DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Suadi Sulaiman, yang lebih dikenal dengan nama Adi Laweung, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menilai, situasi Aceh saat ini sudah memasuki fase darurat yang membutuhkan uluran tangan tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari negara-negara sahabat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat untuk mempermudah proses perizinan masuknya bantuan dari internasional guna mempercepat penanganan darurat bencana di sejumlah wilayah di tanah rencong.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ditregident Korlantas Polri resmi mengoperasionalkan 153 Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) sebagai penyedia layanan SINAR (SIM Nasional Presisi) mulai 1 Desember 2025. Perluasan layanan ini menjadi tonggak penting akselerasi transformasi digital Polri, khususnya dalam pelayanan publik berbasis teknologi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh, Heru Triwijanarko menyerahkan dokumen kependudukan berupa akta kematian kepada dua pemohon yang telah mengikuti sidang keliling di Kantor Disdukcapil Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., memimpin rapat tindak lanjut progres pelaksanaan pengembangan aplikasi Super Apps yang berlangsung di ruang Co-Learning UPTD Balai Tekkomdik Aceh pada Kamis (2/10/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan proses perizinan usaha di subsektor pangan segar asal tumbuhan (PSAT).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Nelayan bakal makin mudah mengakses BBM subsidi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan integrasi sistem XSTAR dan KUSUKA demi mempercepat dan mempermudah proses penyaluran bahan bakar subsidi ke masyarakat pesisir.
DIALEKSIS.COM | Calang - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Jaya resmi meluncurkan Sistem Informasi Kependudukan Mudah dan Aman (SIGEMA) pada Jumat (22/8/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menargetkan agar Indonesia menduduki peringkat pertama se-ASEAN dalam hal jumlah indikasi geografis yang terdaftar di tahun 2025. Untuk mencapai target ini, Supratman mengatakan Kementerian Hukum (Kemenkum) akan memudahkan proses pendaftaran indikasi geografis.