Logo Dialeksis
Beranda / Berita / Dunia / Oxfam: Ketimpangan Kekayaan, Serukan Peningkatan Pajak Bagi Korporasi dan Individu Kaya

Oxfam: Ketimpangan Kekayaan, Serukan Peningkatan Pajak Bagi Korporasi dan Individu Kaya

Selasa, 22 Januari 2019 11:11 WIB

Font: Ukuran: - +

Para analis menemukan 3,4 milyar orang hidup dengan kurang dari $5,50 (sekitar Rp 78ribu) per hari. (File: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters)

DIALEKSIS.COM | Swiss - 26 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan yang sama dengan separuh umat manusia yang paling miskin, menurut Oxfam International, karena itu mereka mendesak pemerintah untuk menaikkan pajak pada orang kaya untuk memerangi meningkatnya ketimpangan.

Miliarder di seluruh dunia, yang jumlahnya hampir dua kali lipat sejak krisis keuangan global 2008, melihat kekayaan gabungan mereka tumbuh $ 2,5 miliar per hari, sementara 3,8 miliar orang di skala bawah melihat kekayaan mereka menurun sebesar 11 persen pada tahun 2018, kata laporan ketidaksetaraan amal tahunan yang berbasis di Inggris pada hari Senin (21/1).

Temuan ini dirilis dalam menghadapi World Economic Forum, yang dimulai di kota Davos Swiss pada hari Selasa (22/1).

Orang terkaya di dunia, CEO Amazon Jeff Bezos, melihat kenaikan kekayaannya menjadi $ 112 miliar tahun lalu, kata Oxfam, menunjukkan bahwa hanya satu persen dari kekayaannya setara dengan seluruh anggaran kesehatan Ethiopia, sebuah negara berpenduduk 105 juta orang.

Para analis menemukan bahwa 3,4 miliar orang hampir tidak bisa keluar dari kemiskinan ekstrem dan hidup dengan kurang dari $ 5,50 sehari sementara menekankan kesenjangan yang semakin besar antara kaya dan miskin merusak perjuangan melawan kemiskinan, merusak ekonomi, dan meningkatkan kemarahan publik.

"Ekonomi kita hancur dengan ratusan juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrem sementara imbalan besar diberikan kepada mereka yang berada di puncak," kata Oxfam.

"Orang-orang di seluruh dunia marah dan frustrasi," peringatan Winnie Byanyima, direktur eksekutif Oxfam, dalam sebuah pernyataan.

"Pemerintah sekarang harus memberikan perubahan nyata dengan memastikan perusahaan dan individu kaya membayar bagian pajak mereka secara adil," tambahnya, dengan alasan uang ini dapat digunakan untuk pendidikan dan perawatan kesehatan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan.

Laporan itu juga mengatakan perempuan dan anak perempuan adalah yang paling terpukul oleh meningkatnya ketidaksetaraan, karena laki-laki memiliki 50 persen lebih dari total kekayaan global dan mengendalikan 86 persen perusahaan.

Analis Oxfam mengakui jumlah orang yang sangat miskin berkurang setengahnya antara tahun 1990 dan 2010, dan sejak itu telah jatuh lebih jauh menjadi 736 juta.

Mereka juga mencatat, bagaimanapun, tarif pajak untuk pendapatan tinggi telah turun di negara-negara kaya selama beberapa dekade terakhir.

"Orang-orang super kaya dan korporasi membayar tarif pajak yang lebih rendah daripada yang mereka miliki dalam beberapa dekade," kata laporan Oxfam, menunjukkan "biaya manusia - anak-anak tanpa guru, klinik tanpa obat-obatan - sangat besar."

Seruan untuk peningkatan pajak bagi orang kaya berlipat ganda di tengah meningkatnya kemarahan rakyat di sejumlah negara karena membengkaknya ketidaksetaraan.

Di Amerika Serikat, anggota Kongres baru Alexandria Ocasio-Cortez menjadi berita utama awal bulan ini dengan mengusulkan untuk memajaki yang ultra-kaya hingga 70 persen.

Dan di Eropa, gerakan "rompi kuning" yang telah mengguncang Prancis dengan protes anti-pemerintah sejak November menuntut Presiden Emmanuel Macron mencabut pemotongan pajak kontroversial pada mereka yang berpenghasilan tinggi.

Oxfam mengatakan mendapatkan satu persen terkaya di dunia untuk membayar hanya 0,5 persen pajak tambahan atas kekayaan mereka untuk mengumpulkan lebih banyak uang daripada biaya untuk mendidik 262 juta anak-anak dari sekolah, dan menyediakan perawatan kesehatan yang menyelamatkan jiwa bagi 3,3 juta orang.

Juga disarankan agar pemerintah melihat kembali pajak atas warisan atau properti, yang telah dikurangi atau dihilangkan di banyak negara maju dan nyaris tidak diterapkan di negara berkembang. (Al Jazeera)


Editor :
Indri

riset-JSI
malikusaleh idul adha
Komentar Anda
dinsos dan M