Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf atau Mualem bersama Wakil Gubernur Fadhlullah atau Dek Fadh. [Foto: Net]
DIALEKSIS.COM | Data - Lebih dari satu tahun setelah dilantik pada 12 Februari 2025, kepemimpinan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf atau Mualem bersama Wakil Gubernur Fadhlullah atau Dek Fadh mulai terbaca melalui dua lapis data yakni persepsi publik dalam survei nasional anak muda dan evaluasi resmi negara terhadap kinerja birokrasi serta pelayanan publik.
Hasil riset digital redaksi Dialeksis terhadap sejumlah publikasi survei, rilis pemerintah, dan data evaluasi kelembagaan menunjukkan, nama Muzakir Manaf konsisten masuk dalam radar penilaian anak muda Indonesia sebagai salah satu gubernur berkinerja baik. Namun, angka persepsi itu bergerak dinamis dari satu periode survei ke periode berikutnya.
Di sisi lain, indikator resmi pemerintah menunjukkan adanya penguatan pada aspek pelayanan publik dan reformasi birokrasi Pemerintah Aceh. Dua temuan ini memberi gambaran bahwa kinerja pemerintahan Mualem-Dek Fadh tidak hanya dibaca dari popularitas, tetapi juga dari ukuran kelembagaan yang dievaluasi negara.
Sebagai titik awal, Dialeksis sebelumnya telah menurunkan publikasi infografis bertajuk “100 Hari Kinerja Kepemimpinan Muzakir Manaf & Fadhullah” pada 26 Mei 2025. Publikasi itu memetakan sejumlah agenda awal pemerintahan, mulai dari penguatan syariat Islam, gerakan wakaf, program pangan murah, layanan kesehatan, hingga perhatian terhadap transportasi sosial dan penguatan ekonomi masyarakat.
Namun, publikasi 100 hari tersebut lebih tepat dibaca sebagai catatan editorial dan pemetaan capaian awal pemerintahan, bukan survei opini publik. Sebab, publikasi tersebut tidak memuat desain survei, jumlah responden, margin of error, tingkat kepercayaan, maupun instrumen pertanyaan sebagaimana lazimnya sebuah survei ilmiah.
Data survei berbasis responden mulai tampak dalam rilis Muda Bicara ID pada Kuartal II 2025. Dalam survei yang dikutip sejumlah media nasional dan lokal, Muda Bicara ID menyebut survei tersebut melibatkan 400 responden dari berbagai provinsi di Indonesia.
Dalam kategori gubernur dengan kinerja terbaik menurut anak muda, Mualem menempati peringkat keempat nasional dengan tingkat apresiasi sekitar 17,78 persen. Posisi pertama ditempati Pramono Anung dengan 30,67 persen, disusul Sri Sultan Hamengku Buwono X sebesar 24,44 persen, dan Dedi Mulyadi sebesar 18,67 persen.
Masuknya Mualem dalam empat besar nasional pada survei Kuartal II 2025 menjadi catatan penting. Sebab, survei yang sama juga menunjukkan mayoritas anak muda secara nasional masih cukup kritis terhadap kinerja kepala daerah di wilayah masing-masing. Dalam konteks itu, posisi Mualem menunjukkan bahwa kepemimpinannya di Aceh mendapat perhatian di luar panggung lokal.
Persepsi positif terhadap Mualem kembali menguat dalam survei Muda Bicara ID periode akhir 2025. Data yang dipublikasikan Databoks/Katadata berdasarkan Survei Nasional Q4 Muda Bicara ID menempatkan Muzakir Manaf di peringkat kedua gubernur berkinerja terbaik menurut anak muda.
Survei tersebut dilakukan pada 10 November hingga 10 Desember 2025 dengan melibatkan 800 responden usia 17 sampai 40 tahun di seluruh Indonesia. Metode yang digunakan adalah Computer-Assisted Self Interviewing atau CASI dengan teknik stratified random sampling. Margin of error survei disebut berada pada angka sekitar 5 persen.
Dalam survei akhir 2025 itu, Dedi Mulyadi berada di posisi pertama dengan 25,59 persen. Muzakir Manaf menempati posisi kedua dengan 15,94 persen. Di bawahnya terdapat sejumlah gubernur lain yang juga memiliki eksposur nasional kuat.
Databoks/Katadata dalam publikasinya mencatat, penilaian positif terhadap Mualem antara lain dikaitkan dengan respons pemerintah Aceh dalam menangani dinamika daerah, termasuk isu kebencanaan dan pelayanan publik. Ini menunjukkan bahwa persepsi anak muda tidak hanya dibentuk oleh popularitas tokoh, tetapi juga oleh kesan terhadap respons kebijakan.
Memasuki Kuartal I 2026, posisi Mualem dalam survei Muda Bicara ID kembali berubah. Dalam rilis Survei Nasional Q1 Muda Bicara ID yang beredar pada April-Mei 2026, survei dilakukan pada 1 hingga 30 Maret 2026 terhadap 800 responden berusia 17 sampai 40 tahun.
Survei Q1 2026 tersebut menggunakan metode Computer-Assisted Self Interviewing dengan teknik stratified random sampling berdasarkan usia, jenis kelamin, dan wilayah. Margin of error disebut sebesar ±5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam survei ini, Mualem berada di peringkat kelima nasional dengan tingkat apresiasi 7,20 persen. Posisi pertama ditempati Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda sebesar 18,50 persen, disusul Pramono Anung 17,30 persen, Dedi Mulyadi 17,10 persen, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebesar 15 persen.
Meski turun dari posisi kedua pada akhir 2025 menjadi posisi kelima pada Q1 2026, Mualem tetap bertahan dalam lima besar nasional versi anak muda. Dalam pembacaan redaksi Dialeksis, hal ini menunjukkan bahwa nama Gubernur Aceh masih memiliki daya pantau nasional, meskipun tingkat apresiasi publik muda bergerak fluktuatif.
Fluktuasi tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Perbandingan antarsurvei tidak bisa disederhanakan sebagai kenaikan atau penurunan langsung approval rating. Sebab, setiap survei memiliki periode pengambilan data, jumlah responden, dan kemungkinan konteks isu yang berbeda.
Pada Kuartal II 2025, Mualem meraih sekitar 17,78 persen dengan sampel 400 responden. Pada akhir 2025, posisinya naik ke peringkat kedua dengan 15,94 persen berdasarkan survei 800 responden. Sementara pada Q1 2026, angkanya berada di 7,20 persen, namun tetap masuk lima besar nasional.
Dengan demikian, data survei Muda Bicara ID lebih tepat dibaca sebagai potret persepsi anak muda pada momentum tertentu, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan atau kegagalan pemerintahan Aceh.
Di luar survei persepsi, Pemerintah Aceh juga mencatatkan capaian penting dalam evaluasi resmi negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, Aceh masuk delapan besar nasional tingkat provinsi.
Dalam keputusan tersebut, Aceh menempati peringkat ke-8 nasional dengan indeks 4,56 dan meraih kategori A. Posisi ini menempatkan Aceh sejajar dengan Kalimantan Selatan dan berada dalam kelompok sepuluh provinsi dengan kinerja pelayanan publik terbaik di Indonesia.
Sepuluh besar provinsi dalam evaluasi PEKPPP 2025 antara lain Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Capaian ini menjadi salah satu indikator bahwa tata kelola pelayanan publik di Aceh mengalami penguatan dalam tahun pertama pemerintahan Mualem-Dek Fadh.
Selain pelayanan publik, reformasi birokrasi Pemerintah Aceh juga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan rilis Pemerintah Aceh yang merujuk hasil evaluasi Kementerian PANRB, Indeks Reformasi Birokrasi Aceh tahun 2025 mencapai 82,73 dengan predikat A-. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada posisi 79,69.
Kenaikan indeks reformasi birokrasi tersebut memperlihatkan bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan tidak hanya berjalan pada level wacana, tetapi juga tercatat dalam evaluasi kelembagaan resmi. Nilai ini penting karena reformasi birokrasi menjadi fondasi dari kualitas layanan publik, akuntabilitas, dan efektivitas program pemerintah.
Pada tingkat unit layanan, tren kepuasan masyarakat juga terlihat pada beberapa rilis sektoral. DPMPTSP Aceh, misalnya, mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,19 pada November 2025, kemudian 91,81 pada Desember 2025, dan meningkat menjadi 96,03 pada Januari 2026 untuk survei periode Desember 2025.
Namun, data sektoral seperti IKM DPMPTSP perlu ditempatkan secara proporsional. Angka tersebut menggambarkan kepuasan pengguna layanan terhadap unit pelayanan tertentu, bukan survei popularitas gubernur secara keseluruhan. Meski begitu, capaian itu tetap relevan sebagai indikator pengalaman masyarakat terhadap layanan publik Pemerintah Aceh.
Dari seluruh data yang dihimpun, terdapat tiga simpul penting. Pertama, dalam survei persepsi anak muda nasional, Mualem beberapa kali masuk papan atas gubernur berkinerja terbaik. Kedua, persepsi itu bergerak dinamis dari waktu ke waktu. Ketiga, indikator administratif resmi justru menunjukkan penguatan pada pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Bagi publik Aceh, temuan ini menjadi penting karena kinerja gubernur tidak bisa hanya diukur dari satu dimensi. Popularitas dan persepsi publik adalah satu sisi. Sementara kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan efektivitas program adalah sisi lain yang harus dibaca bersamaan.
Kepemimpinan Mualem-Dek Fadh sejak awal memang berada dalam ekspektasi publik yang tinggi. Pasangan ini lahir dari mandat politik kuat hasil Pilkada Aceh 2024 dan memimpin daerah dengan tantangan yang kompleks, mulai dari ekonomi, kemiskinan, tata kelola dana otonomi khusus, pelayanan dasar, hingga penanganan bencana.
Karena itu, capaian masuk lima besar survei anak muda nasional dan delapan besar pelayanan publik nasional dapat menjadi modal politik sekaligus modal administratif. Namun, modal tersebut tetap perlu dijaga melalui konsistensi kebijakan, komunikasi publik yang terbuka, dan percepatan realisasi program yang langsung dirasakan masyarakat.
Riset digital Dialeksis menunjukkan bahwa sejauh ini Mualem bukan hanya menjadi figur lokal Aceh, tetapi juga mulai masuk dalam percakapan nasional mengenai kinerja kepala daerah. Hal ini terlihat dari munculnya nama Mualem dalam beberapa publikasi survei nasional Muda Bicara ID sepanjang 2025 hingga 2026.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan persepsi positif tersebut tidak berhenti sebagai angka survei. Pemerintah Aceh perlu mengubah pengakuan publik menjadi kualitas layanan, pemerataan pembangunan, pemulihan ekonomi, dan kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Survei adalah cermin. Evaluasi negara adalah ukuran administratif. Keduanya memberi sinyal bahwa kepemimpinan Mualem-Dek Fadh memiliki pijakan positif, tetapi tetap harus dijawab dengan kerja yang lebih nyata, terukur, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, data yang tersedia menunjukkan bahwa satu tahun lebih kepemimpinan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh belum dapat dibaca secara hitam putih. Ada persepsi positif yang muncul di level nasional, ada fluktuasi angka survei yang perlu dicermati, dan ada penguatan birokrasi yang tercatat dalam evaluasi resmi negara.
Bagi Dialeksis, pembacaan paling adil adalah menempatkan semua data itu dalam satu bingkai: kepemimpinan Mualem-Dek Fadh sedang bergerak dari fase konsolidasi awal menuju fase pembuktian. Publik sudah memberi perhatian. Negara sudah mencatat sejumlah capaian. Kini, tantangannya adalah menjaga ritme kerja agar capaian di atas kertas benar-benar terasa sampai ke masyarakat Aceh. [red]
Sebelumnya
