Praktisi sekaligus pengamat industri migas, A. Rinto Pudyantoro. [Foto: dok pribadi]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penemuan cadangan gas raksasa di kawasan Andaman menjadi momentum penting bagi masa depan sektor energi Indonesia. Namun, di balik optimisme terhadap potensi investasi dan peningkatan produksi gas nasional, muncul pertanyaan mendasar yang dinilai jauh lebih penting bagi Aceh: apakah kekayaan gas tersebut benar-benar akan mengubah wajah perekonomian daerah, atau justru mengulang sejarah ketika sumber daya alam melimpah belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat?
Pandangan tersebut disampaikan praktisi sekaligus pengamat industri migas A. Rinto Pudyantoro dalam artikelnya berjudul Mengubah Gas Andaman Menjadi Kemakmuran Aceh yang dipublikasikan Katadata, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Rinto, penemuan gas oleh Mubadala Energy di Lapangan Layaran dan Tangkulo Deep-1 memang layak diapresiasi karena mengukuhkan kawasan Andaman sebagai salah satu provinsi gas (emerging gas province) paling prospektif di Indonesia. Temuan itu juga menjadi salah satu tumpuan pemerintah untuk mengejar target produksi gas nasional sebesar 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030.
Namun, ia mengingatkan bahwa bagi masyarakat Aceh, ukuran keberhasilan proyek tersebut tidak cukup hanya dilihat dari besarnya cadangan gas maupun nilai investasi yang masuk.
"Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Andaman akan berperan bagi pembangunan ekonomi Aceh, atau justru mengulang kisah lama ketika kekayaan migas tidak sepenuhnya menghadirkan kemakmuran bagi daerah penghasil," tulisnya.
Rinto mengajak seluruh pemangku kepentingan belajar dari pengalaman pengelolaan Arun LNG yang pernah menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat industri gas alam cair dunia.
Menurutnya, pada masa itu Arun menjadi kebanggaan nasional sekaligus penyumbang besar penerimaan negara. Namun, dalam sistem ekonomi yang masih sangat sentralistis, sebagian besar manfaat ekonomi dinilai lebih banyak dinikmati pemerintah pusat.
Karena itu, menurut Rinto, aspirasi yang berkembang saat ini agar gas Andaman memberikan manfaat lebih besar bagi Aceh bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan refleksi dari pengalaman sejarah.
"Pertanyaan itu bukan bentuk pesimisme. Pertanyaan itu lahir dari pengalaman masa lalu," tulisnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, polemik mengenai pembangunan fasilitas produksi di darat (onshore) atau di laut (offshore) menjadi salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan.
Namun, Rinto menilai perdebatan tersebut berpotensi mengaburkan persoalan yang jauh lebih strategis.
Ia menjelaskan bahwa setiap konsep pengembangan lapangan migas yang dituangkan dalam Plan of Development (PoD) selalu disusun berdasarkan berbagai pertimbangan teknis, mulai dari karakteristik reservoir, aspek keselamatan operasi, keekonomian proyek, risiko teknis, jadwal produksi pertama (first gas), hingga kebutuhan investasi dan kepastian pasar.
Karena itu, menurutnya, tidak tepat jika salah satu konsep dianggap lebih berpihak kepada Aceh dibandingkan konsep lainnya tanpa melihat kajian teknis secara menyeluruh.
Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah bagaimana memastikan proyek Blok Andaman mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sebesar-besarnya bagi Aceh.
Rinto menilai gagasan Pemerintah Aceh yang mendorong hilirisasi gas merupakan langkah strategis yang layak mendapat dukungan.
Menurutnya, daerah yang berhasil memanfaatkan sumber daya alam bukanlah daerah yang hanya menerima dana bagi hasil, tetapi mampu membangun industri pengolahan, memperluas kesempatan kerja, memperkuat perusahaan lokal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
Aceh, lanjutnya, memiliki modal besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, pelabuhan, kawasan industri, jaringan utilitas, pengalaman tenaga kerja, hingga posisi geografis yang dekat dengan jalur pelayaran internasional menjadi keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah lain.
Apabila didukung pasokan gas jangka panjang, kawasan tersebut dinilai berpotensi berkembang menjadi pusat industri metanol, amonia, petrokimia, hidrogen, hingga berbagai industri kimia dasar lainnya.
Menurut Rinto, nilai ekonomi yang dihasilkan dari industri hilir jauh lebih besar dibandingkan sekadar menjual gas sebagai komoditas mentah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hilirisasi tidak akan terjadi secara otomatis.
Keberhasilannya sangat bergantung pada kepastian pasokan gas domestik, harga yang kompetitif, kemudahan investasi, kesiapan infrastruktur logistik, dukungan pembiayaan, hingga ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
"Keberhasilan hilirisasi lebih ditentukan oleh kualitas tata kelola daripada semata-mata besarnya cadangan gas," tulisnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak menggeser fokus diskusi publik dari polemik lokasi fasilitas produksi menuju agenda yang lebih substantif.
Beberapa isu yang menurutnya perlu menjadi perhatian antara lain besaran alokasi gas untuk kebutuhan industri Aceh, peluang perusahaan lokal masuk dalam rantai pasok proyek, kesiapan perguruan tinggi mencetak tenaga kerja, penguatan UMKM, hingga integrasi KEK Arun, Pelabuhan Krueng Geukueh, dan kawasan logistik Sabang dalam satu ekosistem ekonomi.
Rinto menegaskan bahwa Blok Andaman seharusnya dipandang bukan sekadar proyek hulu migas, melainkan kesempatan emas untuk mengubah struktur ekonomi Aceh dalam jangka panjang.
Menurutnya, ukuran keberhasilan proyek tersebut bukan hanya besarnya investasi atau volume gas yang diproduksi.
Yang jauh lebih penting adalah seberapa banyak industri baru yang lahir, berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap, seberapa besar perusahaan Aceh mampu naik kelas, serta bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat dirasakan.
"Sejarah telah memberi Aceh pengalaman melalui Arun. Kini sejarah menghadirkan peluang baru melalui Andaman. Kesempatan itu tidak boleh disia-siakan," tulisnya.
Ia menutup analisanya dengan menegaskan bahwa masyarakat Aceh pada akhirnya tidak hanya akan mengingat apakah gas diproses di laut atau di darat. Yang akan dikenang adalah sejauh mana Blok Andaman mampu menjadi titik balik lahirnya kemakmuran baru bagi Aceh melalui industri, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebelumnya
