Dr. Aryos Nivada, Pendiri Jaringan Survei Inisiatif dan Lingkar Sindikasi. Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Analisis - Sejarah telah mencatat Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri berstatus Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Dirinya menyatakan berhenti atas permintaan sendiri. Selanjutnya respon Prabowo menghormati keputusan itu dan menyampaikan penghargaan atas kerja Gibran. Pada hari yang sama, DPR membatalkan rapat paripurna yang sedianya membahas usul Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi, termasuk 11 anggota Gerindra, telah meneken usul tersebut.
Saya membaca keputusan itu sebagai jalan keluar yang memungkinkan Prabowo menjaga martabat wakilnya sekaligus meredakan polemik yang membebani pemerintahan. Penghargaan Prabowo di depan publik mencerminkan tanggung jawab moral kepada orang yang mendampinginya sejak Pilpres 2024. Bagi Gibran, meninggalkan Istana membuka ruang untuk membangun posisi politik sendiri. Bagi Prabowo, pembatalan paripurna segera disusul urusan yang lebih rumit, yakni memilih dua nama tanpa memecah partai yang menopang pemerintahannya. Isi analisis tulisan akan mengulas dari berbagai prespektif dan pandangan terkait pasca kemunduran Gibran. Untuk itu simak secara perlahan lahan agar menikmati sentuhan melodi pikiran dari saya. Selamat membaca.
Dua nama, banyak kepentingan
Jika dicermati jalannya kekuasaan pemerintahan sejak awal berada di tangan Presiden. Mundurnya Gibran memberi Prabowo keleluasaan politik lebih besar untuk menata prioritas, mengevaluasi kebijakan warisan pemerintahan sebelumnya, dan menempatkan orang di jabatan strategis.
Nalar praktis (common sense) yang terbentuk di masyarakat luas, sosok Gibran selama ini menjadi penghubung paling terlihat dengan lingkaran Joko Widodo. Walaupun reaksi sang pendahulu Jokowi menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo. Namun muncul pertanyaan nakalnya seberapa jauh pengaruh jaringannya bertahan akan terlihat dari dua nama yang diajukan Prabowo dan keputusan Presiden mengenai susunan kabinet.
Untuk segera mengisi kekosongan posisi Wapres maka pedoman tata kelola pemerintahan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengharuskan MPR bersidang paling lambat 60 hari sejak jabatan wakil presiden kosong untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Pada 13 November, MPR menjadwalkan rapat gabungan untuk membahas jadwal sidang dan pembentukan tim verifikasi. Menurut Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra, Prabowo berencana membicarakan nama pengganti dengan partai koalisi. Golkar dan Demokrat menyerahkan pengusulan kepada Presiden. Itu wacana terbentu di publik, bisa sebaliknya tidak dipilih dari kalangan partai tapi masuk pada zona sosok dari kalangan militer ‘mantan militer’. Jika ini terjadi tumpul pengaruh koalisi ditangan presiden Prabowo. Artinya bargaining position koalisi tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menjaga balance of power.
Bagi partai politik, menempatkan kader di kursi wakil presiden berarti memperoleh panggung nasional sekaligus memperkuat posisi tawar menjelang Pemilu 2029. Partai yang merasa tersisih bisa memilih mempertahankan kursinya di kabinet sambil menyiapkan poros pencalonan sendiri. Jika perbedaan pilihan di MPR merembet pada dukungan fraksi terhadap agenda pemerintah di DPR, perebutan kursi wakil presiden berpotensi mempercepat perpecahan koalisi.
Skenario lain muncul jika Prabowo memilih sosok dari luar partai koalisi. Pilihan ini berpotensi memicu kekecewaan partai-partai pengusung yang merasa kepentingan politiknya diabaikan. Koalisi yang semula solid bisa kehilangan kekompakannya, memicu keretakan internal, sekaligus mengganggu keharmonisan hubungan politik antara Prabowo dan partai-partai pendukungnya.
Publik perlu mengetahui rekam jejak kedua calon, tugas yang akan dipercayakan kepada calon terpilih, dan alasan MPR menentukan pilihannya. Selama transisi, Prabowo juga perlu menunjuk siapa yang meneruskan pemantauan program di daerah. Menurut Prabowo, Gibran meninjau 303 titik proyek pemerintah dalam dua tahun. Bagi kepala daerah, kejelasan penugasan menentukan ke mana hambatan dilaporkan dan siapa yang menindaklanjutinya.
Siapa berkepentingan atas pemulihan aset?
Perspektif lain dalam membaca saya terkait mundurnya Gibran adalah menempatkannya dalam konteks kebijakan penertiban aset selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo - Gibran. Kebijakan ini bersinggungan dengan kepentingan ekonomi bernilai besar yang berpotensi memengaruhi dinamika politik kekuasaan.
Pada 10 April 2026, pemerintah mengumumkan penyerahan Rp11,42 triliun dari berbagai sumber, termasuk Rp7,23 triliun dari denda administratif kehutanan dan Rp1,96 triliun dari penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan. Memasuki Oktober, PPATK dan Kejaksaan Agung memperkuat kerja sama dalam pelacakan dan pemulihan aset, termasuk penanganan perkara lintas yurisdiksi.
Rangkaian kebijakan tersebut membuka ruang pembacaan bahwa dinamika di lingkaran kekuasaan tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan politik, tetapi juga beririsan dengan pertarungan kepentingan ekonomi.
Saya mempertimbangkan kemungkinan pihak yang terancam penindakan memanfaatkan perubahan politik di Jakarta. Dugaan bahwa pihak di luar negeri ikut mendorong Gibran mundur untuk menghambat penanganan perkara masih perlu dibuktikan. Perlu diketahui penyidikan mana yang mendekati penangkapan, siapa yang berkepentingan menghentikannya, dan apakah ada komunikasi atau aliran dana yang menghubungkan pihak tersebut dengan tekanan politik. Ujian yang bisa dilihat sekarang ialah apakah penyidikan, penyitaan, dan pengembalian aset tetap berjalan setelah pergantian wakil presiden.
Di bidang ekonomi, Prabowo punya kesempatan meninjau akses istimewa kelompok usaha besar yang dalam percakapan publik kerap disebut “sembilan naga”. Ukurannya konkret. Siapa yang menerima konsesi? Seberapa terbuka tender proyek? Bagaimana pemerintah menegakkan aturan persaingan usaha? Jika kemudahan yang sama diberikan kepada pengusaha yang dekat dengan lingkaran kekuasaan baru, patronase hanya berganti penerima.
Ijazah dan jalan kembali
Apa yang menarik lagi dari mundurnya Gibran karena urusan ijazah, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran. Menurut pertimbangan MA, dokumen yang menjadi dasar penerbitannya belum membuktikan kelulusan pada jenjang yang hendak disetarakan. Kemendikdasmen mencabut surat itu pada 11 November. Sehari kemudian, PTUN Jakarta menyatakan gugatan terpisah gugur setelah objek sengketanya dicabut. Gibran menyebut pengunduran dirinya sebagai keputusan pribadi, membantah kaitannya dengan polemik ijazah, dan mengatakan telah menyerahkan dokumen pendidikan kepada pengadilan.
Jika pemeriksaan resmi kelak memastikan dokumen kelulusannya asli dan memenuhi syarat tamat SMA atau sederajat, termasuk penyetaraan yang sah bila diwajibkan, peta pencalonan bisa berubah. Partai yang semula ragu punya alasan membuka pembicaraan. Pemilih yang menunggu kepastian juga punya dasar untuk menilai ulang polemik ini. KPU perlu menjelaskan dokumen apa yang diperiksanya pada 2024, bagaimana dokumen itu dikonfirmasi, dan siapa yang bertanggung jawab atas verifikasinya.
Pertanyaan mendasar adalah mengapa Prabowo, yang saat itu atas kehendaknya sendiri memilih Gibran sebagai calon wakil presiden, tidak memastikan sejak awal persoalan ijazah tersebut? Dalam logika sederhana, sebagai pihak yang membutuhkan sosok Gibran untuk mendampinginya pada Pilpres 2024, Prabowo semestinya memastikan seluruh persyaratan pencalonan terpenuhi, termasuk keabsahan dokumen pendidikan. Jika pemeriksaan itu tidak dilakukan secara cermat, tentu ada kelalaian yang patut dipertanyakan. Lebih jauh, mengapa persoalan ini tidak menjadi polemik serius sejak awal pencalonan, bahkan terkesan berjalan tanpa hambatan? Apa yang membuat persoalan tersebut baru belakangan mencuat dan menjadi pemicu polemik politik?
Atau kejadian mundur Gibran lantaran polemik Ijazah, dipersepsikan sebagai transaksi elite yang berlangsung tertutup. Luasnya dukungan baru bisa dinilai lewat survei setelah polemik mereda.
Di luar Istana, Gibran lebih leluasa merawat jaringan relawan dan membangun rekam jejak politik sendiri. Ia juga kehilangan panggung seorang wakil presiden dan tetap akan dinilai dari hasil kerjanya selama menjabat. Realitas kondisi Gibran serupa pernah terjadi di pengalaman Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 memberi pembanding. Setelah mundur dari kabinet, SBY maju bersama Jusuf Kalla, meraih 33,57 persen suara pada putaran pertama, dan baru menang pada putaran kedua.
Bisakah Gibran menang satu putaran?
Prabowo - Gibran meraih 96.214.691 suara atau 58,59 persen pada 2024. Kemenangan itu mempertemukan loyalis Prabowo dan Gerindra dari Pilpres 2014 dan 2019 dengan pemilih Jokowi serta pemilih muda. Survei Indikator pada hari pencoblosan mencatat pasangan ini dipilih oleh 90,2 persen responden pemilih Gerindra, 60,7 persen responden yang memilih Prabowo - Sandi pada 2019, 56,4 persen pemilih Jokowi - Ma’ruf pada 2019, dan 71 persen pemilih Gen Z. Kelompok-kelompok itu bertumpang tindih. Besarnya dukungan dari pemilih Jokowi memperlihatkan jangkauan pasangan ini di luar basis tradisional Gerindra.
Jika Prabowo maju lagi, basis inti Gerindra cenderung bertahan di belakangnya. Saya memperkirakan sebagian pemilih Jokowi akan beralih ke Gibran apabila ia maju. Sebagian lain bisa tetap memilih Prabowo berdasarkan penilaian atas kinerja pemerintahannya. Suara Gen Z juga mungkin terbelah. Pada 2029, pilihan mereka akan ikut ditentukan oleh pengalaman mencari kerja, upah, dan biaya hidup. Dukungan di daerah pun bisa bergerak berbeda. Pada 2024, pasangan ini memperoleh 65,19 persen suara di Jawa Timur dan sekitar 24,43 persen di Aceh.
Saya memperkirakan Gibran akan mencoba maju sebagai calon presiden jika memenuhi syarat pendidikan dan memperoleh usungan partai. Penghapusan ambang batas pencalonan oleh MK memberi lebih banyak ruang bagi partai untuk mengusung pasangan. Jika sejak awal hanya ada dua pasangan, suara terbanyak menentukan pemenang. Jika ada tiga atau lebih, pemenang satu putaran harus meraih lebih dari 50 persen suara nasional dan sekurang-kurangnya 20 persen suara di tiap provinsi pada lebih dari separuh jumlah provinsi. Jika jumlahnya tetap 38, syarat sebaran itu mencakup sedikitnya 20 provinsi. Jika tak ada yang memenuhi kedua syarat, dua pasangan teratas maju ke putaran kedua.
Dengan jumlah suara sah yang sama seperti 2024, membawa tiga perempat suara pasangan lama memberi Gibran sekitar 44 persen secara nasional. Tambahan tujuh poin persentase dari pemilih di luar basis Prabowo“Gibran 2024 membawanya ke sekitar 51 persen. Jika Gibran hanya membawa separuh suara pasangan lama, ia mulai dari sekitar 29,3 persen. Untuk melewati 50 persen, ia perlu merebut lebih dari separuh suara yang pada 2024 diberikan kepada pasangan lain.
Skenario satu putaran lebih masuk akal jika Prabowo tak maju, terutama jika ia mendukung Gibran, dan calon wakil presiden Gibran membantu memperluas dukungan di daerah. Jika keduanya maju, mereka akan berebut suara yang dulu memenangkan mereka bersama. Dalam kontestasi tiga pasangan atau lebih, saya menilai putaran kedua lebih mungkin terjadi dalam skenario itu.
Mundurnya Gibran bukan sekadar pergantian figur di kursi wakil presiden, melainkan ujian besar bagi eksistensi kekuasaan Prabowo dalam menatap Pilpres 2029. Apakah momentum ini akan menguntungkan Prabowo dengan memperluas ruang gerak politiknya, atau justru menjadi ganjalan besar yang merapuhkan fondasi kekuasaannya?
Pertaruhan sesungguhnya terletak pada kemampuan Prabowo mengelola dinamika politik, menjaga soliditas koalisi, serta mempertahankan kepercayaan publik. Bukan tidak mungkin, Prabowo akan mengerahkan seluruh sumber daya politik yang dimilikinya untuk memastikan kekuasaan periode kedua kembali berada dalam genggamannya.
Namun, sejarah politik mengajarkan bahwa besarnya kekuasaan tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan mempertahankannya. Pada akhirnya, mundurnya Gibran bisa menjadi pintu masuk bagi Prabowo untuk memperkuat kemandirian politiknya, atau justru menjadi awal dari keretakan kekuasaan yang selama ini menopang pemerintahannya. Di situlah pertaruhan terbesar Prabowo apakah bertahan kekuasaannya atau kehilangan momentum menuju periode kedua, karena pengaruh politik menurun berbalik menguntungkan Gibran meraih kemenangan di Pilpres mendatang. Tidak menutup kemungkian juga jika tidak mampu menjaga eksistensi dirinya Gibran akan makin meredup dan hilang pengaruh politiknya. Itu pun kalau harus linear dengan kejelasan status pendidikan Gibran. Ketika keduanya mampu dipastikan jelas maka pengaruh Gibran mampu menguatkan modalitas politiknya menuju Pilpres mendatang sebagai rivalitas Prabowo.
Sekali lagi, kalkulasi politik sangat bergantung pada dinamika yang membentuk lanskap politik menjelang Pilpres 2029. Di sinilah kepiawaian Prabowo dalam mengelola kekuasaan akan diuji. Mampukah ia menunjukkan tajinya dalam menghadapi Gibran jika kelak mantan wakil presidennya itu memilih maju sebagai rival dalam kontestasi perebutan kursi kepresidenan?
Waktu akan menjawab segala kemungkinan itu melalui realitas politik yang berkembang. Masyarakat Indonesia boleh jadi akan disuguhi drama politik penuh intrik, manuver kekuasaan, retorika, hingga pertarungan kepentingan yang semakin tajam. Namun, sehebat apa pun manusia merancang strategi dan mengendalikan kekuasaan, pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan kepada siapa amanah kepemimpinan bangsa ini akan diberikan.
Semoga tulisan ini menjadi bahan renungan bagi siapa pun dalam membaca dan menafsirkan dinamika politik pasca-pengunduran diri Gibran dari lingkaran kekuasaan. Sebab, politik bukan semata tentang siapa yang berhasil merebut atau mempertahankan kekuasaan, melainkan juga tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
Penulis Oleh: Dr. Aryos Nivada, Pendiri Jaringan Survei Inisiatif dan Lingkar Sindikasi
Sebelumnya
