Pembangunan talud Kuala Meuraksa di Desa Kuala, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh menjadi salah satu upaya memperkuat kawasan sungai pascabanjir. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pembangunan talud Kuala Meuraksa di Desa Kuala, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, menjadi salah satu upaya memperkuat kawasan sungai pascabencana yang terjadi pada November 2025 lalu. Walau masalah sedimentasi dan abrasi masih menjadi ancaman bagi kawasan muara.
Sekretaris Desa Kuala, Rizal Fandi, mengatakan paling tidak normalisasi sungai yang sudah dikerjakan tersebut menampakkan perubahan. Di mana akses bagi perahu kini lebih terbuka dan aliran air menuju tambak juga lebih lancar. Persoalan pendangkalan masih berpotensi lantaran pengikisan tepian sungai akibat perubahan pasan dan surut arus.
“Kalau tidak ada dinding penahan, muara sungai kami terus mengalami pendangkalan akibat pengikisan oleh air pasang dan surut,” kata Rizal.
Ia menjelaskan, Muara Sungai Kampung Kuala menjadi titik pertemuan anak-anak sungai dan saluran air dari sejumlah desa di bagian selatan Kecamatan Blang Mangat. Karena itu, persoalan sedimentasi di kawasan tersebut tidak hanya berdampak terhadap Desa Kuala, tetapi juga berkaitan dengan sistem aliran air wilayah sekitarnya.
Pembangunan talud Kuala Meuraksa memakan anggaran Rp1,28 miliar (Rp1.286.200.000) yang berasal dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) melalui Dinas PUPR. Proyek ini telah menyelesaikan 71,8 persen pengerjaannya dan ditargetkan rampung pada 8 Desember 2026.
TKD Tambahan merupakan alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah yang disalurkan ke APBD masing-masing. Tujuannya adalah penguatan fiskal daerah. Sehingga terjadi percepatan rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak. Selain itu, dalam mendukung penanganan yang dianggap mendesak.
Infrastruktur tersebut diarahkan untuk memperkuat tepian sungai sekaligus mendukung pemulihan kawasan terdampak banjir.
Meski pembangunan talud telah berjalan, Rizal berharap penanganan dilanjutkan dengan pembangunan dinding penahan batu di samping tambatan perahu Kampung Nelayan hingga ke muara sungai. Kebutuhan penguatan tersebut diperkirakan mencapai panjang sekitar 1.500 meter.
“Kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto membantu pembangunan dinding penahan batu di samping Kampung Nelayan sampai ke muara sungai, sekitar 1.500 meter,” ujarnya.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, juga sempat menyoroti persoalan sedimentasi. Bahkan Tito meminta terutama Kementerian PU agar pengerukan sungai dari sedimentasi ini bisa menjadi super prioritas.
“Ini mungkin menjadi catatan, Pak. Tolong bisa menjadi prioritas. Jadi, ada semacam skala super prioritas untuk normalisasi sungai,” ujar Tito saat memimpin rapat koordinasi Satgas PRR terkait perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan UMKM di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Tito menilai penumpukan sedimen mengurangi kapasitas tampung sungai sehingga air lebih mudah meluap ketika hujan lebat. Ia juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum membantu penanganan sungai yang menjadi kewenangan daerah, terutama ketika kemampuan keuangan pemerintah setempat terbatas.
Pemulihan sungai dalam kerangka Renduk
Kebutuhan di Kuala sejalan dengan strategi pemulihan infrastruktur sumber daya air dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028.
Dokumen Renduk yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 itu mengarahkan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air melalui pengerukan dasar dan muara sungai, perkuatan tebing, pembangunan jetty, pengendalian banjir, serta pembangunan pengendali sedimen dan sabodam.
Pendekatan tersebut menempatkan pemulihan sungai sebagai satu kesatuan dari hulu hingga hilir. Pengendalian erosi di kawasan hulu diperlukan untuk mengurangi material yang terbawa menuju sungai dan menumpuk di muara.
Bagi warga Kuala, keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari pembangunan talud. Pengerukan muara, penguatan tepian sungai, dan pemulihan mata pencaharian menjadi kebutuhan yang saling berkaitan.
Dengan aliran air yang terjaga dan tepian muara yang lebih kuat, masyarakat berharap aktivitas nelayan dan petambak dapat kembali berjalan tanpa terus dibayangi pendangkalan dan abrasi. [*]
Sebelumnya
