Pengamat media, Nasruddin yang dikenal dengan Nyak Dhien Gajah mengungkapkan adanya indikasi pergerakan buzzer bayaran yang secara sistematis menyerang personal Sekda Aceh melalui berbagai platform media dan media sosial. [Foto: dok. dialeksis]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Fenomena dugaan serangan terstruktur terhadap reputasi Sekretaris Daerah (Sekda) di Aceh kembali menjadi sorotan publik. Pengamat media, Nasruddin yang dikenal dengan Nyak Dhien Gajah mengungkapkan adanya indikasi pergerakan buzzer bayaran yang secara sistematis menyerang personal Sekda Aceh melalui berbagai platform media dan media sosial.
Menurut Nyak Dhien Gajah, hasil analisis yang dilakukan menunjukkan pola penyebaran informasi yang cenderung tendensius, berulang, dan terkoordinasi.
"Narasi yang dibangun tidak lagi mengarah pada kritik kebijakan atau kinerja pemerintahan, melainkan lebih menitikberatkan pada serangan terhadap aspek pribadi yang berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan publik," ucapnya, Selasa (17/2/2026).
Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam aktivitas buzzer bayaran tersebut. Data yang dikumpulkan berasal dari penelusuran aktivitas digital, pola distribusi informasi, serta keterkaitan antar akun yang dinilai memiliki kesamaan pola komunikasi dan narasi yang disebarkan.
“Serangan yang dilakukan melalui buzzer bayaran bukan lagi kritik yang sehat, melainkan upaya sistematis untuk merusak reputasi dan menggiring opini publik. Praktik seperti ini berpotensi mencederai demokrasi serta menyesatkan masyarakat dalam menerima informasi yang objektif.” ungkap Nyak Dhien Gajah.
Ia menilai praktik penggunaan buzzer bayaran untuk kepentingan tertentu dapat merusak ekosistem demokrasi dan kebebasan pers yang sehat. Ia menegaskan pentingnya masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi serta mengedepankan verifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan sebuah informasi di ruang publik.
"Kita berharap aparat penegak hukum serta lembaga terkait dapat menindaklanjuti dugaan praktik tersebut apabila ditemukan pelanggaran hukum, demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kondusivitas ruang informasi di Aceh," tutup Nyak Dhien Gajah [*]
Sebelumnya
