DIALEKSIS.COM | Aceh - Saiful Fadilah, atlet Soft Tenis asal Kalimantan Timur berhasil meraih medali perunggu pada Kejuaraan Asia di Korea Selatan, 9th Mungyeong Asian Soft Tenis Championship 2025. Medali perunggu juga diraih Saiful pada tahun sebelumnya di level junior pada Kejuaraan Dunia di Tiongkok.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Suasana Kota Banda Aceh yang biasanya ramai berubah mendadak gelap gulita. Kejadian yang terjadi sekitar pukul 22.00 WIB ini sangat mengejutkan, apalagi saat ini Aceh dan Sumatera Utara sedang menjadi sorotan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 20 September 2024. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kedatangan Kontingen Cabang Olahraga (Cabor) Layar dari Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang lebih awal dari jadwal pelaksanaan pertandingan, menjadi penambah optimisme Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XXI-2024 wilayah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setelah beberapa hari mengunjungi langsung tempat-tempat pelaksanaan pertandingan atau venue PON XXI tahun 2024, Ketua Umum (Ketum) KONI Kalimantan Timur (Kaltim) mengatakan, penyelenggaraan PON di Aceh, yang dijadwalkan dibuka pada September 2024, akan berjalan sukses dan lancar.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pria Kelahiran Tulung Agung, Jawa Timur (28-09-1959), yaitu Mayjen TNI (Purn) Soedarmo maju sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kalimantan Timur Periode 2024-2029.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Nama Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor tengah ramai diperbincangkan publik usai membuat pernyataan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mendoakan orang-orang yang menolak IKN bisa pendek umur. Isran ternyata kesal pada pihak yang masih menyampaikan penolakan. Namun ia enggan menyebutkan pihak mana yang tidak setuju itu.

DIALEKSIS.COM | Balikpapan - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerap aspirasi dari jajaran eksekutif dan legislatif yang ada di daerah Kalimantan Timur (Kaltim). Aspirasi itu dibutuhkan untuk menyusun regulasi turunan dari Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang tengah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).