DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, membuka persoalan serius mengenai integritas pemeriksaan keuangan negara. Pejabat yang bertugas mengawasi penggunaan uang publik itu diduga menerima suap untuk menghilangkan temuan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2022-2026.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi dakwaan perkara dugaan suap yang menyeret nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama. Ia menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menunggu proses hukum yang masih berjalan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap dua anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah, Sabirin dan Pajrin.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh mengusut adanya dugaan indikasi suap dalam pengadaan e-katalog pengadaan alat kesehatan (alkes) pada Dinas Kesehatan Kota Langsa senilai Rp 24 Miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
DIALEKSIS.COM | Kualasimpang - Aparat penegak hukum (APH), mulai dari Polres Aceh Tamiang, Kejari Aceh Tamiang, Polda Aceh, Kejati Aceh dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu RI, agar secepatnya bisa mengusut kasus dugaan kecurangan dalam rekrutmen petugas badan ad hoc untuk Pilkada Aceh Tamiang.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepastian hukum penetapan status tersangka terhadap Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani Maming atas kasus dugaan suap perizinan tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dipertanyakan.