DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Beban utang Pemerintah Aceh pada akhir tahun 2025 yang relatif besar mendapat atensi besar dari publik. Dalam Neraca Pemerintah Aceh per 31 Desember 2025 dan publikasi resmi BPK pada 22 Juni 2026 tercantum utang jangka pendek sebesar Rp885,88 milyar rupiah, lebih besar dari tahun 2024 yang berjumlah Rp849,44 miliar. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Tata kelola keuangan di lingkungan birokrasi ibarat sistem peredaran darah dalam tubuh pemerintahan. Ketika alirannya sehat, pelayanan publik bergerak lancar. Sebaliknya, jika tersumbat oleh praktik tak transparan dan lemahnya pengawasan, dampaknya bisa meluas dari pemborosan anggaran hingga krisis kepercayaan publik.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Dr. Syukriy Abdullah, S.E., M.Si., menyampaikan pandangannya terkait alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Aceh dalam Rancangan APBA Tahun Anggaran 2026 yang tengah menjadi perhatian publik.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala, Dr. Syukriy Abdullah, , S.E, M.SI menilai kebijakan pajak impor, terutama bea masuk terhadap produk luar negeri perlu dievaluasi. Kebijakan bea masuk sejatinya betujuan untuk melindungi produk lokal dan mengendalikan masuknya barang dari luar negeri. Artinya, produk lokal harus berkembang dan dibeli konsumen dengan harga terjangkau, lebih murah dari produk asing yang memiliki fungsi sama.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Hingga 26 Juni 2025, data yang ditampilkan melalui monitor TV P2K APBA Pemerintah Aceh menunjukkan capaian realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 sebesar 28,7 persen, dari target 35,5 persen pada akhir Juni. Sementara itu, realisasi fisik tercatat 31 persen dari target 37 persen.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintahan daerah saat ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan dana Pokir (pokok-pokok pikiran DPRD), yang sebelumnya dikenal sebagai dana aspirasi. Pengendalian anggaran daerah menjadi semakin sulit sejak 2020, terutama setelah Pemerintah Pusat mengintervensi pelaksanaan otonomi daerah melalui kebijakan alokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Transisi kepemimpinan pasca Pilkada 2024 membawa tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyesuaian dan keselarasan dalam prioritas dan kebijakan pembangunan menjadi kunci untuk menjembatani permasalahan dan penyelesaiannya pada periode peralihan menuju pemerintahan yang definitif sebagai hasil dari Pilkada.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Permasalahan utang yang membelenggu Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh kembali menjadi sorotan publik. Meskipun pada era kepemimpinan Wali Kota Aminullah Usman diklaim bahwa utang telah terselesaikan, kenyataannya masih terdapat kewajiban yang belum tuntas. Menurut pakar akuntansi, Dr. Syukriy Abdullah, S.E., M.Si., permasalahan ini mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penentuan pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja yang dilakukan secara tidak realistis.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2024 antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) ternyata belum berakhir, meski sebelumnya sudah ada hasil evaluasi dari Kemendagri. Muhammad MTA juga telah menyebutkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 hasil evaluasi Kemendagri sudah diterima oleh Pemerintah Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Aceh termasuk wilayah yang sangat rawan terhadap bencana, diantaranya gempa yang dapat mengakibatkan gelombang laut tinggi di wilayah pantai dan banjir bandang di wilayah pedalaman. Banyak sains dan temuan ilmiah yang memastikan keberulangan bencana-bencana tersebut, namun tempat dan waktu kejadiannya adalah misteri yang tidak bisa terpecahkan. Akibatnya, dibutuhkan daya prediksi yang lebih baik pada instansi pemerintah yang menangani bencana tersebut.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data terbaru terkait profil kemiskinan di Aceh. Dalam laporan itu, tercatat jika selama periode September 2021 hingga Maret 2022, persentase penduduk miskin di Aceh turun dari 15,53 persen menjadi 14,64 persen, atau turun sebesar 0,89 persen.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ratusan kader Partai Golkar yang terdiri dari kabupaten/kota se-Aceh melakukan konsolidasi struktur, kader dan bimbingan teknis (Bimtek) anggota di Hotel Hermes Banda Aceh.

Kegiatan tersebut direncanakan akan berlangsung dari tanggal 17-19 Juni 2022 dengan menghadirkan pemateri dari kalangan akademisi, birokrat dan politisi Golkar Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Dr Syukriy Abdullah SE MSi mengatakan, apabila seorang Kepala Daerah yang berakhir masa jabatan dan dinilai bermasalah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), mereka pejabat tersebut tak layak mencalonkan diri lagi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 merupakan jawaban dari kekosongan Kepala Daerah untuk tahun 2022.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berkenaan dengan rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pihak Pemerintah Daerah (Pemda) tidak diberi konsekuensi apa-apa oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh sekaligus ahli keuangan nasional, Dr. Syukriy Abdullah, S.E, M.Si menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak konsisten dengan pengaturan yang dibuatnya.