Minggu, 17 Mei 2026
Beranda / /

  • Purbaya Tanggapi Dakwaan Suap, Djaka Budi Tak Dinonaktifkan
    Polkum | 8 hari lalu
    Purbaya Tanggapi Dakwaan Suap, Djaka Budi Tak Dinonaktifkan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi dakwaan perkara dugaan suap yang menyeret nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama. Ia menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menunggu proses hukum yang masih berjalan.

  • Kejagung Serahkan Rp11,4 Triliun, Menkeu: Kita makin Kaya!
    Nasional | 1 bulan lalu
    Kejagung Serahkan Rp11,4 Triliun, Menkeu: Kita makin Kaya!

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Jumat (10/4/2026) menyerahkan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) senilai Rp11,4 triliun ke kas negara.

  • Coretax Bermasalah, Menkeu Purbaya Temukan Permainan Vendor di Internal
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    Coretax Bermasalah, Menkeu Purbaya Temukan Permainan Vendor di Internal

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan stabilitas layanan sistem Coretax agar proses pelaporan pajak masyarakat tetap berjalan lancar. Fokus tersebut dilakukan menjelang berakhirnya masa pelaporan, sebelum nantinya dilakukan pembenahan secara menyeluruh.

  • Bupati Nagan Raya Harap Menkeu Segera Terbitkan PMK Pengembalian TKD Aceh
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Bupati Nagan Raya Harap Menkeu Segera Terbitkan PMK Pengembalian TKD Aceh

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., yang akrab disapa TRK, berharap Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi Provinsi Aceh.

  • Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Tersebar di Berbagai Kementerian
    Nasional | 9 bulan lalu
    Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Tersebar di Berbagai Kementerian

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa alokasi anggaran program Sekolah Rakyat untuk tahun anggaran 2025 jumlahnya mencapai Rp7 triliun. Anggaran ini tidak hanya ada di Kementerian Sosial, tetapi juga tersebar di kementerian lainnya.

  • Defisit APBN Naik Jadi Rp204,2 Triliun, Pemerintah Siapkan Rp85,6 Triliun dari SAL
    Ekonomi | 10 bulan lalu
    Defisit APBN Naik Jadi Rp204,2 Triliun, Pemerintah Siapkan Rp85,6 Triliun dari SAL

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2025 tercatat mencapai Rp204,2 triliun atau 0,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34% dari PDB.

  • AFMGM ke-12, Indonesia Dorong Dialog dan Kerja Sama untuk Hadapi Dinamika Global
    Dunia | 1 tahun lalu
    AFMGM ke-12, Indonesia Dorong Dialog dan Kerja Sama untuk Hadapi Dinamika Global

    DIALEKSIS.COM | Kuala Lumpur - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menghadiri pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (12th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) di Kuala Lumpur, Malaysia pada pekan lalu.

  • RAPBN 2025 Pastikan Transisi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
    Ekonomi | 1 tahun lalu
    RAPBN 2025 Pastikan Transisi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan postur dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dirancang sebagai APBN transisi untuk mempersiapkan pemerintahan Presiden terpilih mulai Oktober 2024. 

  • Menkeu Bertemu Jaksa Agung Bahas Korupsi Pembiayaan Ekspor Rp2,5 Triliun
    Polkum | 2 tahun lalu
    Menkeu Bertemu Jaksa Agung Bahas Korupsi Pembiayaan Ekspor Rp2,5 Triliun

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beserta jajaran, yang membahas terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi/fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (18/3/2024).

  • Sri Mulyani: Masyarakat Harus Pahami Literasi Keuangan dalam Berinvestasi
    Nasional | 2 tahun lalu
    Sri Mulyani: Masyarakat Harus Pahami Literasi Keuangan dalam Berinvestasi

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya memahami literasi keuangan ketika melakukan investasi. Masyarakat harus mengerti fundamental dari instrumen investasi yang dipilih sehingga dapat menurunkan potensi kerugian hingga penipuan.

  • Stafsus Menkeu: Utang BUMN Bukan Beban Negara
    Berita | 2 tahun lalu
    Stafsus Menkeu: Utang BUMN Bukan Beban Negara

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan masalah utang yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN, yang menjelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.



  • Dorong Belanja Pemerintah Lebih Berkualitas, Sri Mulyani Terbitkan Permenkeu Nomor 49 Tahun 2023
    Ekonomi | 2 tahun lalu
    Dorong Belanja Pemerintah Lebih Berkualitas, Sri Mulyani Terbitkan Permenkeu Nomor 49 Tahun 2023

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Aturan tersebut diteken pada 28 April 2023, kemudian resmi diundangkan pada 3 Mei 2023.

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, menjelaskan PMK ini sebagai upaya untuk mendorong belanja Pemerintah yang berkualitas.

  • Mulai 1 April 2023, PNS Meninggal Dapat Asuransi Kematian Rp8 Juta
    Nasional | 3 tahun lalu
    Mulai 1 April 2023, PNS Meninggal Dapat Asuransi Kematian Rp8 Juta

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru terkait persyaratan dan besaran manfaat tabungan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil. Perubahan ini termasuk mengenai besaran asuransi kematian bagi PNS.

    Aturan baru ini merupakan bentuk perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2023.

« 1 2 3 »