Hendra Budian usai diperiksa KPK di kantor BPKP Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Selasa (26/10/2021). [Foto: Irfan/Nukilan]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendra Budian setelah diperiksa oleh KPK mengatakan, pertanyaan yang diajukan KPK terkait pengadaan barang dan jasa Kapal Aceh Hebat.

Dirinya mengatakan, soal Kapal Aceh Hebat banyak yang tidak diketahuinya. Karena, kata Hendra, proses perencanaan, penganggaran, dan proses pembeliannya sebelum ia dilantik sebagai wakil ketua DPRA.

“Lebih banyak soal Kapal Aceh Hebat, Proyek Multiyears dan Apendiks,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Selasa (26/10/2021) selepas diperiksa oleh Penyidik KPK di gedung BPKP Aceh, Banda Aceh.

Kemudian, KPK juga menanyakan Persoalan Apendiks (AP), Kata Hendra, itu sudah melalui proses penganggaran.

“Terkait AP itu silahkan tanyakan kepada Sekda Aceh, Taqwallah selaku Ketua TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh), ini kan sudah di eksekutif. Kita tidak mengerti soal itu,” tegasnya.

Namun, Kata Hendra, banyaknya dari pertanyaan yang diajukan itu lebih ke bentuk klarifikasi. “Sebanyak Delapan halaman yang saya tanda tangani dan di pertanyakan, banyak yang saya tidak tahu karna proses perencanaan, penganggaran dan pembelian KMP Aceh Hebat itu pada saat kami belum dilantik sebagai Pimpinan DPRA, itu lebih ke periode yang lama, jadi lebih ke klarifikasi saja,” ujarnya.

Adapun berkas-berkas kelengkapan yang diminta oleh KPK yang banyak yaitu, Print Out rekening dari tahun 2017-2021.

Sejak awal, Hendra mengatakan, pihaknya korperatif di level pimpinan DPRA dan sudah laksanakan rapat kemarin. “Kita bantu kawan-kawan KPK untuk menyelesaikan persoalan ini, secepat mungkin agar Pemerintah Aceh bisa fokus lagi menjalankan fungsinya dalam membangun Aceh,” pungkasnya. [ftr]