Komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Aceh menginisiasi terbentuknya Forum Perempuan Hebat (FPH) sebagai wadah konsolidasi dan advokasi isu-isu perempuan di tingkat gampong. Foto: Nora/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Aceh menginisiasi terbentuknya Forum Perempuan Hebat (FPH) sebagai wadah konsolidasi dan advokasi isu-isu perempuan di tingkat gampong.
Forum ini lahir dari kegiatan bertajuk "Pembentukan Forum Perempuan Pemimpin di Akar Rumput" yang berlangsung selama dua hari, 21-22 Juni 2025, dan diikuti oleh sekitar 100 peserta dari 15 gampong di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.
Ketua Badan Eksekutif SP Aceh, Rahmil Izzati, menyebut forum ini dirancang untuk mendorong kolaborasi antarperempuan di akar rumput, saling berbagi pengalaman, memperkuat dukungan, dan membangun strategi advokasi yang berpihak pada kepentingan perempuan dan anak.
“Forum ini menjadi ruang bersama untuk memetakan isu strategis di masing-masing wilayah, menyusun rencana kerja kolektif, serta menyoroti minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan di gampong,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, peserta memilih tiga koordinator utama: Ummi Kalsum (Lhoknga), Murni Basri (Ingin Jaya), dan Ida Nuraini (Kuta Alam). Selain itu, ditunjuk pula tiga koordinator wilayah, yaitu Muliana untuk Wilayah 1 (Pekan Bada, Lhoknga, dan Leupung), Lilin Rahayu untuk Wilayah 2 (Kuta Alam), serta Murni untuk Wilayah 3 (Suka Makmur, Ingin Jaya, Indrapuri, dan Montasik).
Salah satu koordinator utama forum, Murni Basri, mengatakan langkah awal yang akan mereka lakukan adalah menganalisis persoalan paling mendesak yang disampaikan peserta dari berbagai wilayah.
“Selama dua hari kegiatan, kami banyak mendengar persoalan dari teman-teman di tiap wilayah. Salah satu persoalan yang cukup krusial adalah masih minimnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di beberapa kampung di Aceh Besar,” ungkapnya.
Menurutnya, hal ini perlu segera didorong agar kerja-kerja perempuan dalam menangani persoalan-persoalan perempuan dan anak bisa lebih optimal, mengingat posisi mereka yang berada di garis depan komunitas.
“Kita ingin agar kebijakan di tingkat kampung lebih ramah terhadap perempuan. Salah satunya adalah dengan memastikan perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat gampong,” tegas Murni.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dan pendampingan berkelanjutan dari SP Aceh agar forum ini mampu memperkaya kapasitas anggota melalui pelatihan dan pembekalan pengetahuan.
“Ini amanah yang luar biasa, tapi kami siap menjalaninya. Kami bukan orang-orang yang paling paham soal penanganan kasus perempuan, tapi kami ingin belajar. Karena jika bukan perempuan yang memperjuangkan, lalu siapa lagi?” katanya.
Murni berharap kehadiran forum ini dapat menjadi kekuatan baru bagi perempuan gampong untuk menyuarakan kepentingan mereka dan memperjuangkan hak-haknya secara mandiri dan berkelanjutan.
“Insya Allah, kami siap memperjuangkan hak-hak perempuan,” pungkasnya.
Sebelumnya
