Demo Kantor Gubernur, Massa Aksi Nilai Negara Gagal Tangani Banjir di Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gabungan mahasiswa dan Aliansi Rakyat Aceh (ARA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Jumat (3/7/2026), sebagai bentuk protes terhadap penanganan banjir yang dinilai belum memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak. 

Massa menilai negara gagal menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi dan memulihkan kehidupan korban bencana yang hingga kini masih menghadapi berbagai kesulitan.

Pantaaun media dialeksis.com, di Kantor Gubernur Aceh, Aksi yang diikuti mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Dewan Mahasiswa (Dema) UIN Ar-Raniry, Pemerintahan Mahasiswa (Pema) Universitas Serambi Mekkah (USM), Pema Universitas Abulyatama (UNIDA), bersama Aliansi Rakyat Aceh (ARA) itu berlangsung memanas. 

Dalam orasinya, Koordinator lapangan aksi, Rivaldi, mengatakan masyarakat korban banjir masih merasakan penderitaan meski delapan bulan telah berlalu sejak bencana melanda. 

Menurutnya, banyak penyintas yang hingga kini belum memperoleh kepastian terkait hunian maupun pemenuhan kebutuhan dasar.

"Sudah delapan bulan mereka menderita, belum bisa tidur dengan tenang. Sudah delapan bulan pemerintah memberikan harapan yang tidak kunjung terwujud. Di mana hati nurani pemerintah hari ini?" katanya.

Ia menilai negara belum hadir secara nyata dalam proses pemulihan korban banjir. Pemerintah dinilai belum menunjukkan keseriusan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak.

Ia menyoroti lambannya penyaluran bantuan bagi korban banjir, mulai dari penyediaan hunian sementara hingga jaminan hidup yang menurutnya belum terealisasi sebagaimana dijanjikan.

Jadup tidak jelas, huntara kena angin sedikit langsung hancur. Prabowo mengatakan ada anggaran 100 triliun, transparansinya tidak jelas. Apa mau memperkaya diri sendiri, Kami ingin pemerintah membuka mata terhadap penderitaan korban bencana," ujarnya.

Menurut Rivaldi, aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap lambannya respons pemerintah dalam menangani dampak banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh.

Ia juga menegaskan bahwa pembentangan bendera Bintang Bulan dalam aksi tersebut merupakan simbol identitas historis masyarakat Aceh dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk gerakan separatis.

Selain menyoroti penanganan korban, massa juga mempertanyakan transparansi anggaran penanggulangan bencana. Ia menyebut pemerintah belum memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran maupun realisasi bantuan kepada masyarakat terdampak.

"Kami ingin pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat. Jangan hanya mengeluarkan keputusan di atas kertas, sementara korban masih hidup dalam kesulitan. Transparansi anggaran harus dibuka kepada publik," tutupnya. [nh]