DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Simeulue, Hermansyah, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk kembali bersatu mendukung pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah setelah dicabutnya Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ratusan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh (ARA) tetap menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026), meski Pemerintah Aceh telah mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh berbasis desil.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan keselamatan angkutan umum dengan mengancam sanksi tegas bagi perusahaan otobus (PO) yang tidak menjalankan kewajiban masuk terminal. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan penumpang.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kewajiban pelaporan tahunan bagi pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) kembali ditegaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan pemanfaatan ruang laut.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pangan di seluruh Indonesia untuk mengawasi harga dan keamanan pangan strategis.
DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan (TRK) melayangkan peringatan keras kepada seluruh pimpinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di daerah tersebut.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menindaklanjuti permintaan Kementerian Kesehatan, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) langsung mengambil langkah tegas terhadap dr. P, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keputusan Pemerintah Pusat membatalkan pembangunan dua ruas jalan tol Sigli-Lhokseumawe-Langsa telah menimbulkan reaksi dari Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Nasrun Zaman.
Menurutnya, pembatalan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Provinsi Aceh tidak masuk prioritas agenda pembangunan nasional.