DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan pelaku usaha, khususnya pemegang dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk kegiatan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), agar segera menyerahkan laporan tahunan. Pasalnya, keterlambatan pelaporan berpotensi memicu sanksi denda hingga Rp5 juta per hari.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyambut positif langkah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menerbitkan Siaran Pers Nomor 1/SP-Ses.3/1/2025.
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Kepala BPKD Kabupaten Aceh Selatan, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa menjelang tutup tahun anggaran 2024, pemerintah daerah melalui BPKD saat ini telah mencatat dan menginventarisasi pengajuan SPM yang kemungkinan akan mengalami keterlambatan pembayaran.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Komunikasi Generasi Muda Pidie (FOKUSGAMPI) mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait lambatnya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie tahun 2025.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Menanggapi pemberitaan terkait berbagai masalah yang disebut-sebut melibatkan Dinas Pendidikan Aceh dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis ST DEA, memberikan klarifikasi tegas.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun ini dikhawatirkan dapat berdampak luas terhadap perekonomian Aceh, termasuk mendorong kenaikan laju inflasi di provinsi tersebut.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024 dapat berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.
DIALEKSIS.COM | Pakistan - Penghitungan suara dilakukan setelah pemilihan umum, Kamis (8/2/2024) kemarin yang diwarnai dengan penghentian layanan telepon seluler dan kerusuhan yang disertai kekerasan.
DIALEKSIS.COM | Calang - Pj Bupati Aceh Jaya, Dr. A. Murtala., M.Si., memberikan tanggapan terhadap keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Aceh Jaya hingga 18 Januari 2024.
