DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh melakukan audit khusus terhadap program pengadaan ikan beku pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh. Program yang selama ini diklaim bertujuan meningkatkan gizi masyarakat dan menekan angka stunting itu dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dari sisi penggunaan anggaran dan manfaat yang dihasilkan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, membuka persoalan serius mengenai integritas pemeriksaan keuangan negara. Pejabat yang bertugas mengawasi penggunaan uang publik itu diduga menerima suap untuk menghilangkan temuan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit program pengadaan dan pembagian ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh yang memiliki pagu anggaran mencapai Rp56,77 miliar. TTI menilai penggunaan uang publik sebesar itu tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pengadaan, kewajaran harga, realisasi kegiatan, hingga manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan suspend khusus terhadap 91 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum menindaklanjuti temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan setuju terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) kembali menorehkan capaian membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan BPKS Tahun Anggaran 2025.
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan memberikan klarifikasi atas sejumlah pemberitaan yang mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan aset kendaraan dinas, kelebihan pembayaran sewa kendaraan operasional, serta pengadaan mobil dinas Bupati.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hasil penelusuran informasi dan data redaksi Dialeksis menunjukkan, sejumlah catatan tata kelola PT Pembangunan Aceh atau PT PEMA (Perseroda) menjadi perhatian serius setelah muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode sebelumnya. Catatan itu terutama berkaitan dengan pengelolaan kerja sama operasi, anak perusahaan, investasi, proyek strategis, hingga sistem pengendalian internal perusahaan.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kamis (2/4/2026), di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jalan MT Haryono Kav. 34, Pancoran, Jakarta Selatan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh untuk melakukan audit khusus terhadap proyek rehabilitasi rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.
DIALEKSIS.COM | New York - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) terpilih sebagai Anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) dalam Sidang Utama Komite V Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, Jumat (7/11/2025).
DIALEKSIS.COM | Chennai - Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) terus memperkuat posisinya sebagai motor penggerak pariwisata maritim di kawasan barat Indonesia. Melalui keikutsertaannya dalam ASEAN–India Cruise Dialogue 2025 yang berlangsung pada 29 Juni hingga 2 Juli 2025 di Mahabalipuram dan Chennai, India, BPKS menegaskan komitmennya untuk menjadikan Sabang sebagai simpul strategis pelayaran kapal pesiar regional.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya Provinsi Aceh kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, memberikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh yang telah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh yang, dipaparkan oleh Tim BPK menjadi masukan berharga bagi jajaran di Pemerintahan Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam proses tender proyek Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JJI) Tahun Anggaran (TA) 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang. Temuan ini terungkap dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan, dan pembayaran proyek tersebut.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Plt Sekda Aceh Muhammad Diwarsyah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh Triyantoro pada Jumat (3/1/2024) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
DIALEKSIS.COM | Opini - Otoritas Jasa Keuangan kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena kesuksesan mengawasi industri keuangan, melainkan karena tersandung dalam pengelolaan keuangannya sendiri. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian untuk laporan keuangan OJK tahun 2023. Sebuah ironi yang menohok: pengawas justru butuh diawasi.
