DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatra Utara.
DIALEKSIS.COM | Opini - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Sumut Topan Obaja Putra Ginting sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek jalan di wilayah Tapanuli bagian Selatan senilai Rp232,8 miliar. Ia pun sudah diinapkan di ruang tahanan Gedung KPK di Jakarta sejak Sabtu 28 Juni 2025. Penangkapan dan penahanan pejabat kesayangan Bobby itu disambut gegap gempita jajaran pejabat Pemko Medan dan Pemerintah provinsi Sumut.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mempertanyakan komitmen antikorupsi yang baru saja ditandatangani oleh Pemerintah Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada 5 Mei 2025. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Aceh dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024 terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Penyelidikan ini bermula dari temuan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penetapan kuota haji khusus oleh Kementerian Agama saat dipimpin Yaqut.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggenjot pemulihan aset negara melalui strategi lelang barang rampasan. Sepanjang Januari hingga Maret 2025, KPK sukses mengembalikan dana senilai Rp53 miliar ke kas negara, sebagai hasil dari lelang barang bukti tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - KPK mengaku telah menerima informasi adanya dugaan gratifikasi yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Praktik gratifikasi itu dilakukan oleh salah seorang penyelenggara negara di kementerian tersebut.
KPK Terima Info Dugaan Gratifikasi Pejabat di Kementerian PU
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti mengungkap mantan Ketua KPK Firli Bahuri menyebarluaskan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) ke publik secara sepihak. Rossa mengatakan saat itu OTT belum berhasil menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan buron Harun Masiku.
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Dunia politik dan hukum Indonesia kembali diguncang kontroversi pascapengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Dua pasal krusial dalam regulasi ini Pasal 3X Ayat (1) dan Pasal 9G menghapus status direksi, komisaris, dan pegawai BUMN sebagai “penyelenggara negara”. Perubahan ini memicu perdebatan sengit antara pemerintah, partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pegiat antikorupsi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam kehilangan kewenangan untuk menjerat jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN sejak 24 Februari 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah Wilayah I yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan: praktik menyontek dan plagiarisme masih merajalela di sekolah dan kampus di Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa praktik korupsi kerap terjadi akibat adanya persekongkolan antar-oknum dan kepatuhan buta terhadap arahan pimpinan. Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2024 yang mencapai Rp309,2 triliun, melonjak hampir dua kali lipat dari posisi Agustus 2024 sebesar Rp153,7 triliun.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, memimpin rapat Persiapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) - KPK Tahun 2025 pada Pemerintah Aceh yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 14 April 2025.
DIALEKSIS.COM | Sinabang - Wakil Bupati Simeulue Nusar Amin S.Pd, Selasa (8/4/2025) melakukan sidak di sejumlah SKPK, untuk memastikan pelayanan kepada warga masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan perubahan batas akhir pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk periode tahun 2024. Batas akhir yang semula dijadwalkan pada 31 Maret 2025, kini diundur menjadi 11 April 2025.
DIALEKSIS.COM | Calang - Mengawali hari pertama kerja usai libur dan cuti bersama Idulfitri 1446 H, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., dan Wakil Bupati, Muslem D, SE., bersama rombongan melakukan kunjungan ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Selasa (8/4/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menanamkan kesadaran antikorupsi tak melulu harus dilakukan dengan cara yang kaku dan menggurui. Justru, pendekatan kreatif berbasis media visual bisa menjadi senjata ampuh untuk menyampaikan pesan moral dan membangun kesadaran publik. Inilah yang menjadi semangat utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelenggarakan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara pemerintahan lainnya untuk tidak memberikan atau menerima gratifikasi yang terkait jabatan. Hal ini disampaikan melalui Surat Edaran Ketua KPK No. 7 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melelang 59 kelompok barang atau ‘lot’ objek barang rampasan hasil eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara (PN) untuk tegas menolak dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi, pada kesempatan pertama. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.