DIALEKSIS.COM | Australia - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam konferensi pers pada hari Senin (15/12/2025) mengungkapkan Pemerintah Australia "siap mengambil tindakan apa pun yang diperlukan," setelah penembakan yang menewaskan 15 orang dan melukai lebih dari 40 orang di Pantai Bondi di Sydney.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi masih berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana sebagai fondasi penyelarasan seluruh aturan pemidanaan di Indonesia. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan regulasi ini dibutuhkan untuk menghapus tumpang tindih aturan yang selama ini terjadi di berbagai sektor hukum.
DIALEKSIS.COM | Dunia - Chile telah mengesahkan rancangan undang-undang yang melarang penggunaan ponsel dan perangkat pintar lainnya selama pelajaran di sekolah dasar dan menengah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana sebelum diberlakukannya UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah ketidakpastian hukum, tumpang-tindih pengaturan, serta disparitas pemidanaan di berbagai sektor.
DIALEKSIS | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh dan menghadiri pertemuan resmi bersama pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (26/11/2025).
DIALEKSIS.COM | Opini - Pada tanggal 19 November 2025 diadakan rapat kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perubahan undang-undang tentang pemerintahan Aceh (UUPA). Ada tiga Kementerian yang hadir, yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meminta agar persoalan status lahan masyarakat Lampuuk yang saat ini diklaim sebagai kawasan hutan lindung dapat ditangani secara komprehensif dan mengedepankan asas keadilan bagi warga.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kongres Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) XIII di Jakarta menegaskan komitmen kuat mahasiswa dan pemuda Aceh untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar sejalan dengan Nota Kesepahaman (MoU) RI“GAM di Helsinki dan menjaga keberlanjutan damai Aceh.
DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini respon atas pernyataan Dr. Benny K. Harman saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pernyataan beliau sebenarnya memberikan opsi kepada Pemerintah dan DPRA atas pilihan-pilihan revisi UUPA ke depan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Komite Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Aset Linge-Alas (KP3ALA) Pusat, Rahmat Salam, menilai revisi UUPA harus menjadi momentum memperjelas kewenangan, memperbaiki tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta memastikan kesejahteraan masyarakat Aceh tidak lagi berjalan di tempat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meninjau langsung kondisi permukiman warga yang tergerus abrasi laut di Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (16/11/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Demokrasi Aceh, Sofyan mengatakan persoalan mengenai efektivitas Otonomi Khusus (Otsus) Aceh kembali memanas setelah Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengeluarkan pernyataan tajam dalam RDPU dengan menanyakan, “20 tahun sudah bikin apa?”.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh, Surya Ananta Basri, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemotongan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Aceh menghadapi tantangan baru dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan program pembangunan daerah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transfer ke daerah (TKD) merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah.
TKD meliputi berbagai komponen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, Dana Insentif, serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa (untuk Aceh, Dana Otsus termasuk bagian penting dari TKD).
Jumlah Dana Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sejak 2023-2025
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan kegiatan pengambilan gambar atau aktivitas fotografi yang dilakukan di ruang publik wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry yang juga Sekretaris DPD KNPI Aceh, Dr. Danil Akbar Taqwadin, Ph.D, menilai bahwa dana otonomi khusus (Otsus) yang selama dua dekade menjadi tulang punggung pembangunan Aceh, memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang yaitu sebagai perekat stabilitas politik sekaligus pemicu perpecahan dan ketergantungan politik-ekonomi di tingkat lokal.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan langkah penting dan mendesak bagi masa depan Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menyambut baik kehadiran pimpinan dan anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Bumi Serambi Mekah, untuk bersilaturrahmi dengan para akademisi dan tokoh masyarakat Aceh, dalam rangka pembahasan revisi Undang-undang nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.