PB HIMABIR: Jangan Biarkan Penembakan di Tiro Hadirkan Trauma Baru bagi Masyarakat Aceh

Ketua Umum PB HIMABIR Banda Aceh, Jamalul. Foto: dok pribadi 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Bireuen Banda Aceh (PB HIMABIR) menilai insiden penembakan terhadap masyarakat sipil di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, menjadi peringatan serius bagi upaya menjaga perdamaian Aceh.

Peristiwa yang terjadi saat masyarakat sedang melaksanakan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW, Rabu (4/11/2026), tersebut mengakibatkan korban jiwa dan sejumlah warga mengalami luka-luka.

Ketua Umum PB HIMABIR Banda Aceh, Jamalul, mengatakan peristiwa tersebut tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma baru di tengah masyarakat Aceh.

"Sedih rasanya melihat masyarakat harus merasakan kejadian tragis ini, seakan menimbulkan traumatis baru bagi masyarakat. Aceh telah melalui perjalanan sejarah yang panjang dengan berbagai pengalaman pahit. Kita tentu tidak ingin masyarakat kembali dihadapkan pada rasa takut dan ketidakamanan dalam kehidupan sehari-hari," kata Jamalul.

Menurutnya, masyarakat sipil seharusnya mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk ketika melaksanakan kegiatan keagamaan.

Ia menegaskan, apa pun persoalan yang melatarbelakangi insiden tersebut, keselamatan masyarakat sipil harus tetap menjadi prioritas. Kewenangan aparat dalam menjaga keamanan tidak boleh dijalankan secara berlebihan dan harus tetap berpedoman pada hukum serta prinsip hak asasi manusia.

PB HIMABIR juga meminta pihak berwenang mengungkap secara terbuka kronologi kejadian, penggunaan senjata api, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban.

Jamalul menekankan, investigasi harus dilakukan secara menyeluruh, independen, objektif, dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pengecualian.

Selain itu, ia menilai persoalan yang berkaitan dengan pengibaran simbol Aceh seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum dan dialog, bukan dengan tindakan yang berpotensi mengancam keselamatan warga.

"Perbedaan pandangan mengenai simbol dan kekhususan Aceh tidak boleh berujung pada tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat. Negara seharusnya hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum, bukan menghadirkan ketakutan di tengah warga," ujarnya.

Ia mengingatkan, perdamaian Aceh yang telah dibangun melalui perjalanan panjang tidak cukup hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik bersenjata. Perdamaian juga harus diwujudkan melalui keadilan, rasa aman, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

Lebih lanjut, PB HIMABIR mendesak pemerintah dan pihak terkait memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis dan pemulihan yang layak. Keluarga korban juga harus memperoleh informasi yang jelas serta akses terhadap keadilan.

Jamalul turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, sembari bersama-sama mengawal pengungkapan fakta dan proses penegakan hukum.

"Keselamatan masyarakat tidak boleh dipertaruhkan. Keadilan harus ditegakkan, pertanggungjawaban hukum harus dipastikan, dan perdamaian Aceh harus dijaga dengan sungguh-sungguh," pungkasnya.