DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Muda Seudang Kota Banda Aceh menyatakan sikap penolakannya terhadap pembentukan penambahan 4 Batalyon di Aceh, Selasa (17/6/2025). Ketua Bidang Advokasi Politik dan Hukum, Rony Syahputra mengatakan rakyat Aceh tidak butuh penambahan Batalyon dengan motif membuka lapangan pekerjaan.
DIALEKSIS.COM | Redelong - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Bener Meriah menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan empat batalyon militer di Aceh serta pengalihan empat pulau Aceh ke wilayah administrasi Sumatera Utara.
DIALEKSIS.COM | Bener Meriah - Tgk. Baharuddin Usman, mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Aceh Kabupaten Bener Meriah, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan empat Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di Aceh. Menurutnya, inisiatif strategis pemerintah pusat dan TNI Angkatan Darat (AD) ini berpotensi mempercepat pembangunan di wilayah yang masih menghadapi tantangan struktural, seperti ketimpangan infrastruktur pedesaan, ketahanan pangan, dan akses layanan dasar.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) menentang rencana penambahan batalyon pasukan ke Aceh untuk mendukung program pangan nasional. Direktur Forbina, Muhammad Nur, menegaskan bahwa langkah tersebut dinilai tidak strategis dan berpotensi mengabaikan prinsip perdamaian yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mantan Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh Kemenkopolhukam, Mayjen (Purn) TNI Amiruddin Usman, S.IP., merespon artikel berjudul “Dentingan Periuk dan Sendok Pembentukan Batalyon di Aceh” dengan penuh optimisme. Menurutnya, rencana pembentukan batalyon ini justru menjadi peluang emas bagi pemuda Aceh untuk memperoleh lapangan pekerjaan dalam skala besar, sekaligus mendorong kesejahteraan daerah.
DIALEKSIS.COM | Indepth - Namun, jangan karena perbedaan lantas melahirkan prahara. Terantuknya periuk dan sendok, tidak membuat periuknya pecah. Tamsilan ini menarik untuk dicermati ketika Aceh dihingar bingarkan dengan pembentukan 4 Batalyon Teritorial Pembangunan.
DIALEKSIS.COM | Opini - Aceh, yang telah melewati jalan panjang penuh penderitaan akibat konflik bersenjata, kini berdiri tegak dalam semangat perdamaian. Perjanjian Damai Helsinki yang disepakati pada tahun 2005 menjadi fondasi bagi proses rekonsiliasi dan pembangunan Aceh pasca-konflik. Namun, kebijakan terbaru yang mengusulkan penambahan 4 satuan batalyon militer di Aceh seakan membawa kita mundur ke masa lalu. Keputusan ini memicu kekhawatiran masyarakat Aceh, yang merasa langkah tersebut bertentangan dengan semangat perdamaian yang telah kita raih bersama.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Alhaytar, mengecam rencana penambahan empat batalyon Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Aceh. Menurutnya, langkah ini bertentangan dengan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005 yang menjadi dasar perdamaian Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penolakan tegas datang dari Komite Peralihan Aceh (KPA) Luar Negeri terhadap rencana Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal yang akan menerima pelaksana pembangunan empat Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) di Balee Sanggamara, Makodam IM, Jumat (25/4/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengkritisi dua kebijakan yang dinilai berpotensi mencederai semangat kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Rencana pembangunan empat Batalyon Teritorial Pembangunan (UTP) di Aceh. TNI berencana membentuk Batalyon di bawah Kodam Iskandar Muda, yakni di Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah dan Aceh Singkil.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Muhammad Chalis selaku Juru Bicara DPP Muda Seudang Aceh menyikapi akan dibangunnya rencana pembangunan empat Batalyon Teritorial Pembangunan (UTP) yang akan dibangun dibeberapa wilayah jajaran Kodam IM yakni di Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah dan Aceh Singkil.
DIALEKSIS.COM | Surabaya - Batalyon Tank Amfibi 2 Marinir terus memastikan kesiapan kendaraan tempur amfibi (Ranpur) PT 76 M dalam mendukung operasi amfibi melalui serangkaian uji kedap dan uji arung.
