DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah pusat menetapkan sejumlah proyek strategis di Aceh sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. 

Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang diteken Presiden RI Prabowo Subianto.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam upaya mematangkan perencanaan pembangunan Aceh lima tahun ke depan, Pemerintah Aceh membentuk Tim Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025 - 2029. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Bappeda Aceh, Dr. Husnan, ST, MP., melalui keterangan resminya kepada Dialeksis.com (Senin, 28/04/2025). Tim RPJM ini akan merumuskan dokumen kerja strategis yang menjadi landasan seluruh program Pemerintah Aceh periode 2025 - 2029.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhullah resmi membentuk tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025 - 2029 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 600.1.2/713/2025 yang ditandatangani Rabu (23/4/2025). 

DIALEKSIS.COM | Opini - Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1.2/713/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RPJM Aceh 2025 - 2029. Pemerintah Aceh, di bawah pimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem), telah mengeluarkan SK baru pembentukan Tim Penyusunan RPJM Aceh 2025 - 2029 pada 23 April 2025. SK ini sekaligus membatalkan SK terdahulu (600.1.2/22/2025) yang diteken Pj. Gubernur Safrizal pada Januari 2025.

Tim baru tersebut berlapis-lapis: terdiri atas Tim Penasihat, Tim Penanggung Jawab, Tim Pengarah, Tim Penyusun/Tim Pelaksana, tiga Kelompok Kerja (Pokja), serta Tim Penyusun Rancangan Qanun RPJMA.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Budayawan dan sastrawan Aceh, Herman RN, menyoroti keputusan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh dengan 436 anggota melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 540/2024. Herman menilai langkah ini berpotensi menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) secara tidak efisien, terutama di tengah status Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera.

DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Nagan Raya 2025-2029 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Nagan Raya 2026.

DIALEKESIS.COM | Banda Aceh - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah resmi diterbitkan. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Namun, telaah lebih dalam menunjukkan bahwa Aceh belum sepenuhnya terintegrasi dalam prioritas nasional, terutama dalam sektor pengembangan kawasan dan proyek strategis nasional (PSN).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banda Aceh 2026.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, memimpin rapat perdana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2029 di Kantor Bappeda Aceh, Selasa (11/2/2025). Rapat ini menjadi langkah awal dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan strategis dan program prioritas.

DIALEKSIS.COM | Opini - Beberapa hari lalu, Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf-Fadhlullah membentuk tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh. Banyak ahli dan pakar terlibat di dalam tim ini, termasuk dua orang mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Abudullah Puteh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh telah menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh untuk periode 2025-2029. Rancangan ini disusun sebagai langkah awal untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan Aceh dalam lima tahun mendatang.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wilayah perbatasan laut tidak hanya harus diamankan dan dipertahankan, tetapi juga mesti dijaga dan dikelola dengan baik. Perbatasan merupakan manifestasi kedaulatan negara yang memiliki nilai sangat strategis terkait harkat, martabat, kehormatan, serta keutuhan wilayah sebagai kedaulatan negara.

DIALEKSIS.COM | Aceh Barat - Dokumen sumber dari Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 telah mengisyaratkan peran strategis Kota Meulaboh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 - 2029. Kota tersebut diusulkan untuk dijadikan Daerah Otonomi Baru (DOB), mengalami proses panjang hingga mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Tahun 2022 merupakan tahun penting sebagai catatan perjalanan pembangunan perdamaian Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menyangkut bidang persampahan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) terus memperkuat kelembagaan pengelolaan sumber daya air (SDA). Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

DIALEKSIS.COM | Semarang - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) merehabilitasi irigasi di daerahnya dan mengevaluasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI).

DIALEKSIS.COM | Jantho - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Besar, Rahmawati S.Pd menyampaikan bahwa masih ada waktu bagi Pemerintah Aceh Besar mengejar target untuk menyelesaikan program pembangunan daerah lima tahun kepemimpinan Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali dan Wakil Bupati Aceh Besar Tgk H Husaini A Wahab.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 merupakan jawaban dari kekosongan Kepala Daerah untuk tahun 2022.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Nova diharapakan harus kebut menuntaskan RPJM Aceh. RPJM Aceh tersebut berlandaskan visi dan misi pemerintah Aceh. Setidaknya ada 15 program unggulan di dalamnya yaitu Aceh Seujahtra (JKA Plus), Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu), Aceh Caròng, Aceh Energi, Aceh Meugoë dan Meulaôt, Acèh Troë, Acèh Kreatif, Acèh Kaya, Acèh Peumulia, Acèh Damê, Acèh Meuadab, Acèh Teuga, Acèh Green, Acèh Seuninya, dan Acèh Seumeugot.