DIALEKSIS.COM | Meureudu - Penanganan kasus narkoba di Aceh kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mengingatkan aparat kepolisian agar tidak keliru dalam menerapkan hukum, terutama di tengah berlakunya ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah penguatan kontrol pengadilan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukan hanya untuk menjerat pelaku kejahatan, tetapi melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menyatakan kesiapan penuh menghadapi gelombang gugatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Total terdapat 21 perkara pengujian undang-undang, terdiri dari 15 gugatan atas KUHP dan enam gugatan atas KUHAP.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polda Aceh melalui Bidang Hukum (Bidkum) menggelar sosialisasi KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana Baru. Sosialisasi yang diikuti pejabat utama Polda Aceh, para Kasatreskrim, penyidik, dan personel perwakilan satuan kerja tersebut digelar di Hotel Amel Convention Hall, Kota Banda Aceh, Rabu, 28 Januari 2026.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mulai 2 Januari 2026.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, Indonesia kini memasuki era baru penegakan hukum.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara resmi mulai memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru terhitung sejak Jumat (2/1/2026) dini hari.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi masih berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru merupakan hasil serapan luas dari masyarakat, bukan inisiatif sepihak pemerintah maupun DPR.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru belum dapat diimplementasikan tanpa adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pula. Hal ini dikarenakan terdapat ketentuan-ketentuan dalam KUHP Nasional yang belum diatur dalam KUHAP yang lama.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pascasarjana UIN Ar-Raniry menggelar Seminar Nasional bertema “Pembaruan Hukum Acara Pidana dalam Kerangka Integrated Criminal Justice System (ICJS) dan Implikasinya terhadap Penegak Hukum Syariah”, Rabu, 25 Juni 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Plt. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr Asep N. Mulyana, menyatakan bahwa pembaruan hukum acara pidana (KUHAP) yang tengah dibahas pemerintah dan DPR perlu mencerminkan perkembangan sosial-hukum nasional, termasuk kearifan lokal seperti hukum syariah di Aceh serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Ia menjelaskan hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pusat Riset Ilmu Kepolisian Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Rancangan Undang-Undang KUHAP yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Transparan dalam Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan” di Aula Moot Court Fakultas Hukum USK, Kamis (17/4/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan memberi dampak yang signifikan terhadap perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada KUHAP yang baru nanti, jenis putusan pengadilan dan penegak hukum di Indonesia akan bertambah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru perlu mengatur ulang terkait Pra Peradilan dan Peninjauan Kembali (PK).
DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membuka secara resmi kegiatan Bedah buku “Kompilasi dan Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: KUHAP, KUHP dan Tindak Pidana di Luar KUHP”.
DIALEKSIS.COM | Opini - Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara rigid tentang Penyadapan. KUHAP hanya mengatur bentuk upaya paksa dalam penegakan hukum pidana hanya meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan , penyitaan dan pemeriksaan surat.