahwa langkah Gubernur Aceh, Mualem, dalam memperbaiki tata kelola pertambangan khususnya menyikapi maraknya tambang ilegal perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak.
Menurutnya, keberanian gubernur Aceh untuk menata kembali iklim investasi pertambangan merupakan momentum penting yang tidak boleh hanya berhenti pada slogan semata.
“Semua pihak harus mendukung langkah Mualem dalam memperbaiki dan menata iklim investasi pertambangan, termasuk tata kelola tambang dan menghentikan berbagai tambang ilegal yang marak terjadi di Aceh. Ini satu sikap yang berani dan tegas dari gubernur, karena secara langsung berdampak positif bagi dunia pertambangan, berpihak kepada masyarakat, dan juga menguntungkan pemerintah,” kata Dr. TM Zulfikar, yang juga dosen lingkungan pada Universitas Serambi Mekkah sekaligus pakar lingkungan Aceh kepada media dialeksis.com, Minggu (28/9/2025).
Namun demikian, ia memberi catatan bahwa langkah tersebut harus dibarengi dengan tindak lanjut yang nyata.
“Keberanian itu jangan hanya sebatas show force atau pencitraan. Harus ada bukti konkret di lapangan, sehingga masyarakat yakin pemerintah Aceh serius menata ulang sektor pertambangan,” ujarnya.
Zulfikar mencontohkan, jangan sampai kasus seperti polemik barcode Pertamina terulang kembali. “Itu menjadi pelajaran penting. Jangan ada kebijakan yang terkesan terburu-buru lalu menimbulkan polemik baru. Mualem harus menunjukkan keseriusan dengan tindakan yang jelas dan konsisten,” tambahnya.
Lebih jauh, Zulfikar menilai, Gubernur Aceh tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi persoalan kompleks di sektor pertambangan. Menurutnya, dibutuhkan dukungan dari semua elemen, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Langkah Mualem harus menjadi energi besar yang diikuti gerakan masif secara kolektif. Kapolda, Sekda, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, hingga Dinas ESDM Aceh harus bahu-membahu. Kalau gubernur jalan sendiri, hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya.
Ia bahkan mengusulkan agar Pemerintah Aceh segera menetapkan kembali moratorium tambang, baik dalam konteks izin baru maupun evaluasi izin yang sudah berjalan.
"Sekda dan Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Dinas ESDM Aceh harus berani membuat moratorium tambang, sembari mempercepat pemberlakuan Qanun tentang Pengelolaan Tambang Rakyat. Itu kunci agar tata kelola pertambangan benar-benar adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” jelasnya.
Menurut Zulfikar, Qanun Pengelolaan Tambang Rakyat yang sedang digagas akan memberi ruang legal bagi masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengakuan atas wilayah kelola rakyat, sekaligus mempersempit ruang bagi praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan.
Zulfikar menekankan bahwa tantangan Mualem ke depan bukan hanya memberantas tambang ilegal, tetapi juga memperbaiki tata kelola agar sektor pertambangan mampu memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Pertambangan adalah sektor vital. Kalau dikelola dengan benar, bisa menjadi sumber penerimaan daerah yang besar. Tapi kalau dibiarkan liar, justru menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan kerugian negara. Ini bukan hanya tanggung jawab gubernur. Akademisi, masyarakat sipil, media, dan aparat hukum harus ikut mengawal. Jika langkah ini sukses, Aceh tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga membuka jalan bagi keadilan ekonomi dan masa depan generasi mendatang,” pungkas Zulfikar.
.jpg)
Sebelumnya
