DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Akademisi Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya, menegaskan bahwa keputusan kontroversial Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perubahan status empat pulau milik Aceh harus direspons dengan mekanisme akuntabilitas yang tegas dan bermartabat. Ia menyebut, dalam praktik negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, seorang menteri yang melakukan kesalahan kebijakan tak segan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan dan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh mengunjungi Baitul Mal Aceh dalam rangka bersilaturahmi dan audiensi bertujuan untuk membangun kolaborasi antar Baitul Mal yang lebih baik.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyuarakan pesan yang menggugah tentang pentingnya melindungi empat pulau kecil di wilayah perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang kini menjadi sorotan nasional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mendesak kepada kepolisian agar segera menetapkan tersangka dalam kasus kematian tragis Ripin alias Achien, remaja asal Perbaungan yang diduga menjadi korban pembunuhan terencana. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan seorang narapidana di dalam penjara mendapatkan kecaman keras dari Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil. Respons ini disampaikan menyusul ditangkapnya seorang pelaku pungli berinisial MN (39) di kawasan Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh, Muhammad Zakiruddin, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh agar segera mengumumkan hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKKS) tingkat SMA, SMK, dan SLB se-Aceh yang telah digelar pada 27 April 2025 lalu.

DIALEKSIS. COM| Banda Aceh - Langkah strategis Forum Bersama (Forbes) DPD - DPR RI untuk mengadvokasi SK Mendagri soal 4 pulau yang masuk ke dalam wilayah Sumut dinilai tidak tepat dan janggal. 

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pemerintah Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, menggelar pelatihan public speaking bagi generasi muda, Kamis (29/5/2025). Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Gampong Suak Indrapuri dan diikuti oleh puluhan peserta yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menerima 401 laporan masyarakat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Januari - April 2025. Jumlah laporan tersebut mengalami peningkatan sebesar 137 laporan bila dibandingkan Januari s.d. April 2024 sebesar 267 laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, S.H., mendesak Pemerintah Aceh untuk mengakomodir secara penuh visi-misi pasangan Mualem-Dek Fad dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebuah survei global yang dirilis dan dikutip oleh Dialeksis.com menyebutkan bahwa semakin banyak anak muda di berbagai belahan dunia mulai meninggalkan agama warisan, yakni agama yang mereka anut karena diturunkan dari keluarga dan lingkungan. Fenomena ini menunjukkan adanya jarak yang semakin melebar antara generasi muda dengan nilai-nilai spiritual yang sebelumnya menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Darul Aceh (PDA), Eddi Shadiqin, SH, mendorong Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan pendirian Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) Sektor Pangan.

DIALEKSIS.COM | Makkah - Dalam upaya mewujudkan ibadah haji yang inklusif, Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas haji pada musim haji 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Yudisial (KY) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan berinisial MS. Ia dinyatakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim karena menerima uang dari pihak yang sedang berperkara.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkap temuan sejumlah anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak rasional. Temuan ini kembali memantik kritik dari pengamat pemilu, termasuk mantan anggota KPU Banten, Mashudi Sr, yang menyebut lembaga tersebut “tidak pernah belajar dari sejarah kelam korupsi di masa lalu”.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh Rano Alfath, memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas keberhasilan mengungkap 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia selama periode 1-9 Mei 2025. Menurut Rano, capaian ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh tinjau aktifitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh pada Kamis (08/05/2025). 

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri atas Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Themis Indonesia, dan Trend Asia mengguncang publik dengan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan private jet untuk distribusi logistik Pemilu 2024. Koalisi menilai terdapat indikasi penggelembungan biaya dan minimnya transparansi dalam proses pengadaan pesawat tersebut.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, menegaskan bahwa produk jurnalistik tidak bisa dijadikan sebagai delik hukum, termasuk dalam perkara obstruction of justice (OJ). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Laporan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, Rita Aprianti, dalam Pemilu 2024, mendapat sorotan tajam dari mantan penyelenggara pemilu dua periode sekaligus penggiat kepemiluan, Akmal Abzal, S.HI. Ia menegaskan, kasus yang diduga melibatkan penerimaan uang dengan janji penambahan suara bagi calon legislatif tertentu harus disikapi serius oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, mengingat potensinya mengubah peta kursi parlemen.