Senin, 18 Mei 2026
Beranda / /

  • KIP Aceh Respons Pergantian Ketua KIP Banda Aceh Pasca Putusan DKPP
    Polkum | 8 bulan lalu
    KIP Aceh Respons Pergantian Ketua KIP Banda Aceh Pasca Putusan DKPP

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ahmad Mirza Safwandy, angkat bicara mengenai pemberhentian Yusri Razali dari jabatannya sebagai Ketua KIP Kota Banda Aceh. Putusan itu ditetapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui sidang perkara Nomor 158-PKE-DKPP/VI/2025 di ruang sidang utama DKPP, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

  • Putusan MK 135/2024 Dinilai Tidak Merugikan, Justru Menata Ulang Tata Kelola Demokrasi
    Polkum | 10 bulan lalu
    Putusan MK 135/2024 Dinilai Tidak Merugikan, Justru Menata Ulang Tata Kelola Demokrasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar webinar bertajuk Legitimasi Demokrasi Lokal Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menghadirkan sejumlah narasumber penting, termasuk akademisi dan praktisi pemilu, untuk membedah dampak dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap masa depan demokrasi lokal di Aceh.

  • Rita Afrianti Gugat Putusan DKPP, Tempuh Jalur PTUN
    Polkum | 10 bulan lalu
    Rita Afrianti Gugat Putusan DKPP, Tempuh Jalur PTUN

    DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, Rita Afrianti, menyatakan keberatan atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap dirinya.

  • PSU Kota Sabang Digelar 5 April 2025
    Polkum | 1 tahun lalu
    PSU Kota Sabang Digelar 5 April 2025

    DIALEKSIS.COM | Sabang - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang akan mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Paya Seunara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 5 April 2025.

  • Terkait Tindaklanjut Putusan MK, ini Penjelasan KIP Aceh
    Polkum | 1 tahun lalu
    Terkait Tindaklanjut Putusan MK, ini Penjelasan KIP Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan sebagian dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kota Sabang. MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang.

  • MK Tolak Sengketa Pilkada Aceh Timur dan Perintahkan PSU di Sabang, KIP Aceh Lakukan Pengawasan
    Polkum | 1 tahun lalu
    MK Tolak Sengketa Pilkada Aceh Timur dan Perintahkan PSU di Sabang, KIP Aceh Lakukan Pengawasan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan putusan akhir terkait dua sengketa hasil Pilkada di Aceh, yakni Kabupaten Aceh Timur dan Kota Sabang. Dalam sidang pengucapan putusan pada 24 Februari 2025, MK menolak seluruh permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) untuk Pilkada Aceh Timur, sementara mengabulkan sebagian permohonan PHP di Kota Sabang dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

  • KIP Aceh Tamiang Ajukan Kasasi Hasil Putusan PT TUN Medan
    Polkum | 1 tahun lalu
    KIP Aceh Tamiang Ajukan Kasasi Hasil Putusan PT TUN Medan

    DIALEKSIS.COM | Kualasimpang - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang akan mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas hasil keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (PT TUN Medan) yang mengabulkan permohonan bakal pasangan calon Bupati Hamdan Sati dan calon Wakil Bupati Febriadi.

  • Bustami-Fadhil: Terbentur Aturan, Terjebak Polemik
    Polkum | 1 tahun lalu
    Bustami-Fadhil: Terbentur Aturan, Terjebak Polemik

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Gelombang kontroversi melanda Pilkada Aceh 2024 menyusul keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang menyatakan pasangan Bustami Hamzah dan Tgk. H. M. Fadhil Rahmi tidak memenuhi syarat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Keputusan ini tertuang dalam Berita Acara Nomor 210/PL.02.2-BA/11/2024 yang dirilis pada Sabtu (21/9/2024), memicu perdebatan sengit di kalangan politisi dan pengamat.

  • KIP Aceh: Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi Tidak Memenuhi Syarat
    Polkum | 1 tahun lalu
    KIP Aceh: Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi Tidak Memenuhi Syarat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan dokumen persyaratan Bustami Hamzah, SE., M.Si. sebagai calon Gubernur Aceh dan Tgk. H. M. Fadhil Rahmi sebagai calon Wakil Gubernur Aceh tidak memenuhi syarat.



  • Hasil Penelitian Administrasi KIP Aceh Bustami Hamzah Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat
    Polkum | 1 tahun lalu
    Hasil Penelitian Administrasi KIP Aceh Bustami Hamzah Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangkaian proses Pilkada 2024, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah memasuki tahap krusial penelitian persyaratan calon. Melalui pengumuman nomor 17/PL.02.2-Pu/11/2024 yang dikeluarkan pada 14 September 2024, KIP Aceh memaparkan hasil penelitian administrasi para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh.

  • MK Putuskan Tentang Akumulasi Perolehan Suara, ini Penjelasan KIP Aceh
    Polkum | 1 tahun lalu
    MK Putuskan Tentang Akumulasi Perolehan Suara, ini Penjelasan KIP Aceh

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Ahmad Mirza Safwandy saat diminta tanggapan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengaku belum membaca putusan tersebut, namun kata dia, jika putusan MK seperti yang diberitakan tersebut, maka hal yang sama berlaku di Aceh.

  • KIP Aceh Siap Tempur: 657 Kotak Suara Digelar Ulang, 86 Personel Dikerahkan
    Polkum | 1 tahun lalu
    KIP Aceh Siap Tempur: 657 Kotak Suara Digelar Ulang, 86 Personel Dikerahkan

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bergerak cepat merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Pidie Jaya. Ahmad Mirza Safwandy, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, mengonfirmasi hal tersebut kepada Dialeksis.com, Minggu (30/6/2024).

  • Menkeu Gugat ICW ke PTUN
    Polkum | 3 tahun lalu
    Menkeu Gugat ICW ke PTUN

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun Sri Mulyani mengajukan banding atas putusan KIP ke PTUN.