DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan salah satu tugas wewenang Gubernur Aceh adalah memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Kejadian di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 sangat menarik untuk dicermati dan diulas dari banyak sudut pandang. Hal ini sangat penting karena di tengah isu pandemi Covid-19 yang semakin tidak jelas kapan akan berakhir, Pemerintah Aceh seperti tidak perduli dengan kecurigaan dan kritik yang bertebaran di tengah masyarakat terkait dengan efektivitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana penanganan pandemi Covid-19.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menolak Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban (RPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban (RPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020. Kali ini berlangsung panas.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020 dalam sidang paripurna tahun 2021.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait Rancangan Qanun Pertanggungjawaban (RPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020. Kali ini berlangsung panas.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Fraksi Partai Aceh menolak Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban APBA tahun 2020 dalam sidang paripurna tahun 2021.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Isu yang mengatakan bahwa Fraksi PKS dan Fraksi PAN akan menyetujui Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban APBA 2020 beredar dimasyarakat.