DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah bunyi pasal terkait perintangan proses hukum atau obstruction of justice (OOJ).
DIALEKSIS.COM | Opini - Pada tanggal 19 November 2025 diadakan rapat kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perubahan undang-undang tentang pemerintahan Aceh (UUPA). Ada tiga Kementerian yang hadir, yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Draft revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kini telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu pengesahan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Proses panjang pembahasan bersama Pemerintah Aceh dan tim tenaga ahli telah rampung, setelah mendapat persetujuan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan perlu adanya kejelasan dalam mengatur penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Banda Aceh, (1/10), Ketua Ikatan Advokat Indonesia Provinsi Aceh, Safaruddin, menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diputuskan oleh MK pada 29/9, secara mutatis mutandis berlaku juga terhadap UU Nomor 11/2006 (UUPA), khususnya pada pasal 74 ayat (1) sampai ayat (6) yang mengatur Penyelesaian Sengketa atas Hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota ke Mahkamah Agung.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tengah mempersiapkan diri untuk mengugat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - RKUHP yang isinya pasal-pasal kontrovesional terus menimbulkan pro dan kontra oleh banyak pihak. Ketua BEM FH USK, Ari Syah Putra mengatakan kepada Dialeksis.com, Sabtu(12/06/2021).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sanksi baru bagi pengguna kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas, bahkan terlibat kecelakaan yakni Surat Izin Mengemudi (SIM) dicabut. Ketentuan tersebut tertuang pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan SIM.
