Beranda / /

  • Ketua MPR RI Sambut Aspirasi Usulan Kaji Ulang Amandemen UUD NRI 1945
    Nasional | 5 bulan lalu
    Ketua MPR RI Sambut Aspirasi Usulan Kaji Ulang Amandemen UUD NRI 1945

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan pimpinan MPR siap menerima DPD RI beserta Ketua Dewan Presidium Konstitusi Try Sutrisno dan sejumlah elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi kepada MPR Ri pada tanggal 10 November 2023.

  • Kaji Ulang Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
    Analisis | 1 tahun lalu
    Kaji Ulang Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

    DIALEKSIS.COM | Analisis - Jika kita telisik di UUD 1945 telah diatur mengenai politik hukum sistem perekonomian nasional, dimana negara mendapat peran strategis dalam kegiatan ekonomi.

  • Amendemen UUD 1945, Politisi Hingga Akademisi Anggota Iluni UI Menolak
    Nasional | 2 tahun lalu
    Amendemen UUD 1945, Politisi Hingga Akademisi Anggota Iluni UI Menolak

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Sejumlah politisi dan akademisi yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), menolak wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Forum Diskusi Salemba Iluni ke-61 UI yang digelar di Jakarta, Sabtu (11/9/2021).



  • Rencana Amendemen UUD, Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat Tak Setuju
    Nasional | 2 tahun lalu
    Rencana Amendemen UUD, Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat Tak Setuju

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut dirinya tak setuju dengan adanya rencana amendemen UUD 1945 secara terbatas. Karena, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) cukup melalui Undang-Undang (UU) atau Tap MPR.

  • Dewan Pers: UU KUHP Jangan Ganggu Kemerdekaan Pers
    Nasional | 4 tahun lalu
    Dewan Pers: UU KUHP Jangan Ganggu Kemerdekaan Pers

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Pers menyatakan materi yang terkait dengan kemerdekaan pers dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) jangan mengganggu kemerdekaan pers dan menghalangi kerja jurnalistik.