DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti mengungkap mantan Ketua KPK Firli Bahuri menyebarluaskan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) ke publik secara sepihak. Rossa mengatakan saat itu OTT belum berhasil menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan buron Harun Masiku.
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Dunia politik dan hukum Indonesia kembali diguncang kontroversi pascapengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Dua pasal krusial dalam regulasi ini Pasal 3X Ayat (1) dan Pasal 9G menghapus status direksi, komisaris, dan pegawai BUMN sebagai “penyelenggara negara”. Perubahan ini memicu perdebatan sengit antara pemerintah, partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pegiat antikorupsi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam kehilangan kewenangan untuk menjerat jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN sejak 24 Februari 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah Wilayah I yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan: praktik menyontek dan plagiarisme masih merajalela di sekolah dan kampus di Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa praktik korupsi kerap terjadi akibat adanya persekongkolan antar-oknum dan kepatuhan buta terhadap arahan pimpinan. Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2024 yang mencapai Rp309,2 triliun, melonjak hampir dua kali lipat dari posisi Agustus 2024 sebesar Rp153,7 triliun.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, memimpin rapat Persiapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) - KPK Tahun 2025 pada Pemerintah Aceh yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 14 April 2025.
DIALEKSIS.COM | Sinabang - Wakil Bupati Simeulue Nusar Amin S.Pd, Selasa (8/4/2025) melakukan sidak di sejumlah SKPK, untuk memastikan pelayanan kepada warga masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan perubahan batas akhir pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk periode tahun 2024. Batas akhir yang semula dijadwalkan pada 31 Maret 2025, kini diundur menjadi 11 April 2025.
DIALEKSIS.COM | Calang - Mengawali hari pertama kerja usai libur dan cuti bersama Idulfitri 1446 H, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., dan Wakil Bupati, Muslem D, SE., bersama rombongan melakukan kunjungan ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Selasa (8/4/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menanamkan kesadaran antikorupsi tak melulu harus dilakukan dengan cara yang kaku dan menggurui. Justru, pendekatan kreatif berbasis media visual bisa menjadi senjata ampuh untuk menyampaikan pesan moral dan membangun kesadaran publik. Inilah yang menjadi semangat utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelenggarakan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara pemerintahan lainnya untuk tidak memberikan atau menerima gratifikasi yang terkait jabatan. Hal ini disampaikan melalui Surat Edaran Ketua KPK No. 7 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melelang 59 kelompok barang atau ‘lot’ objek barang rampasan hasil eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara (PN) untuk tegas menolak dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi, pada kesempatan pertama. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka usai menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Sabtu (15/3/2025). Penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Minggu (16/3/2025).
DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Nagan Raya 2025-2029 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Nagan Raya 2026.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Tim redaksi Dialeksis mendapatkan laporan terbaru yang menggugah, data capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Aceh menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Data tersebut mengungkapkan nilai capaian kinerja MCP Aceh sebesar 84,48 pada tahun 2021, meningkat menjadi 92,37 pada tahun 2022, selanjutnya mencapai 94,27 pada tahun 2023 dan akhirnya meroket ke angka 94,74 pada tahun 2024.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkap alasan Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, belum ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR. Menurut Setyo, penahanan tersangka masih tertunda karena perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI belum selesai.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 (lima) orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT PE.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang menggunakan atribut media mirip dengan logo KPK, yang beredar di wilayah Maluku Utara. KPK memastikan bahwa media tersebut bukan media milik KPK.
