DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kembali menuai sorotan publik. Sejumlah pasal dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers dan kerja jurnalistik, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan, penyiaran informasi, serta ketertiban umum.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menuai kritik dari kalangan jurnalis, organisasi pers, dan akademisi. Kedua pejabat tersebut dinilai menyampaikan pernyataan yang berpotensi membatasi kebebasan pers dan mengancam kerja jurnalistik, terutama dalam peliputan kebijakan pemerintah dan penanganan bencana.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menerima semua aspirasi para jurnalis yang melakukan aksi tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di depan Kantor DPR Aceh, Senin (27/5/2024).