Ketua Gen Z Mualem, Muyashir Asriyan Haikal. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tekanan terhadap Pemerintah Aceh terus menguat. Sejumlah kalangan mendesak Gubernur Aceh, Mualem, untuk segera mengevaluasi bahkan mengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyusul polemik aksi unjuk rasa terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Desakan tersebut mencuat di tengah berkembangnya dugaan keterlibatan aktor politik dalam mobilisasi massa pada aksi tersebut.
Ketua Gen Z Mualem, Muyashir Asriyan Haikal, menilai situasi ini tidak lagi dapat dianggap sebagai dinamika biasa, melainkan perlu ditanggapi serius oleh pemerintah.
“Kami mendesak Mualem untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi Ketua DPR Aceh. Ini penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik,” ujar Haikal, Senin (4/5/2026).
Ia juga menyinggung adanya indikasi bahwa aksi yang terjadi tidak sepenuhnya murni dari gerakan akar rumput.
“Kami menerima berbagai informasi dan melihat indikasi bahwa aksi ini tidak sepenuhnya organik. Ada dugaan keterlibatan pihak tertentu, termasuk yang memiliki posisi strategis, dalam mendorong bahkan memfasilitasi aksi tersebut,” katanya.
Menurutnya, di tengah berkembangnya informasi di lapangan, muncul dugaan yang mengaitkan dukungan terhadap aksi dengan oknum pimpinan DPRA.
“Beredar dugaan di publik bahwa ada dukungan, bahkan kemungkinan keterlibatan dari oknum pimpinan DPR Aceh dalam menggerakkan massa. Ini tentu sangat serius dan tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Meski demikian, Haikal menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuka secara transparan dan diklarifikasi secara resmi agar tidak menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Kami tidak ingin ini menjadi bola liar. Maka langkah evaluasi hingga pergantian jabatan merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Ini sudah melewati batas etika politik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan mahasiswa dan masyarakat agar tidak mudah terseret dalam kepentingan politik praktis.
“Jangan sampai gerakan publik dimanfaatkan oleh aktor politik untuk kepentingan kekuasaan. Demokrasi harus dijaga tetap sehat,” tutupnya.
Sebelumnya
