DIALEKSIS.COM | Jakarta - Di tengah kenaikan biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan Indonesia dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta, tercatat sekitar 300 orang tetap mengajukan permohonan untuk melepas status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Fenomena ini memunculkan pertanyaan publik, terlebih setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat melontarkan pernyataan yang menyinggung warga yang tidak bangga menjadi orang Indonesia dipersilakan meninggalkan Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek online (ojol) lebih memilih berstatus sebagai pengusaha mikro dibanding pekerja. Kesimpulan itu diperoleh setelah Kementerian UMKM berdialog dengan ratusan perwakilan 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxim.
DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Pemerintah memperluas akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan melalui pembentukan 438 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah ini dipandang sebagai upaya menghadirkan negara lebih dekat dengan warga, terutama kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan hukum.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum resmi mengumumkan inisiatif penyusunan regulasi perlindungan royalti bagi pelaku industri kreatif termasuk industri berita atau konten jurnalistik, melalui Protokol Jakarta. Ini adalah terobosan dan upaya multi-sektor yang menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat perlindungan hak cipta dan kemandirian industri media di tengah disrupsi digital dari teknologi kecerdasan buatan (AI).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum (Menkum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa proses ekstradisi terhadap buronan kasus Investree, Adrian Asharyanto Gunadi (AAG), masih terus berjalan dan dalam tahap koordinasi lintas lembaga.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Atas dasar kemanusiaan, mengurangi kelebihan kapasitas lapas, dan untuk mendorong rekonsiliasi di beberapa wilayah, pemerintah Indonesia berencana memberikan amnesti kepada narapidana tertentu.
DIALEKSIS.COM | Dunia - Polisi Pakistan telah mendakwa mantan Perdana Menteri negara itu, Imran Khan, di bawah undang-undang anti-teror.
