.jpg)
Murthalamuddin, S.Pd., MSP Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Foto: for Dialeksis.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh terus mempercepat implementasi penanganan pascabencana alam di sektor pendidikan. Berdasarkan penelusuran dokumen dan data yang dihimpun tim Dialeksis, proses pemulihan layanan pendidikan di Aceh menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dalam memastikan anak-anak terdampak bencana tetap memperoleh hak belajar secara aman, layak, dan berkelanjutan.
Data laporan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi menunjukkan, bencana tersebut berdampak serius terhadap sektor pendidikan di Sumatera, termasuk Aceh. Di Aceh, tercatat sebanyak 3.120 satuan pendidikan terdampak. Kondisi itu berimplikasi pada terganggunya layanan pendidikan bagi sekitar 395.442 peserta didik serta 37.456 guru dan tenaga kependidikan.
Meski dampaknya cukup besar, Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan terkait bergerak cepat melakukan penanganan. Fokus utama diarahkan pada pemulihan layanan pendidikan, pembangunan ruang kelas darurat, revitalisasi sekolah, serta penyiapan strategi jangka menengah dan panjang agar sistem pendidikan Aceh menjadi lebih tangguh menghadapi risiko bencana.
Dalam dokumen kebijakan pemulihan pendidikan pascabencana, Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf menegaskan bahwa masa depan pendidikan anak-anak Aceh tidak boleh berhenti, meskipun infrastruktur sekolah ikut terdampak bencana.
“Meski infrastruktur sekolah terdampak bencana, tetapi masa depan pendidikan anak-anak Aceh tidak boleh terhenti,” demikian penegasan Gubernur Aceh dalam dokumen tersebut.
Pernyataan itu menjadi arah kebijakan Pemerintah Aceh dalam memastikan pemulihan pendidikan tidak hanya sebatas memperbaiki bangunan, tetapi juga menjamin keberlanjutan proses belajar mengajar, dukungan psikososial, serta penguatan sistem pendidikan yang lebih adaptif.
Berdasarkan data sebaran kerusakan sekolah di Aceh per 27 Februari 2026, dari 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 2.920 sekolah telah melalui proses verifikasi dan validasi. Hasil verval menunjukkan, 1.287 sekolah atau 44,08 persen masuk kategori rusak ringan, 1.382 sekolah atau 47,33 persen rusak sedang, 188 sekolah atau 6,44 persen rusak berat, serta 63 sekolah atau 2,16 persen membutuhkan relokasi.
Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun prioritas penanganan. Sekolah dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang diarahkan pada pemulihan cepat agar proses belajar segera berjalan normal. Sementara sekolah rusak berat dan sekolah yang membutuhkan relokasi masuk dalam skema rekonstruksi dan revitalisasi lanjutan.
Salah satu capaian penting dalam penanganan pascabencana sektor pendidikan adalah pemulihan pembelajaran. Pemerintah memastikan layanan pendidikan di Aceh kembali pulih dan berkelanjutan melalui berbagai skema. Dari total 3.120 sekolah terdampak, pembelajaran dilaporkan telah terlaksana 100 persen.
Rinciannya, sebanyak 3.046 sekolah sudah kembali melaksanakan kegiatan belajar di sekolah asal. Kemudian 34 sekolah melaksanakan pembelajaran di ruang darurat yang telah disiapkan. Sebanyak 36 sekolah menjalankan pembelajaran di tenda pendidikan sementara, sementara 4 sekolah lainnya menumpang di sekolah lain yang lebih aman.
Capaian tersebut menunjukkan upaya pemerintah tidak berhenti pada pendataan dampak, tetapi langsung bergerak pada pemulihan fungsi layanan pendidikan. Dalam situasi pascabencana, keberlanjutan belajar menjadi faktor penting agar peserta didik tidak semakin tertinggal dan tetap berada dalam ekosistem pendidikan yang aman.
Di sisi lain, pembangunan ruang kelas darurat juga menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan dokumen progres pembangunan ruang kelas darurat, pemerintah menargetkan pembangunan 108 ruang kelas darurat pada 34 satuan pendidikan yang tersebar di lima kabupaten, yakni Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.
Hingga 24 April 2026, pembangunan ruang kelas darurat tersebut dilaporkan selesai 100 persen sesuai target. Capaian ini mencakup 34 sekolah dengan total 108 ruang kelas darurat.
Rinciannya, Kabupaten Pidie Jaya memiliki 5 sekolah dengan 21 ruang kelas darurat. Kabupaten Bireuen sebanyak 5 sekolah dengan 15 ruang kelas darurat. Kabupaten Aceh Utara sebanyak 9 sekolah dengan 20 ruang kelas darurat. Kabupaten Aceh Timur sebanyak 9 sekolah dengan 30 ruang kelas darurat. Sedangkan Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 6 sekolah dengan 23 ruang kelas darurat.
Keberhasilan penyelesaian ruang kelas darurat ini menjadi salah satu indikator penting bahwa penanganan pascabencana di sektor pendidikan berjalan terukur. Ruang kelas darurat tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga jembatan penting agar proses belajar tidak terputus sambil menunggu pemulihan permanen terhadap sarana dan prasarana sekolah.
Selain pembangunan ruang kelas darurat, dokumen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mencatat progres perjanjian kerja sama dan penyaluran bantuan rehabilitasi serta rekonstruksi sekolah terdampak bencana di Provinsi Aceh.
Total nilai bantuan yang tercatat mencapai Rp1,94 triliun lebih. Bantuan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga SKB/PKBM. Dari data tersebut, terdapat 3.120 sekolah terdampak, dengan 1.724 sekolah telah masuk skema swakelola dan sudah melakukan perjanjian kerja sama.
Pada jenjang PAUD, tercatat 1.202 sekolah terdampak dengan total nilai bantuan lebih dari Rp415,46 miliar. Jenjang SD menjadi salah satu sektor dengan nilai bantuan terbesar, yakni lebih dari Rp810,08 miliar untuk 1.044 sekolah terdampak. Sementara pada jenjang SMP, nilai bantuan mencapai lebih dari Rp302 miliar untuk 394 sekolah terdampak.
Untuk jenjang SMA, nilai bantuan tercatat lebih dari Rp181,13 miliar. Jenjang SMK memperoleh bantuan lebih dari Rp216,05 miliar. Sedangkan SLB mendapatkan bantuan lebih dari Rp17,79 miliar, dan SKB/PKBM lebih dari Rp191 juta.
Dari keseluruhan skema tersebut, bantuan juga melibatkan kerja sama dengan TNI AD untuk percepatan revitalisasi. Tercatat sebanyak 190 kerja sama dengan TNI AD, dengan nilai bantuan kerja sama lebih dari Rp315,61 miliar. Total revitalisasi yang masuk dalam data tersebut mencapai 1.914 satuan pendidikan.
Tahapan pemulihan pendidikan pascabencana disusun dalam tiga fase. Pertama, fase tanggap darurat pada Desember 2025 hingga Januari/Februari 2026. Pada tahap ini, pemerintah melakukan kaji cepat dampak dan kebutuhan pendidikan, distribusi bantuan darurat, pembersihan, pendirian tenda darurat dan ruang belajar sementara, serta dukungan psikososial bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.
Kedua, fase transisi darurat ke pemulihan pada Januari hingga Juni 2026. Tahap ini mencakup asesmen transisi, pendampingan pembelajaran darurat baik kognitif maupun nonkognitif, kampanye kembali ke sekolah, pendirian atau rehabilitasi ruang kelas darurat, pengusulan revitalisasi satuan pendidikan, verifikasi data, perencanaan, MoU, dan pencairan bantuan revitalisasi.
Ketiga, fase pemulihan jangka panjang pada Juli 2026 hingga Desember 2028. Pada tahap ini, pemerintah menyiapkan penataan layanan pendidikan di daerah terdampak, termasuk kebijakan pembukaan, penutupan, penggabungan, atau relokasi satuan pendidikan sesuai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan asesmen kesiapan belajar, pemulihan trauma, penerimaan peserta didik terdampak bencana, serta pemulihan pembelajaran secara berkelanjutan.
Dengan berbagai capaian tersebut, implementasi penanganan pascabencana di sektor pendidikan Aceh memperlihatkan pola kerja yang relatif terarah. Pemerintah tidak hanya bergerak pada aspek fisik bangunan, tetapi juga pada keberlangsungan proses belajar, dukungan psikososial, serta penataan sistem pendidikan yang lebih siap menghadapi bencana di masa depan.
Bagi Aceh, pemulihan pendidikan pascabencana bukan sekadar agenda rehabilitasi infrastruktur. Lebih dari itu, pemulihan ini menjadi upaya menjaga masa depan anak-anak Aceh agar tetap memperoleh layanan pendidikan yang aman, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.
Sebelumnya
