DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Pembangunan kembali 59 dapur perebusan garam tradisional di Kabupaten Aceh Utara, terus berjalan. Proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut, ditargetkan rampung pada November 2026.
Pekerjaan senilai Rp5.087.918.100 itu tersebar di empat gampong (desa) pada dua kecamatan, yakni Lancok di Kecamatan Syamtalira Bayu, serta Bluka Teubai, Lancang Barat, dan Gelumpang Sulu Timu di Kecamatan Dewantara.
Dari total 59 unit, sebanyak 28 dapur dibangun di Gampong Lancok, 22 unit di Bluka Teubai, satu unit di Lancang Barat, dan delapan unit di Gelumpang Sulu Timu.
Di Gampong Lancok, sejumlah bangunan tinggal penyelesaian. Dinding papan telah terpasang pada sebagian dapur, sementara beberapa unit lainnya masih dalam pengerjaan.
Kondisi serupa terlihat di Bluka Teubai. Bangunan dapur telah berdiri, tetapi pemasangan dinding dan atap masih berlangsung.
Muhammad Fadli, pelaksana lapangan, mengatakan pekerjaan dimulai sekitar 20 September 2026. Saat ini, sebanyak 24 pekerja terlibat dalam pembangunan, yang sebagian besar merupakan warga setempat.
“Untuk sekarang ada 24 orang. Pekerja lokal, pekerja kampung sini. Mungkin ada satu atau dua orang dari luar sebagai helper,” kata Fadli.
Pembangunan Menghadapi Kendala Cuaca
Setiap dapur garam dibangun dengan ukuran 4 Ö 6 meter. Fasilitas yang disediakan meliputi tempat perebusan dan wadah untuk mendukung proses pengolahan garam. Fadli menjelaskan, setiap unit dikerjakan sedikitnya tiga orang agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat. Dalam kondisi cuaca mendukung, satu bangunan diperkirakan selesai dalam waktu sekitar 14 hari.
Namun, hujan yang kerap turun selama Oktober dan November menjadi salah satu kendala di lapangan. Kondisi tersebut menghambat pekerjaan, terutama ketika pembangunan memasuki tahap penyelesaian.
Meski demikian, Fadli menyebut belum ada kendala lain yang secara signifikan mengganggu pelaksanaan pekerjaan maupun pencapaian target. Pembangunan 59 dapur garam tersebut dilaksanakan PT Alfatir Risky Group Banda Aceh dengan pengawasan CV Binareka Konsultan Kota Banda Aceh.
Bagian dari Pemulihan Sektor Kelautan dan Perikanan
Pembangunan dapur perebusan garam di Aceh Utara merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan pascabencana di Sumatera. Program ini diarahkan untuk memulihkan sarana produksi masyarakat pesisir yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan daerah, terutama wilayah yang memiliki keterbatasan kemampuan keuangan.
Tito mengapresiasi langkah Kementerian KKP yang melakukan pemulihan dengan memanfaatkan anggaran reguler kementerian yang telah melalui penyesuaian atau refocusing.
Selain itu, Kementerian Keuangan mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp113,8 miliar untuk mendukung pemulihan sektor kelautan dan perikanan, termasuk membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana.
“Ini yang sedang beliau kerjakan dengan tim bergerak untuk membantu masyarakat yang memiliki keramba, kemudian tambak, dan lain-lain,” ujar Tito seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, Senin (9/11/2026).
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pemulihan sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Pada 2026, KKP mengalokasikan anggaran Rp371,8 miliar untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anggaran tersebut terdiri atas Rp113,8 miliar belanja tambahan dan Rp258 miliar dari hasil penyesuaian anggaran KKP.
Khusus di Aceh, pembangunan rumah perebusan garam mencakup 506 unit yang tersebar di lima kabupaten, yakni Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Sebanyak 15 unit di Bireuen telah beroperasi, sedangkan 491 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Sinergi dengan Renduk PRRP
Pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Aceh juga diarahkan agar selaras dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP). Dokumen tersebut menjadi acuan dalam menentukan kebutuhan penanganan, prioritas pembangunan, serta tahapan pemulihan di wilayah terdampak di Sumatera. Renduk disahkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 25 tahun 2026.
Dalam Renduk, kebutuhan anggaran kegiatan KKP di Aceh selama periode 2026-2028 tercatat sekitar Rp2,85 triliun. Rinciannya meliputi Rp1,07 triliun pada 2026, Rp914,37 miliar pada 2027, dan Rp861,70 miliar pada 2028. Angka tersebut merupakan rencana kebutuhan anggaran, bukan nilai dana yang telah disalurkan atau dibelanjakan.
Rencana penanganan mencakup perbaikan prasarana produksi, pemulihan jalan dan saluran pendukung, serta bantuan kapal, mesin, alat tangkap, benih, pakan, dan peralatan pengolahan. Dukungan lainnya meliputi akses permodalan, kegiatan padat karya, perlindungan usaha, hingga pendampingan penyuluh perikanan.
Khusus pada usaha garam, Renduk memasukkan perbaikan tambak garam tradisional sebagai bagian dari rehabilitasi sarana produksi. Sementara itu, upaya rekonstruksi diarahkan pada penataan kawasan pergaraman yang lebih adaptif terhadap ancaman bencana dan perubahan lingkungan.
Ke depan, pemulihan juga diarahkan pada penerapan standar teknis infrastruktur pergaraman yang lebih andal. Penguatan tersebut mencakup penataan sistem produksi, pengolahan, hingga distribusi agar seluruh proses usaha dapat berjalan secara terintegrasi.
Pembangunan kembali 59 dapur garam di Aceh menjadi bagian dari upaya mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan memperkuat keberlanjutan usaha garam melalui dukungan sarana produksi, akses usaha, dan keterhubungan dengan pasar. [*]