Beranda / /

  • Ditsamapta Polda Aceh Siap Jaga Kamtibmas Pascapemilu 2024
    Hankam | 1 bulan lalu
    Ditsamapta Polda Aceh Siap Jaga Kamtibmas Pascapemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Aceh beserta jajaran siap menjaga kamtibmas pasca Pemilu 2024 sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

  • Tolak Gugatan Buruh, MK Patenkan Perppu Ciptaker
    Nasional | 7 bulan lalu
    Tolak Gugatan Buruh, MK Patenkan Perppu Ciptaker

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sejumlah elemen buruh terkait Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Hakim konstitusi menyebut beleid tersebut tidak melanggar ketentuan pembentukan perundang-undangan.

  • BPS: Tingkat Pengangguran di Aceh Turun 0,22 persen pada Februari 2023
    Aceh | 11 bulan lalu
    BPS: Tingkat Pengangguran di Aceh Turun 0,22 persen pada Februari 2023

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh kembali merilis data terbaru mengenai keadaan ketenagakerjaan Aceh Februari 2023.

    Kepala BPS Provinsi Aceh, Dr Ahmadriswan Nasution, SSi, MT menyebutkan,„ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh sebesar 5,75 persen, turun sebesar 0,22 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022.

  • UU Cipta Kerja Digugat ke MK, Begini Respon Pengusaha
    Nasional | 1 tahun lalu
    UU Cipta Kerja Digugat ke MK, Begini Respon Pengusaha

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Buruh resmi menyerahkan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

  • UU Ciptaker Dinilai Bisa Atasi Ancaman Pengangguran dan Kemiskinan
    Berita | 1 tahun lalu
    UU Ciptaker Dinilai Bisa Atasi Ancaman Pengangguran dan Kemiskinan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) DI Yogyakarta Tadjudin Nur Effendi menyampaikan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ditujukan untuk mengatasi ancaman pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

    "Perlu dipahami bahwa keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya adalah untuk mengatasi ancaman pengangguran dan kemiskinan di Indonesia," kata Tadjudin, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dengan demikian, ia menyayangkan serikat buruh yang berencana akan melakukan aksi uniuk rasa besar-besaran menolak kehadiran undang-undang tersebut.




  • DPR Disetujui Perppu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Simak Isinya
    Polkum | 1 tahun lalu
    DPR Disetujui Perppu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Simak Isinya

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). 

    Perppu tersebut sekaligus menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 


  • Menaker: Perpu Cipta Kerja Lindungi Pekerja Hadapi Dinamika Ketenagakerjaan
    Nasional | 1 tahun lalu
    Menaker: Perpu Cipta Kerja Lindungi Pekerja Hadapi Dinamika Ketenagakerjaan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada konteks ketenagakerjaan, Perpu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan.


  • Dilema Kepastian Hukum dan Pedoman yang Jelas Bagi Pelaku Usaha Konstruksi
    Aceh | 1 tahun lalu
    Dilema Kepastian Hukum dan Pedoman yang Jelas Bagi Pelaku Usaha Konstruksi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya (UU No. 11 Tahun 2020) telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.  

  • Breaking News! Perppu Ciptaker Digugat ke MK
    Nasional | 1 tahun lalu
    Breaking News! Perppu Ciptaker Digugat ke MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh masyarakat sipil mulai dari mahasiswa, dosen, hingga advokat.


  • Mantan Ketua MK Kritik Jokowi Soal Penerbitan Perppu Ciptaker
    Nasional | 1 tahun lalu
    Mantan Ketua MK Kritik Jokowi Soal Penerbitan Perppu Ciptaker

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua MK pertama periode 2003-2006, Jimly Asshiddiqie, mengkritik tindakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Jimly pun menyinggung soal impeachment alias pemakzulan Jokowi akibat lahirnya Perpu ini.


« 1 2 3 4 5 6 »