DIALEKSIS.COM | Canberra - Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Reza Idria PhD menjadi pembicara dalam Indonesia Update 2026 di Australian National University (ANU), Canberra, Australia pada 18-19 September 2026.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perjalanan panjang Reza Idria di dunia akademik memasuki babak baru. Antropolog lulusan Harvard University itu resmi dipercaya menjabat Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dua dekade sudah berlalu sejak penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Surat resmi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, kepada Gubernur Massachusetts dan Pemerintah Kota Salem, Amerika Serikat, menuai respons positif dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari akademisi dan antropolog Aceh, Reza Idria, MA, Ph.D., dosen UIN Ar-Raniry dan alumnus Harvard University.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, kembali menuai sorotan dunia setelah menandatangani perintah eksekutif yang melarang penerbitan visa internasional bagi mahasiswa baru yang diterima di Universitas Harvard. Langkah ini dianggap sebagai babak baru dalam ketegangan antara Trump dan institusi-institusi pendidikan tinggi bergengsi seperti Harvard, yang dikenal menjunjung tinggi prinsip keberagaman dan kebebasan akademik.
DIALEKSIS.COM | Diaspora - Minggu ini, tepatnya 23 Januari 2025, Gugus Tugas (Task Force) yang dibentuk oleh Walikota dan Dewan Kota Salem, Massachusetts, Amerika Serikat, mengadakan pertemuan perdana untuk membahas polemik terkait logo kota mereka. Logo ini telah digunakan sejak 1836 dan memuat figur seorang pedagang yang diduga kuat adalah bangsawan Aceh, Po Adam. Sosok ini menjadi sahabat dekat Joseph Peabody, seorang pedagang lada terkemuka di Salem pada masanya.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Belum memilikinya pemahaman pihak pengambil kebijakan menjadi persoalan dalam pengembangan kebudayaan di Aceh. Seharusnya, eksekutif dan legislatif punya pengetahuan terkait paradigma baru arah pemajuan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan.
