Asdep Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik Kemenko Bidang Kemaritiman, Rusli Rahim, bersama Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE, saat meninjau lokasi Pelabuhan Kuala Langsa, Kamis (21/2/2019)

DIALEKSIS.COM | Langsa - Menindaklanjuti surat walikota Langsa terkait diberikan izin impor, tiga utusan Presiden RI, Joko Widodo, dari Kementerian Koordinator Kemaritiman, meninjau langsung Pelabuhan Kuala Langsa, Kamis (21/2/2019) sore.

Tiga utusan tersebut yakni Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik Kemenko Bidang Kemaritiman, Rusli Rahim, Kepala Bidang Infrastruktur Pengolahan Produk Perikanan pada Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata, Dhodik Christanto Dwi Saputro, S.Pi. ME, dan Kepala Bidang Infrastruktur Pelayaran Rakyat pada Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata, Hendra Syahputra, DESS.

Sekitar pukul 17.30 WIB rombongan tiba di lokasi Pelabuhan Kuala Langsa dan langsung disambut oleh Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan, Suriyatno AP. MSP, Kepala Dishub, Samsul Bahri SE, dan Sekretaris Bappeda, Mahmuddin ST.

Rusli Rahim mengatakan, kunjungan pihaknya ke Pelabuhan Kuala Langsa ini terkait dan menindaklanjuti surat Walikota Langsa, Usman Abdullah, kepada Presiden Joko Widodo.

Dikatakan, surat walikota ini berisi tentang permasalahan dan hambatan investasi pembangunan yang dialami di Kota Langsa, khususnya terkait izin impor di Pelabuhan Kuala Langsa. "Surat walikota kepada Presiden ini direspon, dan ditugaskanlah kepada kami dari Kemenkomaritim salah satunya untuk melakukan tindaklanjut. Dalam rangka itulah kami turun ke lapangan,"ujarnya

Pihaknya berharap akan ada tindak lanjut dari Pemerintah Pusat nantinya, setelah dilakukan peninjauan lapangan ke pelabuhan Kuala Langsa. Diakuinya, melihat kondisi Pelabuhan Kuala Langsa ini, secara infrastruktur sekilas dan belum melihat kondisi kontrukstur bawah pelabuhan, memungkinkan untuk dilakukan dan ditingkatkan kegiatan bongkar di pelabuhan ini.

Sementara, walikota mengatakan, kepada tim Kemenko Kemaritiman, melaporkan bahwa dahulu Pelabuhan Kuala Langsa ini hidup, sebelum dikeluarkannya Peraturan Kementan dan Kemendag, dan saat itu Pelabuhan Kuala ini mampu menyerap tenaga kerja ribuan orang.

Paska tidak beraktivitas Pelabuhan Kuala Langsa ini mati, terpaksa warga khususnya di pesisir, menebang pohon bakau di daerah jni karena tidak ada pekerjaan lain. "Lihat saja semua fasilitas yang ada di pelabuhan terbengkalai,"ujarnya.

Diharapkan, kunjungan tim Kemenko Kemaritiman ini bukan hanya sebagai kunjungan seremoni saja, tetapi lebih dari itu akan memberikan hasil khususnya untuk bisa diaktifkannya aktivitas Pelabuhan Kuala Langsa ini. "Saya tidak berharap banyak dengan Pemerintah Pusat, kami hanya meminta agar Pelabuhan Kuala Langsa ini dapat izin sehingga bisa beraktivitas kembali,"harapnya.

Dalam kesempatan itu, walikota juga memperlihatkan fasilitas pelabuhan seperti gudang-gufang barang yang layak, area parkir kapal, dan lain sebagainya yang telah ada setelah sejak lama dibangun dengan menggunakan APBN dan APBD.Namun, fasiltas yang telah ada di Pelabuhan Kuala Langsa ini sia-sia, karena hingga sekarang tidak bisa dimanfaatkan, terkait adanya pembatasan izin impor maupun ekspor dengan adanya regulasi dari Menteri Perdagangan maupun Menteri Pertanian. (Humas Langsa)