Rabu, 01 Juli 2026
Beranda / /

  • KPK Putuskan Tak Banding atas Vonis Noel dkk dalam Kasus Pemerasan K3
    Polkum | 17 hari lalu
    KPK Putuskan Tak Banding atas Vonis Noel dkk dalam Kasus Pemerasan K3

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - KPK tak mengajukan banding atas vonis mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel dan terdakwa lainnya di kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemnaker. KPK menerima vonis kesemua terdakwa korupsi tersebut.


  • KPK Lelang 108 Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp311 Miliar
    Polkum | 17 hari lalu
    KPK Lelang 108 Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp311 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang 108 aset rampasan hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai mencapai sekitar Rp311 miliar pada 18 Juni 2026. Pelelangan ini menjadi bagian dari strategi pemulihan aset negara sekaligus upaya mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

  • KPK Bongkar Dugaan Korupsi Izin Tinggal WNA Rp145 Miliar
    Polkum | 24 hari lalu
    KPK Bongkar Dugaan Korupsi Izin Tinggal WNA Rp145 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang diduga berlangsung selama empat tahun di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

  • Ketua DPRA Memelas ke KPK: Jangan Langsung Ditindak, Kami Dibina Dulu
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    Ketua DPRA Memelas ke KPK: Jangan Langsung Ditindak, Kami Dibina Dulu

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli atau yang akrab disapa Abang Samalanga, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih mengedepankan langkah pembinaan dan pencegahan dibanding langsung melakukan penindakan hukum terhadap para penyelenggara negara di Aceh.

  • KPK Akan Tindaklanjuti Laporan Pengaduan LHKPN Ketua DPRA Belum Lengkap
    Polkum | 1 bulan lalu
    KPK Akan Tindaklanjuti Laporan Pengaduan LHKPN Ketua DPRA Belum Lengkap

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebuah dokumen tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berkaitan dengan pengaduan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli alias Abang Samalanga, beredar luas di tengah masyarakat Aceh dan memicu beragam tanggapan publik.

  • Dosen USK Nilai Peringatan KPK Soal Hibah Instansi Vertikal di Aceh Sudah Tepat
    Polkum | 1 bulan lalu
    Dosen USK Nilai Peringatan KPK Soal Hibah Instansi Vertikal di Aceh Sudah Tepat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ahli anggaran yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Syukriy Abdullah, menilai peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingginya alokasi dana hibah Pemerintah Aceh kepada instansi vertikal memang patut menjadi perhatian serius.

  • KPK Larang Dana Hibah Diberikan Institusi KPK, MaTA: Perlu Dasar Hukum yang Jelas
    Nasional | 1 bulan lalu
    KPK Larang Dana Hibah Diberikan Institusi KPK, MaTA: Perlu Dasar Hukum yang Jelas

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia agar tidak lagi mengalokasikan tunjangan hari raya (THR) maupun dana hibah kepada instansi vertikal di daerah. Peringatan itu muncul setelah KPK menemukan pola serupa dalam sejumlah kasus korupsi yang belakangan terungkap.

  • KPK Minta Kepala Daerah Hentikan Pemberian Hibah untuk Instansi Vertikal
    Polkum | 1 bulan lalu
    KPK Minta Kepala Daerah Hentikan Pemberian Hibah untuk Instansi Vertikal

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) maupun dana hibah kepada instansi vertikal di daerah. Imbauan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada temuan sejumlah kasus korupsi yang belakangan terungkap dengan modus serupa.


  • Kemenag: Pemberian terkait Jabatan itu Gratifikasi, Harus Ditolak
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Kemenag: Pemberian terkait Jabatan itu Gratifikasi, Harus Ditolak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa tidak semua pemberian itu gratifikasi, namun setiap pejabat dan ASN dilarang menerima pemberian terkait dengan jabatan atau suap.


  • Bea Cukai Buka Suara soal Nama Dirjen Djaka Budhi Utama dalam Dakwaan KPK
    Nasional | 1 bulan lalu
    Bea Cukai Buka Suara soal Nama Dirjen Djaka Budhi Utama dalam Dakwaan KPK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan buka suara menanggapi mencuatnya nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

  • Nyak Dhien Gajah Desak KPK Turun Supervisi Usut Aliran Dana Pokir Pimpinan DPRA
    Berita | 1 bulan lalu
    Nyak Dhien Gajah Desak KPK Turun Supervisi Usut Aliran Dana Pokir Pimpinan DPRA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tokoh masyarakat Aceh sekaligus mantan Juru Bicara Garda Muda Relawan Pemenangan Mualem–Dek Fadh, Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK untuk turun tangan melakukan supervisi dan penelusuran terhadap dugaan aliran dana pokok-pokok pikiran atau Pokir pimpinan DPRA.

« 1 2 3 4 »

dishes