Minggu, 08 November 2026
Beranda / /

  • Pajak Digital Tembus Rp58,75 Triliun, DJP Perkuat Kerja Sama Global
    Ekonomi | 6 hari lalu
    Pajak Digital Tembus Rp58,75 Triliun, DJP Perkuat Kerja Sama Global

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat akumulasi penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026. DJP juga memperluas kerja sama internasional untuk memperkuat pengawasan kepatuhan pajak perusahaan multinasional dan mendukung penerapan Pajak Minimum Global.

  • Zakat Bisa Langsung Potong Pajak? Ini Skema yang Tengah Dikaji Kemenag
    Nasional | 2 bulan lalu
    Zakat Bisa Langsung Potong Pajak? Ini Skema yang Tengah Dikaji Kemenag

    DIALEKSIS.COM | Surabaya - Bayar zakat selama ini bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Namun, Kementerian Agama (Kemenag) kini mengkaji skema yang memungkinkan manfaat zakat terhadap pajak lebih besar, termasuk opsi agar zakat diperhitungkan langsung terhadap pajak terutang.

  • Nyak Dhien Gajah: Kebijakan Penggunaan Pelat BL untuk Menjaga Marwah Aceh
    Polkum | 2 bulan lalu
    Nyak Dhien Gajah: Kebijakan Penggunaan Pelat BL untuk Menjaga Marwah Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tokoh publik Aceh, Nasruddin atau yang dikenal dengan nama Nyak Dhien Gajah, mendukung sepenuhnya kebijakan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah yang meminta kendaraan milik warga yang berdomisili di Aceh menggunakan pelat nomor BL.


  • Wagub Aceh Tegaskan Samsat Harus Beri Contoh, Hindari Plat Kendaraan Luar Aceh
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Wagub Aceh Tegaskan Samsat Harus Beri Contoh, Hindari Plat Kendaraan Luar Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta jajaran Samsat se-Aceh menjadi teladan dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan memastikan kendaraan bermotor milik warga yang berdomisili di Aceh menggunakan pelat BL. 


    Ia bahkan mengingatkan agar kendaraan milik petugas Samsat sendiri tidak menggunakan pelat nomor luar Aceh.

  • Pemerintah Tunda Pajak Marketplace, Ini Alasan Menkeu Purbaya
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Pemerintah Tunda Pajak Marketplace, Ini Alasan Menkeu Purbaya

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menunda penerapan pemungutan pajak transaksi marketplace hingga kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat dinilai lebih kuat. Kebijakan ini disebut bukan semata-mata untuk mengejar penerimaan negara, tetapi menciptakan persaingan usaha yang lebih adil.

  • LBH Banda Aceh Nilai Pelibatan TNI dalam Pengawasan Pajak Berpotensi Intimidasi Sipil
    Polkum | 3 bulan lalu
    LBH Banda Aceh Nilai Pelibatan TNI dalam Pengawasan Pajak Berpotensi Intimidasi Sipil

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mengkritik pelibatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. 

  • KontraS Aceh Ingatkan Bahaya TNI Awasi Urusan Pajak
    Polkum | 3 bulan lalu
    KontraS Aceh Ingatkan Bahaya TNI Awasi Urusan Pajak

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, mengkritisi wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengawasan atau pengendalian sektor perpajakan. 



  • Pajak Bukan Urusan Keamanan, Akademisi USK Dukung Sikap Koalisi Sipil
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Pajak Bukan Urusan Keamanan, Akademisi USK Dukung Sikap Koalisi Sipil

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK) sekaligus pakar akuntansi nasional, Dr. Syukriy Abdullah, S.E., M.Si., mendukung sikap Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan yang menolak pelibatan unsur TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.

  • Koalisi Sipil Tolak Pelibatan TNI dalam Pengawasan Wajib Pajak
    Hankam | 3 bulan lalu
    Koalisi Sipil Tolak Pelibatan TNI dalam Pengawasan Wajib Pajak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor keamanan menolak keras kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang membuka ruang pelibatan TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pembangunan jejaring informasi sampai tingkat desa/kelurahan.






  • DJP: PMK 37/2025 Bukan Aturan Pajak Baru bagi Pedagang Marketplace
    Ekonomi | 3 bulan lalu
    DJP: PMK 37/2025 Bukan Aturan Pajak Baru bagi Pedagang Marketplace

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak mengatur pengenaan pajak baru bagi pedagang di marketplace.

    Regulasi tersebut mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri guna menciptakan keadilan dan mempermudah administrasi perpajakan.

  • Samsat Banda Aceh Imbau Warga Urus Pajak Tanpa Calo
    Polkum | 3 bulan lalu
    Samsat Banda Aceh Imbau Warga Urus Pajak Tanpa Calo

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Samsat Banda Aceh, Rahmat Syahreza, S.STP., mengimbau seluruh masyarakat agar mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor dan dokumen kendaraan melalui loket maupun layanan resmi. 


    Warga diminta tidak menggunakan jasa calo atau menyerahkan uang dan dokumen kepada perseorangan di luar prosedur yang telah ditetapkan.

  • Waspada Hoaks Pemutihan Pajak Kendaraan, Korlantas Polri Minta Masyarakat Jangan Klik Link Mencurigakan
    Hankam | 4 bulan lalu
    Waspada Hoaks Pemutihan Pajak Kendaraan, Korlantas Polri Minta Masyarakat Jangan Klik Link Mencurigakan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang beredar di media sosial melalui akun-akun tidak resmi.

  • PP 20/2026 Resmi Berlaku, UMKM Omzet di Bawah Rp4,8 M Tetap Dapat Insentif Pajak
    Ekonomi | 4 bulan lalu
    PP 20/2026 Resmi Berlaku, UMKM Omzet di Bawah Rp4,8 M Tetap Dapat Insentif Pajak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah memperkuat keberpihakan kepada usaha mikro dan kecil (UMKM) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Aturan ini memberikan kepastian insentif perpajakan sekaligus mendorong pelaku usaha berkembang secara berkelanjutan.

  • Tarif Pajak UMKM 0,5 Persen Berlaku Permanen, Pemerintah Perketat Pengawasan
    Ekonomi | 4 bulan lalu
    Tarif Pajak UMKM 0,5 Persen Berlaku Permanen, Pemerintah Perketat Pengawasan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berlaku secara permanen melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Namun, di saat yang sama pemerintah juga memperketat tata kelola untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas perpajakan tersebut.

  • Perkuat Transformasi Digital, BPKA Studi Implementasi Layanan Pajak Daerah di Jakarta
    Ekonomi | 4 bulan lalu
    Perkuat Transformasi Digital, BPKA Studi Implementasi Layanan Pajak Daerah di Jakarta

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Muhammad Diwarsyah, bersama Kepala Bidang Pendapatan Saumi Elfiza dan tim melakukan studi implementasi digitalisasi pendapatan daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (9/6/2026).

  • PPh Final UMKM Tetap 0,5%, Maman: Tidak Ada Kenaikan Pajak
    Ekonomi | 5 bulan lalu
    PPh Final UMKM Tetap 0,5%, Maman: Tidak Ada Kenaikan Pajak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap sebesar 0,5 persen meski telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Regulasi baru tersebut justru difokuskan untuk memperketat sasaran penerima insentif dan menutup celah penyalahgunaan fasilitas perpajakan.

  • Panik Kehilangan Rp2.800 Triliun, Trump Gaspol Pajak Impor Baru
    Dunia | 6 bulan lalu
    Panik Kehilangan Rp2.800 Triliun, Trump Gaspol Pajak Impor Baru

    DIALEKSIS.COM | AS - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bergerak cepat mencari sumber pemasukan baru setelah kebijakan tarif andalannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Februari lalu.

  • Inovasi KPP Pratama Banda Aceh, Sambil Ngopi Bisa Lapor Pajak di Warung Kopi
    Aceh | 6 bulan lalu
    Inovasi KPP Pratama Banda Aceh, Sambil Ngopi Bisa Lapor Pajak di Warung Kopi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ada cara baru yang lebih santai namun tetap serius dalam mengurus pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh menghadirkan layanan “Pojok Pajak” langsung di warung kopi, tempat yang selama ini menjadi pusat interaksi masyarakat Aceh.

  • Sisa 6 Hari, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Aceh Segera Ditutup 30 April 2026
    Ekonomi | 6 bulan lalu
    Sisa 6 Hari, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Aceh Segera Ditutup 30 April 2026

    DIALEKSIS.COM | Takengon - Pemerintah Aceh akan mengakhiri program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 30 April 2026. Dengan demikian, masyarakat hanya memiliki waktu enam hari lagi untuk memanfaatkan kebijakan yang memberikan berbagai keringanan pajak tersebut.

  • BPKA Dorong Percepatan Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah
    Ekonomi | 6 bulan lalu
    BPKA Dorong Percepatan Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menggelar lokakarya bertajuk “Percepatan Implementasi Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah” sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

  • « 1 2 3 4 »