DIALEKSIS.COM | Banda Aceh -Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya untuk lebih transparan dalam mengumumkan hasil penyitaan uang dari tindak pidana korupsi yang telah disetorkan ke kas negara.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menerima hibah aset berupa sebidang tanah hasil tindak pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Aset tersebut berupa tanah seluas 8.199 meter persegi yang berlokasi di Desa Peunaga Rayeuk, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Provinsi Riau kembali menjadi sorotan setelah penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal November 2025. Penangkapan ini menjadikan Abdul Wahid gubernur keempat dari Riau yang ditangkap KPK, menegaskan rekor Riau sebagai provinsi dengan jumlah gubernur terbanyak terjerat kasus korupsi. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil politikus Partai NasDem, Rajiv, untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020-2023.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyambut kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dalam kegiatan Rapat Koordinasi Terkait Perencanaan dan Penganggaran APBD Bersama DPRA, yang berlangsung di Ruang Serba Guna DPRA, Jumat (24/10).

DIALEKSIS.COM | Analisis - Kasus penyewaan private jet oleh pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama penyelenggaraan Pemilu 2024 telah berubah dari isu administratif menjadi soal etika dan politik publik.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai ada pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Ketua, beberapa komisioner, dan Sekretaris Jenderal KPU sebuah keputusan yang menandai babak baru dalam kontroversi yang semula dipresentasikan KPU sebagai kebutuhan operasional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, bersama para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) menggelar pertemuan dengan Kepala Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Harun Hidayat, di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, pada Kamis, (23/10/2025).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menindak tegas praktik suap di lingkungan peradilan. Kali ini, lembaga antirasuah menahan MED, Direktur PT WA, sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - KPK memanggil sejumlah saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Salah satunya Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief (HL).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) mulai merealisasikan komitmen kampanyenya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu langkah konkret terlihat dari pelibatan langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan proyek strategis dan bantuan sosial di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan sikap tegas dalam memperkuat pengawasan keuangan daerah. Lembaga antirasuah itu resmi melayangkan surat kepada seluruh 24 kepala daerah di Aceh, yang mencakup Gubernur Aceh, 18 bupati, dan 5 wali kota.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Noel sapaan akrabnya, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga tersebut.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatra Utara.

DIALEKSIS.COM | Opini - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Sumut Topan Obaja Putra Ginting sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek jalan di wilayah Tapanuli bagian Selatan senilai Rp232,8 miliar. Ia pun sudah diinapkan di ruang tahanan Gedung KPK di Jakarta sejak Sabtu 28 Juni 2025. Penangkapan dan penahanan pejabat kesayangan Bobby itu disambut gegap gempita jajaran pejabat Pemko Medan dan Pemerintah provinsi Sumut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mempertanyakan komitmen antikorupsi yang baru saja ditandatangani oleh Pemerintah Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada 5 Mei 2025. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Aceh dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024 terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Penyelidikan ini bermula dari temuan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penetapan kuota haji khusus oleh Kementerian Agama saat dipimpin Yaqut.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggenjot pemulihan aset negara melalui strategi lelang barang rampasan. Sepanjang Januari hingga Maret 2025, KPK sukses mengembalikan dana senilai Rp53 miliar ke kas negara, sebagai hasil dari lelang barang bukti tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - KPK mengaku telah menerima informasi adanya dugaan gratifikasi yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Praktik gratifikasi itu dilakukan oleh salah seorang penyelenggara negara di kementerian tersebut.

KPK Terima Info Dugaan Gratifikasi Pejabat di Kementerian PU

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti mengungkap mantan Ketua KPK Firli Bahuri menyebarluaskan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) ke publik secara sepihak. Rossa mengatakan saat itu OTT belum berhasil menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan buron Harun Masiku.

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Dunia politik dan hukum Indonesia kembali diguncang kontroversi pascapengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Dua pasal krusial dalam regulasi ini Pasal 3X Ayat (1) dan Pasal 9G menghapus status direksi, komisaris, dan pegawai BUMN sebagai “penyelenggara negara”. Perubahan ini memicu perdebatan sengit antara pemerintah, partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pegiat antikorupsi.