DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Badan Baitul Mal Aceh (BMA) Tgk.H.Muhammad Yunus,SH di dampingi anggota Badan, Kepala Sekretariat Ikhsan Ahyat,S.STP, M.A.P, para Kabag BMA melakukan pertemuan koordinasi dengan jajaran Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh) guna membahas peluang kolaborasi dalam program sosial serta pemberdayaan masyarakat. Pertemuan yang berlangsung di Mapolda Aceh tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki, Senin (30/3/2026).
Dalam sambutannya, Kapolda Aceh menyoroti sejumlah persoalan sosial yang saat ini menjadi perhatian bersama di Aceh.
Menurut Kapolda, tingkat inflasi di Aceh saat ini mencapai sekitar 6,6 persen, yang menjadikannya sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia, setelah Papua. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada meningkatnya kerentanan sosial di tengah masyarakat.
Selain itu, Kapolda juga menyoroti fenomena yang mulai terlihat di kalangan remaja Aceh, di mana sebagian anak muda kerap menghabiskan waktu berkumpul di sejumlah jembatan di Kota Banda Aceh. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah sosial jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat.
“Sebagian dari mereka sudah kita bina melalui kegiatan di SPN. Namun pembinaan tersebut masih perlu dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan agar mereka memiliki kemampuan dan arah masa depan yang lebih jelas,” ujar Kapolda.
Ia menegaskan bahwa upaya mengatasi persoalan sosial dan menurunkan angka kemiskinan di Aceh tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan sinergi lintas institusi, termasuk dengan Baitul Mal Aceh.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Baitul Mal Aceh, memaparkan sejumlah program kerja Baitul Mal Aceh tahun 2026 yang berpotensi untuk dikolaborasikan dengan Polda Aceh. Salah satunya adalah program vokasi yang dirancang untuk memberikan pelatihan keterampilan dan pengembangan bakat bagi remaja yang membutuhkan pembinaan.
Selain program vokasi, BMA juga memiliki sejumlah program bantuan sosial yang menyasar masyarakat kurang mampu. Program tersebut antara lain bantuan modal usaha bagi pelaku usaha kecil, serta penyediaan sarana sanitasi khususnya bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Badan BMA, Fahmi, menjelaskan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki mandat penting dalam pengelolaan zakat, infak, wakaf, serta harta keagamaan lainnya di Aceh, termasuk pengawasan perwalian.
Ia menyebutkan bahwa persoalan anak-anak terlantar yang disampaikan oleh Kapolda juga berkaitan dengan tugas BMA, khususnya dalam aspek pengawasan perwalian.
Fahmi juga menyoroti potensi besar aset wakaf yang dimiliki masyarakat Aceh. Menurutnya, pengelolaan wakaf di Aceh masih belum optimal, padahal jika dikelola dengan baik dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat.
Selama ini, kata dia, masyarakat Aceh cenderung hanya mengenal Wakaf Habib Bugak yang manfaatnya banyak dirasakan oleh masyarakat Aceh yang menunaikan ibadah haji. Ke depan, BMA berupaya mengoptimalkan pengelolaan berbagai aset wakaf lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.
“Potensi wakaf di Aceh sangat besar. Jika pengelolaannya dapat dioptimalkan, maka wakaf dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, kedua lembaga sepakat untuk terus menjajaki kerja sama yang lebih konkret dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat dan menciptakan solusi berkelanjutan bagi berbagai persoalan sosial di Aceh.[*]