DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, melalui kuasa hukumnya membantah tudingan meminta dan menerima fee sebesar 20 hingga 25 persen dari proyek penanggulangan bencana yang bersumber dari dana transfer ke daerah (TKD).
DIALEKSIS | Banda Aceh - Perseteruan antara Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Aceh dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh memasuki babak baru. PBVSI Aceh menolak keputusan KONI Aceh mengambil alih pelaksanaan Pra Pekan Olahraga Aceh (Pra PORA) cabang bola voli dan mengancam membawa persoalan itu ke jalur hukum.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dokumen tanah wakaf yang hilang atau tidak lagi lengkap bukan berarti aset tersebut tidak dapat disertipikatkan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan masyarakat tetap memiliki jalur hukum untuk memperoleh sertipikat tanah wakaf.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Aceh berlangsung aman dan damai, meskipun diwarnai berbagai tuduhan pelanggaran. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Usman Lamreung, pengamat politik dan akademisi dari Universitas Abulyatama, dalam wawancara eksklusif bersama Dialeksis.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Melalui kuasa hukum Lembaga Bantuan Hukum Rumah Aspirasi & Advokasi Rakyat (LBH-RADAR), Yayasan Abu Tanoh Mirah akan menempuh jalur hukum terkait perkara penyerobotan lahan yang diduga dilakukan pihak-pihak lain terhadap lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik Yayasan Abu Tanoh Mirah yang terletak dikawasan Blang Mane Peusangan Selatan dan Krueng Simpo dengan luas 183 hektar.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengumumkan rencana mengambil tindakan hukum terkait dengan penyebaran informasi yang menuding adanya korupsi dalam pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Qatar dan dugaan kontrak modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).
DIALEKSIS.COM | Takengon - Klaim 132 masyarakat Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah yang mengaku rumah dan tanah miliknya belum diganti rugi oleh tim pembebasan lahan pembangunan mega proyek PLTA Peusangan 1 dan 2 pada tahun 1998-2000 lalu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebaiknya ditempuh melalui jalur hukum.
