Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, dalam pertemuan forum Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR/DPR RI periode 1999-2024 di Jakarta, Kamis malam (12/11/2026). [Foto: Instagram @bambang.soesatyo]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka babak baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Forum Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR/DPR RI periode 1999-2024 berharap sosok penggantinya mampu menjadi mitra strategis Presiden dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan bangsa.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mengatakan Indonesia membutuhkan wakil presiden yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan kemampuan membangun kerja sama lintas lembaga. Sosok tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas pemerintahan sekaligus memastikan program pembangunan dirasakan masyarakat.
“Forum Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR/DPR RI periode 1999-2024 berharap Wakil Presiden yang terpilih nantinya memiliki kapasitas, pengalaman, ketenangan, serta kemampuan membangun sinergi. Ia harus menjadi partner kerja Presiden Prabowo yang efektif dalam mempercepat penyelesaian masalah-masalah bangsa,” ujar Bamsoet dalam pertemuan forum tersebut di Jakarta, Kamis malam (12/11/2026).
Pertemuan itu dihadiri sejumlah mantan pimpinan MPR dan DPR RI, di antaranya Marzuki Alie, Hajriyanto Y. Thohari, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, Achmad Dimyati Natakusumah, Sjarifuddin Hasan, Amir Uskara, Priyo Budi Santoso, Agus Hermanto, dan Azis Syamsuddin.
Bamsoet menilai pengunduran diri Gibran perlu disikapi secara jernih dan dewasa. Ia mengingatkan agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan yang mengganggu konsentrasi pemerintahan dalam bekerja untuk rakyat.
Ketua MPR RI periode 2019-2024 itu menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
“Konstitusi telah memberi jalan yang jelas. Presiden mengusulkan dua calon, lalu MPR memilih satu di antaranya. Semua pihak harus menghormati mekanisme tersebut agar transisi berjalan tertib, lancar, dan menjaga kepercayaan rakyat kepada institusi demokrasi,” kata Bamsoet.
Menurutnya, kekosongan jabatan wakil presiden tidak menghentikan jalannya pemerintahan. Presiden tetap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya, sementara MPR melaksanakan mandat memilih wakil presiden pengganti hingga akhir masa jabatan 2024-2029.
Wapres Baru Harus Mampu Menjawab Tantangan Bangsa
Bamsoet mengatakan wakil presiden yang baru harus segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja pemerintahan Prabowo. Sejumlah tantangan nasional membutuhkan kepemimpinan yang solid, mulai dari menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan dan energi, hingga menciptakan lapangan kerja.
Belum lagi agenda hilirisasi industri, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan antardaerah yang membutuhkan koordinasi kuat lintas kementerian dan lembaga.
“Yang dibutuhkan bangsa saat ini bukan kompetisi kepentingan, melainkan kolaborasi kepemimpinan. Presiden Prabowo memerlukan Wakil Presiden yang mampu memperkuat koordinasi, menjembatani komunikasi antarlembaga, mengawal program prioritas, serta hadir membantu mencari solusi atas persoalan rakyat,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengajak seluruh kekuatan politik menjaga suasana tetap kondusif selama proses pemilihan wakil presiden berlangsung. Kepentingan bangsa, menurutnya, harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun persaingan politik.
Bamsoet berharap pergantian wakil presiden menjadi momentum memperkuat pemerintahan Prabowo. Bagi forum tersebut, ukuran keberhasilan wakil presiden baru bukan semata kedekatannya dengan Presiden, melainkan kemampuannya bekerja sama dalam menjawab persoalan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. [red]
Sebelumnya