DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menggugat ketentuan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMK beserta sanksi administratifnya hingga ada putusan akhir MK.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat ekosistem industri halal nasional menjelang pemberlakuan kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026.

DIALEKSIS.COM | Blora - BPJPH mengajak pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) segera memanfaatkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang masih tersedia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah.

DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Kementerian Pariwisata mengapresiasi percepatan sertifikasi halal yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap pelaku usaha di desa wisata. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 31.548 sertifikat halal telah diterbitkan untuk 20.237 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang tersebar di lebih dari seribu desa wisata di seluruh Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru binaan. Sejumlah langkah strategis disiapkan, baik dalam upaya peningkatan kompetensi maupun kesejahteraan guru.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah akan menggratiskan 1,35 juta sertifikat halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada tahun 2026. Kebijakan ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Badan Penyelenggara Jamian Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa BPJPH terus meningkatkan capaian kinerjanya melalui penguatan ekosistem layanan sertifikasi halal. Saat ini, sertifikasi halal BPJPH telah mencapai 9,6 juta produk bersertifikat halal, dari 2,79 juta sertifikat halal yang telah diterbitkan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2025 dengan kuota sebanyak 1 juta sertifikat untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala (FKH USK) drh. Teuku Reza Ferasyi, MSc., PhD, diundang sebagai salah satu Keynote Speaker pada konferensi internasional veterinary yaitu Universiti Malaysia Kelantan (UMK) International Veterinary Conference (UVIC) ke-2 Tahun 2024. Kegiatan ilmiah ini dilaksanakan di Kota Bharu, Kelantan mulai tanggal 10-11 September 2024.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tiga tahun sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), dari 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh menyatakan bahwa produk garam yang diproduksi oleh UMK Garam Get telah memenuhi ketentuan dan aman digunakan selama sesuai dengan aturan pakai. 

Keputusan ini diumumkan melalui surat resmi dengan nomor PW 04.01.1A2.09.23.0702, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media, Komunikasi Publik, dan Teknologi Informasi Wibowo Prasetyo menegaskan, sertifikasi halal melalui skema Self Declare adalah bentuk afirmasi negara terhadap pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Kemenag akan terus memperkuat pengawasan agar pelaksanaannya semakin optimal sekaligus meminimalisasi potensi kekeliruan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - PJ Gubernur Aceh Achmad Marzuki pada Rabu (7/12/2022) kemarin telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Banda Aceh dan Aceh Tamiang untuk tahun 2023.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Upah Minimum Kota (UMK) Banda Aceh tahun 2022 senilai Rp 3.280.327. Nilai UMK Banda Aceh ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, karena di tahun 2021 UMK Kota Banda Aceh hanya sebesar Rp 3.251.143.

Mengutip laman karirfair.com, UMK Kota Banda Aceh 2022 mengalami peningkatan sebanyak 0,9 persen.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi UMK, melalui Program Sehati.