Cut Puan Tiszani Pasha, Koordinator Wilayah Aceh Yayasan Arkom Indonesia dalam diskusi publik bertajuk “Bercakap, Berkompromi, Sanger (Saling Ngerti)” yang digelar Minggu, 1 Februari 2026, di Sophie’s Sunset Library. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dinilai perlu bergeser dari pola terpusat menjadi berbasis komunitas dan wilayah terdampak langsung.
Hal itu disampaikan Cut Puan Tiszani Pasha, Koordinator Wilayah Aceh Yayasan Arkom Indonesia kepada media dialeksis.com, pasca diskusi publik bertajuk “Bercakap, Berkompromi, Sanger (Saling Ngerti)” yang digelar Minggu, 1 Februari 2026, di Sophie’s Sunset Library.
Menurut Puan, fase transisi dari darurat menuju pemulihan adalah masa paling krusial yang sering luput dari perhatian koordinatif. Ia menilai selama ini koordinasi masih terlalu terpusat di Banda Aceh, sementara lokasi bencana tersebar di berbagai kabupaten/kota.
“Bencana terjadi di banyak wilayah, tapi koordinasinya di Banda Aceh. Itu menyulitkan aktor lapangan. Idealnya ada pos komando wilayah yang dekat dengan area terdampak, supaya respons lebih cepat dan kolaboratif,” ujar Puan.
Arkom mendorong pembentukan posko terpadu di tiap kawasan terdampak, melibatkan pemerintah daerah, NGO, kampus, dan komunitas lokal. Konsep ini disebut Puan mirip dengan mini BRR merujuk pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias pascatsunami 2004 namun dalam skala lebih kecil dan fleksibel.
“Tujuannya percepatan. Ada pembagian peran jelas, ada sinergi gerak. Semua pihak bekerja dalam satu komando yang benar-benar dekat dengan lokasi bencana,” katanya.
“Jangan semua dikumpulkan di satu titik besar. Huntara skala kecil yang tersebar lebih manusiawi, menjaga jejaring sosial warga, dan memudahkan akses penghidupan,” jelasnya.
Dalam rekonstruksi permukiman, Puan menekankan pentingnya opsi bagi masyarakat: relokasi jarak dekat, konsolidasi lahan, hingga relokasi mandiri atau kelompok, dengan prasyarat kajian risiko.
Ia juga menekankan perlunya tim pendamping teknis independen yang disahkan pemerintah daerah, termasuk dari unsur NGO dan komunitas desa, guna memastikan validitas data penerima bantuan dan kualitas desain hunian tetap (huntap).
Ia juga membuka opsi huntara mandiri dengan prinsip keadilan, termasuk keterlibatan pihak non-pemerintah melalui koordinasi yang jelas.
"Masyarakat bukan objek. Mereka harus dilibatkan menentukan masa depan ruang hidupnya sendiri,” tutupnya.
Sebelumnya
