DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Ketua Pimpinan Daerah Generasi Muda Al Jam'iyatul Washliyah (PD GP Al-Washliyah) Kabupaten Aceh Barat, Muhammad Fawazul Alwi, menyampaikan pernyataan tegas tentang pentingnya menjaga kedaulatan, keadilan, dan semangat perdamaian di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Muda Seudang Kota Banda Aceh menyatakan sikap penolakannya terhadap pembentukan penambahan 4 Batalyon di Aceh, Selasa (17/6/2025). Ketua Bidang Advokasi Politik dan Hukum, Rony Syahputra mengatakan rakyat Aceh tidak butuh penambahan Batalyon dengan motif membuka lapangan pekerjaan.
DIALEKSIS.COM | Redelong - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Bener Meriah menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan empat batalyon militer di Aceh serta pengalihan empat pulau Aceh ke wilayah administrasi Sumatera Utara.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Gampong Meunasah Balee, Kemukiman Lampuuk, Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar kembali mengikuti Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) Tahun 2025, setelah tahun sebelumnya berhasil meraih peringkat ke-7 pada ajang LDWN tahun 2024 lalu.
DIALEKSIS.COM | Opini - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada 21 Mei 2025 lalu telah menyepakati melakukan perubahan (revisi) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sebagaimana, disampaikan oleh Ketua Tim Revisi UUPA DPRA, Tgk Anwar Ibrahim, bersama Tim bersepakat mengubah sebanyak 8 (delapan) pasal dan menambah 1 (satu) pasal. Selanjutnya, draf tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (Serambi, 22/5/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Tentara Nasional Indonesia (TNI). Putusan ini dibacakan langsung oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo melalui kanal YouTube MKRI, Kamis (5/6/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dalam rangka mempercepat penyelesaian persoalan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haytar, beserta Tim Pembinaan dan Pelaksanaan MoU Helsinki, melakukan serangkaian kunjungan strategis ke Jakarta dan Bandung pada awal Juni 2025. Kegiatan ini berfokus pada pembahasan solusi hukum, termasuk potensi penggunaan metode omnibus law.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Ia menjelaskan hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadlullah, melakukan audiensi strategis dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Dr. Hasan Hasbi, di Lt. 14 Kantor Komunikasi Kepresidenan, Gedung Pramuka, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025). Pertemuan ini menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah berusia hampir dua dekade, serta menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kekhususan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menyikapi Upaya revisi Undang-undang No.11/2006 tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh sebagai Langkah penting dan strategis karena memiliki relevansi yang kuat atas perkembangan situasi objektif politik Aceh dan nasional saat ini.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, melakukan kunjungan resmi ke Sekretaris Jenderal DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, menghadiri diskusi strategis membahas draf Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang digelar di Aula Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Cikini, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui draft rancangan perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau UUPA dalam rapat paripurna DPRA yang dipimpin Ketua Zulfadhli, di Gedung Utama DPRA, Rabu (21/5/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, dalam redesain fungsi pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu, perlu penguatan dasar hukum terhadap kewenangan pencegahan seperti: peringatan tertulis, instruksi perbaikan prosedural, sistem peringatan dini atau early warning system.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, Bawaslu memiliki usul terkait desain mekanisme penegakan hukum pemilu dan pemilihan. Salah satunya, fungsi quasi peradilan di Bawaslu dalam perkara pemilu atau pemilihan (tidak membedakan rezim), sehingga memperkuat putusan Bawaslu yang memiliki binding power secara langsung.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Institute for Muslim Politics & Aceh Studies (IMPACT) mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera membuka akses publik terhadap draft final Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menegaskan, rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada harus didasarkan pada refleksi menyeluruh terhadap pengalaman pemilu di Indonesia sejak 1955.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Draft revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kini telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu pengesahan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Proses panjang pembahasan bersama Pemerintah Aceh dan tim tenaga ahli telah rampung, setelah mendapat persetujuan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar.
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Dunia politik dan hukum Indonesia kembali diguncang kontroversi pascapengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Dua pasal krusial dalam regulasi ini Pasal 3X Ayat (1) dan Pasal 9G menghapus status direksi, komisaris, dan pegawai BUMN sebagai “penyelenggara negara”. Perubahan ini memicu perdebatan sengit antara pemerintah, partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pegiat antikorupsi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk terus memperkuat kerja sama pengawasan perikanan lintas batas dalam rangka mengatasi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Kesepakatan ini ditegaskan dalam kunjungan delegasi Australian Fisheries Management Authority (AFMA) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin (5/5/2025).
