DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana pemekaran Aceh Leuser Antara (ALA) sebagai provinsi baru kembali menuai kritik dari kalangan akademisi. Hasan Basri, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, menilai isu ini telah "diremehkan" oleh elit politik yang tidak serius memperjuangkannya. Dalam wawancara eksklusif, ia menyoroti lemahnya gerakan advokasi dan ketidakjelasan komitmen pemangku kepentingan.

DIALEKSIS.COM | Takengon - Tokoh masyarakat Aceh Tengah, Muchlis Gayo, SH, MSi, mengkritisi efektivitas pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh selama dua dekade terakhir. Dalam pernyataannya Senin (28/4/2025), ia mempertanyakan sejauh mana kebijakan ini, yang diatur dalam Pasal 183 ayat (4) UU Pemerintahan Aceh, benar-benar mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pemerintah Indonesia bersiap mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah sebagai langkah strategis mempercepat pembangunan berbasis wilayah. Salah satu prioritas utama dalam agenda ini adalah realisasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Meulaboh di Aceh Barat Selatan, yang dinilai telah matang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di kawasan tersebut.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menerima usulan pembentukan enam Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran wilayah di Provinsi Aceh. Usulan tersebut mencakup empat calon kabupaten dan dua calon kota, yang telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat telah menerima 341 usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran wilayah hingga April 2025. Usulan tersebut mencakup permintaan pembentukan provinsi, kabupaten, kota, hingga daerah istimewa dan khusus. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menyebut angka ini menjadi "pekerjaan rumah" (PR) besar bagi pemerintah dan DPR.

DIALEKSIS.COM | Takengon -  Aceh bila ingin bebas dari prediket miskin yang selama ini disandangnya, wilayah ujung barat pulau Sumatera ini harus dipecah menjadi dua wilayah. Di Aceh harus lahir provinsi baru, Aceh Leuser Antara.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Wacana pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) yang mencakup enam Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Subulussalam kembali mencuat pascapertemuan Komite Pemekaran Provinsi ALA (KP3ALA) beberapa waktu lalu. Meski mendapat dukungan dari sejumlah tokoh dan masyarakat, rencana ini menuai kritik tajam dari akademisi yang menilai pemekaran bukan solusi fundamental bagi ketimpangan pembangunan di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Calang - Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., bersama Wakil Bupati, Muslem D, SE., beserta jajaran melaksanakan takziah ke rumah duka almarhum H. Affan di Keudee Krueng Sabee, salah satu tokoh penting dalam perjuangan pemekaran dan donatur pertama pemekaran Kabupaten Aceh Jaya, Kamis (10/4/2025). 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Komite Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) Pusat mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat hilirisasi ekonomi strategis Aceh, yang hingga kini dinilai belum optimal mengelola potensi sumber daya alam (SDA). 

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Proses pemekaran Kota Meulaboh dari Kabupaten Aceh Barat kini telah memasuki tahap akhir secara administrasi. Yang masih menjadi tantangan saat ini adalah dorongan dari pemerintah daerah agar pemerintah pusat segera merealisasikan pemekaran tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemilik tanah yang perlu memperbarui alamat pada sertifikat tanah akibat pemekaran wilayah kini dapat melakukannya tanpa biaya. Proses ini dapat dilakukan dengan mudah di Kantor Pertanahan (Kantah) masing-masing kabupaten/kota, dengan syarat melampirkan surat keterangan dari kelurahan terkait.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Salah seorang pemuda Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh Rusmadi, mengusulkan kepada Pemko Banda Aceh untuk pemekaran dusun. Pasalnya, pasca gempa dan tsunami Banda Aceh, pembangunan perumahan dan populasi penduduk juga semakin meningkat.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pengurus Pusat Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) se-Indonesia, Aduwina Pakeh, menyuarakan dukungan terhadap wacana pencabutan moratorium pemekaran daerah yang kini digulirkan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

DIALEKSIS.COM | Aceh Barat - Dokumen sumber dari Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 telah mengisyaratkan peran strategis Kota Meulaboh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 - 2029. Kota tersebut diusulkan untuk dijadikan Daerah Otonomi Baru (DOB), mengalami proses panjang hingga mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengembangan wilayah merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Selain membangun Infrastruktur daerah, pemekaran daerah juga menjadi kunci pencapaian pembangunan SDM di daerah. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Advokat Nourman Hidayat menyatakan, kembali menguatnya isu pemekaran wilayah Aceh menjadi beberapa provinsi menurutnya bukanlah tindakan makar.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) menjelaskan skema percepatan pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) untuk pelantikan Penjabat (Pj.) Gubernur dan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dia mengatakan, pemerintah menyetujui RUU yang merupakan inisiatif dari DPR RI tersebut dibahas lebih lanjut. Pemerintah juga mengapresiasi penyampaian hak inisiatif DPR RI yang mengusulkan RUU tersebut.

DIALEKSIS.COM | Referensi - Pemerintah dan DPR sepakat menambah tiga provinsi baru di Papua. Dengan disahkannya UU tiga provinsi baru di Papua, maka jumlah provinsi di Indonesia menjadi 37.

DIALEKSIS.COM | Referensi - Tiga provinsi di Papua baru saja disahkan. Dengan penambahan tiga provinsi baru, maka Indonesia saat ini telah memiliki 37 provinsi. Pemekaran atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) bukan hal baru di Indonesia.