DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Analisa Demokrasi Indonesia (ADI) melalui pengamatnya, Zulfikar Mirza atau yang dikenal dengan sapaan Jogal, memberikan pandangan atas beredarnya informasi terkait anggaran Rp61,7 miliar yang disebut sebagai kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar menegaskan bahwa pembangunan Aceh pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh pemulihan sosial serta penguatan nilai-nilai adat sebagai fondasi kehidupan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dugaan penjualan tanah negara yang menyeret nama anggota DPR RI, TA Khalid, mendapat sorotan luas. Peneliti Analisa Demokrasi Indonesia (ADI), Zulfikar Mirza alias Zaza, mendesak aparat kepolisian untuk mengusut laporan tersebut secara tuntas, transparan, dan profesional agar publik memperoleh kepastian hukum.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Ia sudah mengakhiri perjalanannya di Sumatra, dari pelosok Tapanuli hingga pelosok Aceh. Berakhir setelah sebulan mencurahkan pikiran, waktu, tenaga, dan biaya. Dia sudah bikin Sumatra menangis. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak hanya meninggalkan kerusakan infrastruktur dan penderitaan masyarakat, tetapi juga menyisakan persoalan lain yang tak kalah serius: berlimpahnya material kayu yang menumpuk di sungai, bantaran, hingga kawasan permukiman terdampak.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Teknik Lingkungan Universitas Serambi Mekkah sekaligus pemerhati lingkungan Aceh, TM Zulfikar mengatakan Menteri Kehutanan beserta seluruh pejabat yang membidangi urusan kehutanan di pusat dan daerah harus memikul tanggung jawab atas situasi bencana banjir dan longsor di Sumatera.

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Praktisi hukum sekaligus tenaga pengajar Universitas Islam Aceh, Zulfikar Muhammad, S.H., M.H., menanggapi serius pernyataan Gubernur Aceh yang baru-baru ini memerintahkan seluruh alat berat keluar dari kawasan hutan. Ia menyambut baik kebijakan tersebut, namun mengingatkan agar langkah itu tidak berhenti sebagai “gertak sambal” semata.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ittihad Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) secara resmi mengukuhkan kepengurusan wilayah Provinsi Aceh yang digelar di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Kamis (11/9/2025).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Tidak masuknya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 menandai kegagalan serius elite politik Aceh dalam menjaga marwah MoU Helsinki. Padahal kita tahu tidak sedikit uang Aceh habis dalam menyusun kembali draft UUPA agar dapat aplikatif serta memberi manfaat bagi masyarakat Aceh, dalam Fakta ini bukan sekadar soal daftar prioritas legislasi, tetapi sinyal bahwa kepentingan Aceh semakin terpinggirkan dalam percaturan politik nasional. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengurus Wilayah (BPW) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Provinsi Aceh periode 2024-2029 resmi dilantik oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HIPKA, Sabtu, 30 Agustus 2025.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam acara diskusi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Aceh dengan Korp Alumni HMI (KAHMI) di Cafe Hoco Lambhuk Banda Aceh, Jum'at (22/82025), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse bersama Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menerima souvenir produk lokal Aceh yang diproses dari minyak nilam rakyat oleh Pusat Unggulan Iptek Nilam, ARC-Universitas Syiah Kuala (USK). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Keadilan untuk Wakaf Blang Padang, Tgk. Zulfikar SBY, secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Aceh atas kesalahpahaman yang sempat mencuat terkait proses pengembalian tanah wakaf Blang Padang.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebelumnya media Dialeksis.com mempublikasikan berita berjudul: “Penyerahan Blang Padang Tertunda Karena MPU Aceh Belum Keluarkan Rekomendasi”. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyerukan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan komitmen dalam mengatasi krisis lingkungan yang kian memburuk. Permasalahan ini kian mendesak menyusul data terbaru yang menunjukkan hilangnya tutupan hutan di provinsi tersebut meningkat hampir 20% dalam setahun terakhir.

DIALEKSIS.COM | Opini - Hutan Aceh bukan sekadar bentang hijau di peta. Ia adalah jantung ekologi yang menjaga kehidupan. Namun, alih fungsi lahan kian meretas nadi-nadinya, menyisakan jejak ancaman yang nyata bagi lingkungan dan manusia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Direktur Eksekutif Walhi Aceh dan akademisi Universitas Serambi Mekah, TM Zulfikar, kembali menegaskan pentingnya penegakan hukum lingkungan untuk mengatasi praktik alih fungsi hutan ilegal di Aceh. Hal ini disampaikan menanggapi maraknya kasus perambahan hutan produksi dan konversi lahan untuk perkebunan sawit yang mengancam ekosistem dan satwa dilindungi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Krisis air di Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, yang berlangsung selama setahun terakhir, memicu kekhawatiran tentang hak perempuan dan kelompok rentan. Merespons masalah tersebut, TM Zulfikar, mantan Direktur Eksekutif WALHI Aceh, menekankan pentingnya solusi konkrit dan inklusif.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh sekaligus Akademisi Universitas Serambi Mekah, TM Zulfikar, mendesak kepemimpinan baru Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal dan Afdhal Khalilullah, untuk segera menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah secara komprehensif.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Langkah Presiden RI Prabowo Subianto menghibahkan lahan seluas 20 ribu hektare untuk konservasi gajah di Aceh mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk aktivis lingkungan. TM Zulfikar, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, menyebut keputusan ini sebagai inisiatif strategis di tengah meningkatnya ancaman terhadap satwa liar.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - TM Zulfikar, seorang pemerhati lingkungan Aceh, menyoroti pentingnya memastikan bahwa visi dan misi yang diusung pasangan calon selaras dengan harapan masyarakat. Jika sudah sesuai, langkah berikutnya adalah mengawal pelaksanaannya, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.