-
Aceh | 20 hari laluAudiensi dengan DJPb Kemenkeu, Pj Gubernur Aceh Minta Dukungan PON dan PSN
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, meminta dukungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh.
-
Polkum | 1 bulan laluMenkeu Bertemu Jaksa Agung Bahas Korupsi Pembiayaan Ekspor Rp2,5 Triliun
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beserta jajaran, yang membahas terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi/fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (18/3/2024).
-
Ekonomi | 4 bulan laluHingga 12 Desember 2023, Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pendapatan negara menunjukkan tren positif dan belanja negara semakin optimal. Kinerja APBN masih menunjukkan resiliensi dan terjaga dengan baik, mendukung momentum pemulihan ekonomi, dan tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia.
-
Aceh | 6 bulan laluProvinsi Terima 20 Persen DBH Sawit, Kadistanbun Aceh Jelaskan Kegunaannya
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh Ir Cut Huzaimah mengatakan, provinsi hanya mendapatkan sebesar 20% atas Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit.
Sedangkan kabupaten/kota penghasil sawit dibagikan sebesar 60% dan sisa 20% lagi dialokasikan ke kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.
-
Ekonomi | 6 bulan laluSri Mulyani: Indonesia Fokus Penguatan Fondasi Ekonomi di Tengah Peningkatan Tensi Geopolitik
DIALEKSIS.COM | Nasional - Memasuki hari ketiga rangkaian Annual Meetings World Bank dan IMF 2023 di Maroko pada Jumat (13/10/2023), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkesempatan melakukan interview dengan media CNBC.
-
Aceh | 8 bulan laluPemkab Bener Meriah dan Kemenkeu Bahas Pembangunan RS Skema KPBU
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama dengan tim dari Kementerian Keuangan Republik (Kemenkeu RI) membahas tindak lanjut pembangunan rumah sakit dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan usaha (KPBU) yang berlangsung di Oproom setdakab, Kamis (7/9/2023).
-
Aceh | 8 bulan laluPemkab Harapkan Dukungan Kemenkeu Kembangkan Desa Wisata di Bener Meriah
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, mengharapkan dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta akademisi untuk pengembangan Desa Wisata di daerah tersebut. Pasalnya, kabupaten yang berada dibawah kaki gunung Merapi Burni Telong itu, memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi kawasan desa wisata.
-
Nasional | 8 bulan laluSri Mulyani: Masyarakat Harus Pahami Literasi Keuangan dalam Berinvestasi
DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya memahami literasi keuangan ketika melakukan investasi. Masyarakat harus mengerti fundamental dari instrumen investasi yang dipilih sehingga dapat menurunkan potensi kerugian hingga penipuan.
-
Nasional | 8 bulan laluJuli 2023, Penerimaan Pajak Capai Rp1.109 Triliun
DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023. Dengan demikian, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan yaitu sebesar 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Capaian penerimaan ini tercatat tumbuh 7,8% secara tahunan.
-
Indepth | 9 bulan laluBelajar di Lima Kabupaten/Kota di Aceh Cara Menurunkan Inflasi
DIALEKSIS.COM | Indepth - Lima pemimpin kabupaten/kota di Aceh sudah menunjukan kemampuannya, sehingga mendapatkan insentif dari Menteri Keuangan RI atas kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun 2023.
-
Aceh | 9 bulan laluPengamat Kebijakan Publik Minta Irjen Kemenkeu Periksa Kepala dan Pejabat Bea Cukai Langsa
DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Aji Lingga, SH meminta Direktorat Kepatuhan Internal Bea Cukai dan Irjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh untuk memanggil dan memeriksa Kepala dan pejabat Bea Cukai Langsa terkait kisruh dan berbagai persoalan yang muncul di Bea Cukai Langsa dalam beberapa pekan ini.
-
Nasional | 9 bulan laluPenuhi Hak Anak, Upaya Ciptakan Negara Ramah Anak
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 menekankan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan menciptakan negara ramah anak serta memperkuat sistem keuangan pemerintah yang responsif terhadap pemenuhan hak-hak anak sesuai keragaman budaya dan kondisi geografis.
-
Berita | 11 bulan laluStafsus Menkeu: Utang BUMN Bukan Beban Negara
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan masalah utang yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN, yang menjelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.
-
Ekonomi | 11 bulan laluDorong Belanja Pemerintah Lebih Berkualitas, Sri Mulyani Terbitkan Permenkeu Nomor 49 Tahun 2023
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Aturan tersebut diteken pada 28 April 2023, kemudian resmi diundangkan pada 3 Mei 2023.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, menjelaskan PMK ini sebagai upaya untuk mendorong belanja Pemerintah yang berkualitas.
-
Nasional | 1 tahun lalu11,39 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2022
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan terdapat 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 yang telah diterima Kementerian Keuangan hingga 31 Maret 2023 pukul 9.00 WIB.
-
Nasional | 1 tahun laluMahfud MD Akui Sulitnya Usut Tindak Pidana Pencucian Uang di Kemenkeu
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD mengatakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 2009. Laporannya sudah diserahkan kepada Kemenkeu pada 2017.
-
Nasional | 1 tahun laluMulai 1 April 2023, PNS Meninggal Dapat Asuransi Kematian Rp8 Juta
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru terkait persyaratan dan besaran manfaat tabungan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil. Perubahan ini termasuk mengenai besaran asuransi kematian bagi PNS.
Aturan baru ini merupakan bentuk perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2023.
-
Nasional | 1 tahun laluInteljen Keuangan Temukan Transaksi Mencurigakan Rafael Alun di Kemenkeu Senilai Rp 300 T
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Intelijen keuangan berperan dalam penyelidikan dugaan kejanggalan harta Rafael Alun Trisambodo dan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp300 triliun.
-
Nasional | 1 tahun laluLaporan PPATK, 964 Pegawai Kemenkeu DIduga Punya Harta Kekayaan Tak Wajar
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh mengaku mendapat laporan dari Pusat Pelaporan Analis dan Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada 964 pegawai Kemenkeu yang diduga memiliki harta kekayaan tak wajar.
Awan mengatakan informasi itu disampaikan PPATK melalui surat yang berjumlah 266 buah. Ratusan surat itu terdiri dari 185 surat atas permintaan Itjen Kemenkeu dan 81 inisiatif PPATK. Informasi dari PPATK ke Itjen kemenkeu merupakan periode tahun 2007 sampai dengan 2023.
-
Nasional | 1 tahun laluKPK Berikan Data 134 Pegawai Ditjen Pajak yang Memiliki Saham ke Kemenkeu
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengirimkan daftar 134 pegawai Ditjen Pajak yang diduga memiliki saham di 280 perusahaan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini sebagai bentuk koordinasi untuk menindaklanjuti oknum-oknum yang bermain curang.