Beranda / Berita / Aceh / APBA 2022 Tak Kunjung Dibahas, Prof Apridar Sebut Aceh Sangat Bergantung pada APBA

APBA 2022 Tak Kunjung Dibahas, Prof Apridar Sebut Aceh Sangat Bergantung pada APBA

Kamis, 11 November 2021 16:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Nora

Rektor UNIKI Bireuen, Prof Apridar. [Foto: IST]

DIALEKSIS. COM | Banda Aceh - Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen, Prof Apridar menanggapi perihal Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2022, hingga saat ini belum ada kejelasan. Padahal Aceh sudah memasuki kwartal keempat tahun 2021.

"Untuk Aceh pertumbuhan ekonomi ataupun peredaran ekonomi sangat tergantung terhadap APBA, karena kegiatan industri kita sangat kecil di Aceh makanya ekonomi kita sangat tergantung terhadap APBA dan APBK," Jelasnya kepada dialeksis.com, Rabu (10/11/2021).

Menurutnya, jika pembahasan APBA terlambat dibahas akan berimbas kondisi perekonomian masyarakat dan akan terganggu Rotasi jalannya ekonomi Aceh.

Hal itu, kata dia, APBA sangat berpengaruh terhadap bagi masyarakat, berbeda dengan di Pusat, jika pun terlambat tak jadi persoalan karena presentase dari pada sumbangan dari APBA itu kecil sedangkan Aceh cukup besar.

"Makanya ini sangat berpengaruh, alangkah bijaknya seharusnya para pengelola negara ini untuk memproritaskan terhadap program tersebut selain daripada kinerja mereka menyangkut hajat hidup orang banyak, " ungkapnya.

Untuk itu, seharusnya pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif harus bijak dan memproritaskan Program tersebut dibanding kegiatan-kegiatan lain yang mungkin terhadap masyarakat ini tidak terlalu signifikan.

"Seandainya APBA 2022 ini sampai sekarang belum dimulai membahas itu sangat naif dan perlu adanya dukungan karena itu menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak," jelasnya lagi.

Ia menambahkan, belajar dari tahun-tahun sebelumnya, Pembahasan APBA kerap kali telat dibahas, untuk itu pemerintah telah menunjukkan kinerja tidak baik.

"Jika ingin baik, tentu harus ada perubahan, jangan jadikan keterlambatan itu suatu hal yang biasa dan terkesan jadi tren," jelasnya lagi.

Untuk itu, lanjutnya, perlu masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak untuk mengingatkan agar pembahasan itu segera dilaksanakan karena menyangkut hajat hidup publik di Aceh.

"Makanya perlu semua pihak harus mengingatkan baik pihak Eksekutif maupun Legislatif untuk benar-benar memikirkan terhadap kepentingan rakyat banyak untuk diprioritaskan," tutrnya.

Tak hanya itu, Apridar berharap perencaaan program-program pembangunan kedepan yang menjadi menyokong perekonomian dalam jangka panjang, serta infrastruktur yang dapat tertopang ekonomi rakyat.

"Program harus yang menyejahterakan masyarakat kita yaitu dengan program yang mendukung terhadap infrastruktur perekonomian itu yang lebih diutamakan," pungkasnya.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

gabung 1
Komentar Anda