Beranda / /

  • Badai PHK, Legislator: Alih-Alih Indonesia Emas, Jadinya Indonesia Cemas
    Parlemenkita | 2 hari lalu
    Badai PHK, Legislator: Alih-Alih Indonesia Emas, Jadinya Indonesia Cemas

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Pemerintah untuk segera mengatasi masalah badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di Indonesia. Ia mengingatkan Pemerintah agar bergerak cepat mencari solusi karena angka pekerja yang di-PHK terus meningkat.

  • Kadin Aceh RDPU bersama DPR Aceh, Ini yang Dibahas
    Aceh | 3 hari lalu
    Kadin Aceh RDPU bersama DPR Aceh, Ini yang Dibahas

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kadin Aceh hadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun (Raqan) Pusat Distribusi Aceh bersama perwakilan Pemerintah Aceh, Tim Ahli, Kabupaten/Kota, Akademisi, SKPA terkait, PT PEMA, lembaga, ormas dan tokoh masyarakat, Rabu (4/9/2024) di Ruang Serba Guna, Gedung DPR Aceh. 

  • Komisi XI DPR RI Sebut Kelas Menengah Juga Perlu Perhatian Pemerintah
    Parlemenkita | 11 hari lalu
    Komisi XI DPR RI Sebut Kelas Menengah Juga Perlu Perhatian Pemerintah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 66,35 persen masyarakat Indonesia berada pada kategori pengeluaran kelas menengah dan menuju kelas menengah. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit memberikan komentar kritis mengenai pentingnya intervensi pemerintah yang lebih seimbang terhadap berbagai kelas ekonomi.

  • Komisi II DPR RI Bakal Gelar RDP Rancangan PKPU Berdasarkan Putusan MK
    Parlemenkita | 16 hari lalu
    Komisi II DPR RI Bakal Gelar RDP Rancangan PKPU Berdasarkan Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perancangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan kepala daerah yang disusun berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK). 

  • Badai PHK Melanda, Komisi IX DPR RI Desak Pemerintah Berikan Win-win Solution
    Parlemenkita | 23 hari lalu
    Badai PHK Melanda, Komisi IX DPR RI Desak Pemerintah Berikan Win-win Solution

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Indonesia saat ini sedang dilanda badai pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi ratusan ribu pekerja, terutama akibat perlambatan laju pertumbuhan industri tekstil dan pakaian. Anggota Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memberikan solusi terbaik bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

  • DPRK Siap Bersinergi dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    DPRK Siap Bersinergi dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Banda Aceh Dr Teuku Syarafi. Pertemuan ini berlansung di Ruang Kerja Ketua DPRK Banda Aceh, Kamis (1/8/2024).

  • Kasus Sedot Lemak Makan Korban, Kemenkes Harus Lebih Ketat Awasi Klinik Kecantikan
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    Kasus Sedot Lemak Makan Korban, Kemenkes Harus Lebih Ketat Awasi Klinik Kecantikan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengawasi lebih ketat beredarnya klinik kecantikan. Menurutnya, pengawasan diperlukan guna memastikan pelayanan klinik kecantikan dapat sesuai peraturan yang berlaku serta tidak membahayakan pelanggan.

  • Ketua DPRA Desak Kemendagri Bersikap Tegas terhadap Pj Gubernur Aceh
    Nasional | 1 bulan lalu
    Ketua DPRA Desak Kemendagri Bersikap Tegas terhadap Pj Gubernur Aceh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk bersikap tegas terhadap Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah. Desakan ini muncul menyusul tindakan politik yang dilakukan Bustami melalui pergerakan timnya, ditunjukkan dengan sosialisasi spanduk, baliho, hingga pembentukan tim di berbagai daerah.

  • Kunker ke TNGL, Komisi IV DPR RI: Masyarakat Sejahtera, Hutan Terjaga
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    Kunker ke TNGL, Komisi IV DPR RI: Masyarakat Sejahtera, Hutan Terjaga

    DIALEKSIS.COM | Aceh Tenggara - Menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama, eksploitasi hutan yang tak terkendali akan berakibat bencana bagi semua pihak. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Muhtarom saat meninjau Stasiun Penelitian Katambe di Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa (16/7/2024).

  • Aulia Sofyan Tak Diusul Lagi Sebagai Pj Bupati Bireuen
    Aceh | 1 bulan lalu
    Aulia Sofyan Tak Diusul Lagi Sebagai Pj Bupati Bireuen

    DIALEKSIS.COM | Bireuen - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen setelah mendengar masukan masyarakat dan berdasarkan pandangan fraksi-fraksi DPRK Bireuen secara resmi tidak mengusulkan lagi perpanjangan jabatan Aulia Sofyan Ph.D sebagai Pj Bupati Bireuen.

  • Pengeboran Ilegal Masih Eksis, Pertamina Diminta Awasi Sumur-Sumur Tua
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    Pengeboran Ilegal Masih Eksis, Pertamina Diminta Awasi Sumur-Sumur Tua

    DIALEKSIS.COM | Surabaya - Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari meminta kepada Pertamina agar memberikan pengawasan khusus terhadap keberadaan sumur-sumur tua, dimana ditemukan aktifitas illegal drilling atau pengeboran ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sebagai bentuk akibat dari aktivitas tersebut, tidak sedikit menimbulkan korban jiwa.

  • Utang Pemerintah Capai Rp8.262 Triliun, Hentikan Proyek Mercusuar
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    Utang Pemerintah Capai Rp8.262 Triliun, Hentikan Proyek Mercusuar

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai jika kondisi menurunnya penerimaan negara yang disebabkan anjloknya harga komoditas terus berlangsung, maka dikhawatirkan beban utang akan terus bertambah. 

  • Ahmad Sahroni: APH Harus Periksa Anggaran Pemeliharaan PDN Sebesar Rp700 Miliar
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    Ahmad Sahroni: APH Harus Periksa Anggaran Pemeliharaan PDN Sebesar Rp700 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong aparat penegak hukum (APH) memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN). Pasalnya, menurut dia, penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai Rp700 miliar tak membuat PDN aman dari peretasan.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »