Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • 162.874 Ha Perairan Maksegara di Papua Barat Daya Jadi Kawasan Konservasi
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    162.874 Ha Perairan Maksegara di Papua Barat Daya Jadi Kawasan Konservasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan perairan Makbon, Selemkai, Mega, dan Moraid (Maksegara) di Kabupaten Sorong dan Tambrauw, Papua Barat Daya, sebagai kawasan konservasi seluas 162.874,03 hektare.

  • Mendagri Lantik Muhammad Musa'ad Sebagai Pj. Gubernur Papua Barat Daya
    Aceh | 3 tahun lalu
    Mendagri Lantik Muhammad Musa'ad Sebagai Pj. Gubernur Papua Barat Daya

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Muhammad Musa'ad sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Daya. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (9/12/2022).

  • Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Kini Indonesia Tambah Provinsi Baru
    Nasional | 3 tahun lalu
    Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Kini Indonesia Tambah Provinsi Baru

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Papua Barat Daya diresmikan menjadi provinsi baru di tanah air. Peresmian tersebut menjadikan Indonesia kini memiliki 38 provinsi.


  • Mendagri Apresiasi Pengesahan UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
    Nasional | 3 tahun lalu
    Mendagri Apresiasi Pengesahan UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mewakili pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi DPR RI atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang (UU). 

  • DPR Pastikan Percepat Pengesahan RUU Papua Barat Daya
    Nasional | 4 tahun lalu
    DPR Pastikan Percepat Pengesahan RUU Papua Barat Daya

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan percepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya. Karena itu, ia menegaskan kembali, sebagaimana telah disampaikan pada penutupan di sidang sebelumnya pada Masa Persidangan I, bahwa pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 akan segera disahkan RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya tersebut.


  • Mendagri: Pemerintah Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Dibahas Lebih Lanjut
    Nasional | 4 tahun lalu
    Mendagri: Pemerintah Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Dibahas Lebih Lanjut

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dia mengatakan, pemerintah menyetujui RUU yang merupakan inisiatif dari DPR RI tersebut dibahas lebih lanjut. Pemerintah juga mengapresiasi penyampaian hak inisiatif DPR RI yang mengusulkan RUU tersebut.