Ketua Umum KAMMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ikhwan Ambiya. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyoroti penggunaan dana pokok pikiran (pokir) anggota legislatif yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
Ketua Umum KAMMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ikhwan Ambiya, mengungkapkan bahwa selama ini realisasi dana pokir kerap diarahkan pada program-program yang lebih bersifat pencitraan daripada solusi konkret atas persoalan publik.
“Selama ini dapat kita lihat bahwa dana pokir digunakan oleh anggota dewan hanya untuk meningkatkan citra di masyarakat dan sering diplotkan pada tempat yang tidak terlalu urgent,” ujar Ikhwan kepada Dialeksis.com, Selasa (5/5/2026).
Ia mencontohkan, salah satu bentuk penggunaan dana pokir yang kerap ditemui adalah renovasi masjid. Menurutnya, program tersebut tidak selalu menjadi prioritas utama, apalagi jika kondisi bangunan masih layak.
“Seperti renovasi masjid, padahal itu tidak terlalu dibutuhkan karena renovasi tersebut sebenarnya dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri,” jelasnya.
Ikhwan menilai, praktik semacam ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran dana pokir agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda.
Ia pun mendorong agar pemerintah dan legislatif mempertimbangkan penghapusan dana pokir, atau setidaknya mengalihkannya ke sektor yang lebih strategis dan berkelanjutan.
“Harapan saya, dana pokir itu dihapuskan dan dialihkan pada program yang lebih bermanfaat, seperti beasiswa untuk mahasiswa maupun siswa SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi,” tegasnya.
Menurut Ikhwan, investasi di bidang pendidikan jauh lebih relevan dalam menjawab tantangan masa depan Aceh. Beasiswa dinilai mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas, sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
KAMMI, lanjutnya, akan terus mengawal isu-isu kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya. [nh]
Sebelumnya
